Tantangan Buruh Untuk Hidup Layak Di Indonesia makin Sulit

Semakin banyak WNA yang bekerja di Indonesia, semakin banyak pengangguran di tanah air

Terkait kebijakan Jokowi dalam memberdayakan BUMN sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, justru ada tendensi Meneg BUMN ingin mengobral murah murah mesin mesin ekonomi (BUMN) ke Asing serta membahayakan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Misalnya menjadikan bank BUMN sebagai jaminan utang pada China Development Bank sebesar 4,5 Milyar Dollar yang ternyata ddigunakan untuk menutupi hutang hutang konglomerat yang mengalami default di bank luar negeri akibat pinjaman dalam US Dollar.

Lalu Rencana holdingisasi BUMN yang akan mencatatkan obligasi holding BUMN dipasar modal sebagai suatu cara untuk mempermudah obral aset negara oleh Meneg BUMN.

Sebab jika default membayar obligasi saham holding BUMN disita oleh pemegang obligasi nya

Karena itu pada mayday 2016 Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Jokowi - JK untuk melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang akan menjerumuskan Jokowi sebagai presiden antiburuh serta presiden importir buruh asing, serta penjual aset BUMN .

FSP BUMN bersatu juga menuntut agar majelis hakim PN Jakarta Pusat untuk mengabulkan tuntutan bebas bagi pengurus buruh, lawyer, dan mahasiswa korban kriminalisasi aparat hukum.

FSP BUMN Bersatu juga menolak menolak obral aset BUMN dengan kedok holdingisasi BUMN dan proyek-proyek infrastrutur seperti proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang akan merugikan negara Trilyunan Rupiah

FSP BUMN Bersatu juga menolak pemberlakuan UU Tax Amnesty yang sarat melanggar konstitusi aan menciptakan rasa ketidakadilan bagi mayoritas masyarakat Indonesia yang patut membayar pajak serta sebagai bentuk pengampunan bagi koruptor pemilik aset di luar negeri para pengemplang pajak serta pengemplang BLBI.