Ekonomi Konstitusi Tetap Jauh Panggang dari Api

Kini Obama bahkan didukung oleh 44 stafnya guna mencegah terjadinya kegagalan periode ke duanya. Bagaimana dengan Indonesia ? Soekarno dan Soeharto tentu saja tidak dua periode, karena  UUD 1945 tidak mengatur periodesasi jabatan presiden sebelum 1998.

Fakta menunjukkan, hasil Soekarno adalah ekonomi ambruk yang ditandai dengan meroketnya inflasi hingga 600 prosen. Walau dijatuhkan, namun Soekarno memberi kesan tentang kokohnya kepemimpinan Indonesia yang bermartabat.

Soeharto juga membuahkan krisis ekonomi-moneter 1997/1998 dan dijatuhkan dengan memberi kesan menyenangkannya keteraturan bagi sekelompok masyarakat. Kesan ini paling tidak muncul lewat kampanya Pileg dengan slogan Piye Kabare, Enak Zamanku to dan kampanye Partai Golkar. Sementara kampanye SBY untuk

Partai Demokrat tentu memberi pembelaan diri atas berbagai kasus yang menderanya. Jauh sebelum kampanye Pileg 16 Maret 2014 telah beredar buku bertema Capaian Pembangunan  Indonesia Sejak Merdeka Hingga Sekarang yang diterbitkan Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Sosial.

Secara ringkas, SBY memang membuahkan peningkatan PDB dari 5,13 prosen pada 2004 menjadi 5,78 prosen pada 2013. Kemiskinan juga menurun 14 prosen menjadi 11,6 prosen. Rasio ULN terhadap PDB juga menurun dari 85 prosen menjadi 23,4 prosen.

Tingkat pengangguran pun menurun dari 10 prosen menjadi 5,4 prosen bersamaan dengan kenaikan pendapatan perkapita dari USD 1.100 menjadi USD4.000.

Bersamaan dengan itu orang juga memahami meningkatnya Gini rasio dari 0,37 menjadi 0,42  yang berarti ketimpangan makin meningkat.

Ini juga dibuktikan melalui makin sedikitnya pemilik dana diperbankan untuk nominal Rp2 ke atas diikuti dengan makin banyaknya pemilik dana sampai dengan Rp100 juta tapi dengan jumlah dana makin menurun.

Begitu juga soal nilai tukar yang masuk dalam kategori ketiga terburuk. Lalu dalam menghadapi kebijakan stimulus moneter AS, Indonesia masuk dalam kategori negara rentan sebagai  konsekuensi berstatus negara gagal.

Soal Indeks Pembangunan Manusia, walau meningkat, Indonesia tidak naik kelas, yakni tetap berada di kelas menengah bawah, sebagaimana juga posisi pendapatan perkapita. Lalu, akan kemana Indonesia pada ajang demokrasi 2014 ini ?

Saya menjawab, ekonomi konstitusi tetap jauh panggang dari api.