Artikel Opini Denny JA: Akankah Podomoro-Gate Menjadi Titik Balik Ahok dalam Pilkada DKI?

Jawabnya, ini sangat tergantung dari kemahiran Ahok dan teamnya dalam mengelola isu itu.

Ibarat pertandingan bola, kasus Podomoro itu bola lambung di mulut gawang. Jelas striker kesebelasan lain bersemangat menggoalkannya.

Kini tergantung kiper Ahok apakah ia bisa menangkap bola, lalu dengan strategi Catenaccio melakukan pertahanan maha ketat, bahkan balik menyerang dan menggoalkan pertahanan lawan.

Jika secara hukum bisa dibuktikan ada kesalahan Ahok dalam proyek besar reklamasi pantai itu, dan kesalahan ini diputuskan oleh lembaga hukum berwibawa seperti KPK, jelas ini akan menjadi "the beginning of the ending" dari Ahok. Jika ini yang terjadi, Ahok segera masuk museum.

Namun jika tak ada bukti hukum dari institusi legal yang menyeretnya, Ahok tetap bisa survive, bahkan bertambah perkasa, sejauh Ahok dan teamnya mampu meyakinkan publik atas beberapa indikasi.

Di luar kasus hukum, pertarungan opini publik atas Ahok atas kasus Podomoro sudah bergulir. Ke depan, akan semakin bergulir dan menjadi head line opini publik, terutama di social media.

Secara cepat saya melakukan "searching" di Om Google. Ini ada enam jenis berita soal Ahok dalam hubungannya dengan reklamasi pantai yang beredar di social media yang punya efek opini publik.

Tentu banyak lagi berita lain. Namun saya sarikan dalam enam pokok saja.

1) #tangkapAhokgubernurPodomoro kini menjadi trending topic.

Trending topic ini menjadi pertanda awal bahwa isu itu cukup diminati publik, dan sudah ada SMS (Social Media Soldiers) yang menggarapnya.

2) Berita Podomoro sebagai perusahaan yang mendapat banyak keuntungan dari reklamasi pantai. Harga sahamnya naik ketika ijin reklamasi pantai dikeluarkan.

Ini menjadi amunisi bahwa sudah ada pihak yang bertambah kaya akibat keluarnya ijin reklamasi itu.

3) kopi surat Ahok selaku gubernur di bulan desember 2014 yang ikut mengeluarkan (memperpanjang) ijin bagi reklamasi pantai itu.

Ahok berdalih bahwa ijin itu dikeluarkan gubernur sebelumnya Foke. Namun jelas pula di bulan desember 2014, Ahok sendiri selaku gubernur yang memperpanjang ijin itu.

4) Berita gubernur Ahok digugat Walhi dan kesatuan nelayan tradisional karena dianggap melanggar aturan dan menjalankan kebijakan publik yang merusak lingkungan hidup.