KPK, Nobita dan Intervensi Doraemon

Presiden Jokowi tetap independen dan tegas. Bahwa KPK dan Polri harus menyelesaikan masalah hukum dengan aturan hukum yang berlaku, tidak boleh ada politisasi dan kriminalisasi. Polri dan KPK harus menjalankan tugasnya masing masing sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh ada gesekan.

Gagal “mendoraemonkan” Presiden Jokowi, Abraham Samad putar haluan, berusaha “menDoraemonkan” TNI. Ketua KPK ini, sempat menelpon Panglima TNI, memohon untuk melindungi “KPK”. TNI sempat turun tangan ke kantor KPK dengan senjata lengkap namun kemudian ditarik lagi karena tidak ada urgensi TNI mengamankan gedung KPK.

Perlu dicatat baik baik bahwa hanya Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata yang bisa memerintahkan Panglima TNI. Objek Doraemon berikutnya yang disasar oleh KPK adalah Tokoh agama, politisi, intelektual, aktivis antikorupsi dan LSM. Mereka masih menjadi pendukung “ KPK”.

Sengaja penulis beri tanda kutip, karena masih mengundang pertanyaan, apakah mereka mendukung lembaga KPK atau Oknum KPK? Sebuah catatan, Presiden LIRA Jusuf Rizal menemukan bukti aliran dana dari KPK ke LSM seperti ICW dan 30 LSM lainya. Jusuf Rizal telah meminta BPK agar segera mengaudit KPK atas aliran dana ke 31 LSM tersebut.

Media Massa, baik cetak maupun elektronik terutama media mainstream, sampai saat ini masih setia menjadi “Doraemonnya” KPK. Mass Media, Alat tercanggih dari kantung Doraemon yang paling efektif, efisien dan berkekuatan besar menopang perjuangan dan keberadaan KPK.

Tanpa alat sakti ini, KPK bisa dipastikan sudah tumbang. Mass media
tampak jelas berlebihan memberi dukungan akhirnya membuat KPK arogan, semena mena dan ugal ugalan. Kelakuan KPK persis seperti Nobita ketika mendapatkan alat sakti dari Kasus terbaru, tim sembilan mendatangi kantor KPK.

Ada tiga kemungkinan kejadian, yang pertama Tim Sembilan “menDoraemonkan diri” atau KPK yang “menDoraemonkan” Tim Sembilan atau kedua duanya “Nobita’? Akhirnya terjadilah cerita “Nobita-Doraemon”

Dalam kesempitan orang akan berjanji dan bersedia melakukan apapun, yang penting dirinya Karakter Nobita yang melekat pada KPK dimana selalu mengandalkan Doraemon, membuat KPK terus kekanak kanakan, tidak pernah dewasa dan rawan intervensi kepentingan pihak luar terutama kepentingan para “Doraemon”.

KPK menjadi rawan kepentingan transaksional dan pragmatis atas jasa para Doraemon. Tidak salah bila kemudian publik menduga bahwa KPK berpolitik. Apalagi setelah terbongkarnya loby politik Abraham Samad.

Berbeda dengan KPK, Polri menunjukan sikapnya yang dewasa dan matang. Polri tetap bekerja profesional dan percaya diri. Tidak mencai cari alat alat instan dari kantong Doraemon.

Polri tetap berjalan sesuai koridor hukum walaupun sebagian besar media massa terus menyudutkan. Inilah sikap penegak hukum yang profesional, tidak peduli dengan Diatas segalanya, bangsa ini beruntung mempunyai Presiden Jokowi yang tidak mau menjadi “Doraemonnya” oknum oknum KPK.

Bangsa ini terutama KPK harus berterimakasih kepada Presiden Jokowi. Objektifitas, independensi dan ketegasan Presiden Jokowi adalah pendidikan terbaik dalam mendewasakan KPK. Supaya kelak KPK menjadi profesional, kokoh, gagah dan disegani. Jangan lagi ada arogansi, ugal ugalan, isak tangis, rengekan atau muka masam seperti kanak kanak sebagimana selama ini dilakukan oleh KPK.

KPK kelak harus lebih arif, bijaksana dan adil. Untuk terus mendorong supaya KPK lebih sehat dan dewasa, semua pihak harus menahan diri dan memberikan ruang besar bagi KPK untuk menghadapi dan menyelesaikan masalahnya sendiri secara dewasa.

Bukankah kita semua malu kalau KPK dikatakan seperti Nobita yang kekanak kanakan ? Tidak elok juga kalau LSM, mass media, para tokoh dikatakan sebagai Doraemon?