Kopi, Petani, dan Dualisme Organisasi

Runyamnya hubungan asosiasi pengusaha dan penguasa jelas perkara teramat serius. Angin  demokrasi yang berhembus kencang memang tidak lagi menempatkan Pemerintah sebagai  pusat segalanya. Peran Pemerintah kini lebih banyak sebagai fasilitator dengan risiko `cengkraman' yang kian kendur.

Tapi, lagi-lagi, dalam banyak hal Pemerintah tetap saja masih vital. Lagi pula, dalam unggah-ungguh budaya timur, tidak elok juga kalau pengusaha Berseberangan apalagi berseteru dengan Pemerintah .

Pada saat yang sama, dalam usianya yang masih seumur jagung, GAEKI justru sudah  bergandeng mesra bersama Pemerintah menembus barikade ekspor kopi ke Jepang karena  dituding mengandung carbaryl, residu kimia pada biji kopi.

GAEKI juga yang ditunjuk mendampingi pemerintah pada ICO. Bukan hanya dengan kementerian Perdagangan, organisasi baru ini juga banyak memberi masukan kepada Kementerian Pertanian danKementerian Perindustrian.

Tampaknya ke depan agak sulit melahirkan kembali peran-peran sinergis AEKI-Pemerintah
pada sidang-sidang International Coffee Organization (ICO) bak masa lalu. Di sinilah  kemampuan memilah dan memilih Pemerintah diuji.

Untuk membangun perkopian nasional, Pemerintah memang tidak boleh membedakan mana kelompok yang baik dan mana yang buruk. Meski demikian, berdasarkan perjalanan organisasi yang cukup panjang,

Pemerintah semestinya bisa membaca dan menganilisis fakta yang ada untuk kemudian mengambil sikap.Akhirnya, semua terpulang pada sikap arif Pemerintah.  Satu hal yang pasti, kopi dan jutaan petaninya terlalu berharga untuk Pemerintah abaikan.