Gubernur DKI Harus Mampu Wujudkan Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas

TRIBUNNERS - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengajak seluruh masyarakat Ibukota Jakarta agar memilih Gubernur yang memiliki kepedulian dan pemahaman serta kompentensi untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Sebab Lalu Lintas adalah urat nadi kehidupan dan cermin budaya serta potret modrenitas sebuah bangsa.

“Kita membutuhkan Gubernur yang mampu memotivasi seluruh masyarakatnya untuk secara bersama mewujudkan Kamseltibcar lalu lintas,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Minggu (23/10).

Menurutnya, kemacetan di kota Jakarta saat ini sudah sampai pada tingkat “gawat darurat”.

Bahkan kemacetan sudah membunuh aktivitas dan kreatifitas masyarakat.

Bahkan, Study on Integrated Transportation Master Plan Phase II yang merupakan study gabungan Bappenas dan JICA mengungkapkan, kemacetan menimbulkan kerugian sebesar Rp 75 triliun per tahun.

Kerugian itu akibat pemborosan penggunaan bahan bakar dan kerusakan kendaraan akibat terjebak kemacetan. Ditambah lagi kerugian kesehatan dan lingkungan akibat polusi udara yang tinggi.

Sayangnya, Edison melanjutkan, Pemprov DKI kurang cepat merespon permasalahan lalu lintas.

Seharusnya Gubernur membuat kebijakan yang revolusioner seperti moratorium penjualan kendaraan baru di Jakarta untuk waktu tertentu.

Disertai upaya melakukan rekayasa lalu lintas untuk mempercepat waktu tempuh, dengan cara memberlakukan sistim satu arah.

ITW menilai, Pemprov DKI lebih memprioritaskan upaya-upaya yang beraroma proyek seperti pembangunan sembilan jembatan underpass dan flyover.

Kemudian kebijakan yang berorientasi bisnis seperti ERP yang pada kenyataannya tidak berdampak signifikan untuk mengurai kemacetan.

Sejatinya, kata Edison,dalam kondisi lalu lintas yang sudah “gawat darurat” Gubernur sebaiknya membuat kebijakan yang langsung berdampak untuk mengurai kemacetan.

“Moratorium penjualan kendaraan baru dan memperketat persyaratan untuk memiliki kendaraan serta melakukan rekayasa lalu lintas adalah upaya efektif untuk mengurai kemacetan,” tegas Edison.

Kemudian, Pemprov DKI juga lalai untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.