Kapolri Terpilih Harus Kembalikan Sengketa Pers ke Tempatnya

Ditulis oleh : LBH Pers

TRIBUNNERS - Kami mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah menetapkan Komjen (Pol) Drs HM Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jend (Pol) Badrodin Haiti yang akan memasuki pensiun.

Sebagai orang yang akan mengemban tugas Kapolri Komjen (Pol) Drs HM Tito Karnavian diharapkan memiliki terobosan-terobosan untuk menjawab berbagai macam tantangan yang perlu dilakukan agar Kepolisian RI semakin profesional dan dicintai masyarakat.

Lembaga bantuan Hukum Pers, yang melakukan kerja-kerja dalam pembelaan kebebasan pers dan kebebasan berekpresi setidaknya mencatat ada 47 kasus kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2015 dan ditambah 10 kasus pada 2016, tentu saja angka ini tidak mutlak karena tidak menutup kemungkinan kekerasan yang tidak terekpos melebihi jumlah ini.

Dari segi aktor dari kekerasan terhadap jurnalis, Kepolisian masih yang paling banyak melakukan, hal ini memang terlihat beberapa data yang kami himpun.

Dalam rangka uji kelayakan calon Kapolri baru, kami Lembaga Bantuan Hukum Pers mengingatkan tugas dan pekerjaan rumah (PR) Kapolri dalam memberikan keadilan bagi insan pers.

Kembalikan Kasus Kriminalisasi Insan Pers pada Sengketa Pers di Dewan Pers

Dilain sisi, pihak kepolsian juga kerap kali membuat “ngambang” kasus yang terkait pers.

Seperti kasus Pimred Jakarta Post, Tempo Rekening Gendut Polisi dan beberapa kasus kriminalisasi narasumber yang dilaporkan akibat menjadi salah satu narasumber media massa.

Proses yang panjang ini membuat hak atas keadilan dan kepastian hukum para insan pers terhambat.

Sementara itu seharusnya pihak kepolisian lebih mendahulukan sengketa pers di Dewan Pers sesuai dengan amanat UU Pers dan Mou antara Kepolisian dan Dewan Pers. Sehingga sudah sepatutnyalah Polri menghentikan penyidikan dan memberikannya kepada yang berwenang yaitu Dewan Pers.

Polri Harus Patuhi MoU antara Polri dengan Dewan Pers

Kepolisian harus mematuhi dan merujuk MoU nomor 01/DP/MoU/II/2012 antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia tentang Koordinasi Dalam Penegakkan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers dalam menangani laporan atas pemberitaan dan melimpahkan kasus ini kepada Dewan Pers.

Ditegakkannya UU Pers dan MoU antara Kepolisian dengan Dewan Pers merupakan suatu keharusan demi menjaga kemerdekaan pers dalam memenuhi hak atas informasi masyarakat, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, menghormati kebhinekaan dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Hapus Impunitas dan Tuntaskan kasus Pembunuhan Jurnalis