KPK, Nobita dan Intervensi Doraemon

Oleh Sri Mulyono, anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Siapa tak kenal Doraemon? tokoh kartun berbentuk seekor kucing, berwarna biru putih dengan kumis khasnya. Doraemon adalah “Baby Siter” yang mempunyai kantong sakti untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi “tuanya” Nobita. Dengan kantong saktinya, apapun permasalahan yang dihadapi Nobita bisa diselesaikan dengan mudah.

Doraemon, selalu saja memenuhi keinginan Nobita meskipun sering sekali melanggar aturan. Nobita selalu manja, semakin manja, mudah panik, cengeng, merajuk, ceroboh bahkan sering memprovokasi Doraemon supaya segera menyelesaikan permasalahanya. Nobita cukup memasang muka cemberut, merengek, menangis atau merajuk. Kalau sudah seperti ini, Doraemon akan menyerah.

Aksi berikutnya, Doraemon merogoh kantong saktinya, mengaduk aduk mencari solusi untuk Nobita. Cerita selanjutnya, keluarlah alat sakti dari kantong Doraemon.

Seketika Nobita tertawa lebar, dirampasnya alat tersebut dari tangan Doraeman dan berjanji akan menggunakan sesuai kebutuhan. Namun prakteknya, Nobita selalu melanggar janji, dia menggunakan alat itu semaunya sendiri, ceroboh, membuat masalah baru, semena mena, membuat sulit teman teman dan lingkunganya hingga akhirnya dia sendiri kena batunya, menjadi bumerang.

Bagaimana dengan KPK? hampir mirip Nobita, dengan dukungan UU, dana melimpah, jaringan mass media yang luas dan dorongan penuh dari berbagai elemen masyarakat, membuat KPK berlaku ceroboh, sembrono, semena mena dan ugal ugalan. Dilain pihak ketika mendapat masalah KPK bersikap kekanak kanakan, menangis, memelas, memprovokasi, uring uringan dan merajuk, laiknya Nobita kepada Doraemon.

Presiden SBY tercatat dua kali pernah “dijadikan atau menjadi Doraemon” KPK. Yang pertama ketika ada masalah Bibit dan Chandra. Keduanya sudah dinyatakan tersangka kemudian ditahan oleh Polri. Namun kemudian Presiden SBY turun tangan.

Sesuai dengan kewenangannya sebagai kepala negara, SBY memerintahkan Jaksa Agung untuk men-deponeering kasus tersebut. Bibit dan Chandra akhirnya lepas dari jeratan hukum.

Yang kedua masalah Irjend Djoko Susilo. Terjadi tarik menarik antara Polri dan KPK dalam menangani kasus Irjend Djoko Susilo hingga kemudian menimbulkan ketegangan dan eskalasi semakin membesar. Akhirnya untuk keduakalinya Presiden SBY turun tangan dan meminta supaya kasus IrJend Djoko Susilo diserahkan kepada KPK.

Dengan dua peristiwa yang sangat menguntungkan KPK ini, menjadi wajar jika kemudian KPK ketika ada masalah dengan Polri saat ini mengatakan rindu jaman Pemerintahan Presiden SBY.

Namun apakah jasa Presiden SBY tersebut Cuma Cuma alias gratis?! Penulis mencoba memberikan beberapa fakta sebagai argumen. 1. Kasus Century tidak kunjung jelas diselesaikan KPK, justru orang orang yang telibat Century Gate menjadi pejabat penting dinegeri ini.

Penulis sebut antara lain, Boediono menjadi wakil Presiden, Sri Mulyani menjadi Menkeu kemudian dimutasikan menjadi Direktur World Bank, Muliaman Hadad menjadi Ketua OJK, Fuad Rahmani menjadi Dirjen Pajak dan masih ada lagi yang lainya

2. Edhie Bhaskoro Yudhoyono yang namanya berulang kali disebut dalam sidang dan BAP tidak disentuh oleh KPK, 3. Kasus Hambalang yang jelas jelas melibatkan orang orang Cikeas seperti bu Pur alias Silvia Sholeha sampai saat ini tak disentuh KPK.

4. Ditetapkanya Anas Urbaningrum menjadi tersangka oleh KPK setelah Pidato Presiden SBY dari Jeddah. Penulis sempat disomasi oleh Presiden SBY ketika menyinggung soal ini.

Dalam kasus Polri-KPK baru baru ini, KPK merasa yakin kejadian para Era SBY akan terulang. KPK bermimpi indah, Presiden Jokowi akan bersedia menjadi “Doraemon” untuk mengeluarkan alat sakti dan instan dari kantongnya. Namun kali ini khayalan KPK salah.