Ini Soal Kedaulatan, Jenderal!

Kasus Kuali Yuki menjelaskan bahwa para buruh tidak mungkin sejahtera hidupnya karena mereka tidak memiliki kedaulatan atas dirinya.  Hal yang sama juga terjadi pada kasus Papua dan Aceh. Selama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum sejahtera dan masyarakatnya belum mecapai tataran adil serta makmur, pada saat itu pula kedaulatan bangsa ini dipertanyakan.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apa keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyikapi kasus-kasus ini ? Sulit untuk bisa memahami, sebagai seorang Jendral yang  mendapat amanat untuk memimpin bangsa dan negara ini tidak memiliki keputusan dan senantiasa ragu serta lambat dalam memberi fatwa -- apalagi ini menyangkut kedaulatan bangsa dan negara.

Kalau sikap Presiden terus menerus seperti ini, dalam beberapa tahun lagi, tidak mustahil NKRI yang terbentang dari Sabang hingga Merauke akan  menjadi sejarah masa lalu. Ketidaktegasan SBY dalam memberi fatwa, akan menjadikan Indonesia kehilangan kedaulatannya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat.

Ini soal kedaulatan dan bukan soal pencitraan. Lalu? Mau kasus Kuali Yuki terjadi di banyak daerah di Indonesia ?

*Penulis adalah penggiat gerakan nasionalime dan pluralisme