Tujuh Alasan Menolak Agus Martowardojo

Oleh Ichsanuddin Noorsy.

TRIBUNNEWS.COM--Calon tunggal Agus D Martowardojo (ADM) berpotensi ditolak Komisi XI DPR setidaknya karena tujuh alasan. Pertama, karena ADM berjanji mengundurkan diri sebagai Menkeu kalau MK memutuskan Kemenkeu kalah dalam soal pembelian saham tujuh persen divestasi NewMount Nusa Tenggara.

Ternyata, ADM tidak mengundurkan diri walau MK menyatakan investasi Pemerintah pada NewMount memerlukan persetujuan DPR. Dan persetujuan tidak diperoleh sehingga investasi melalui PIP dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Menariknya, soal kegagalan ini dan batalnya pengunduran diri yang bersangkutan tidak dilihat sebagai masalah integritas dan kredibilitas. Dalam hal ini dia bisa dipandang omong besar. Di tengah bank sentral membutuhkan sosok sarat integritas dan kredibilitas, ADM malah membuktikan sebaliknya dan pembual.

Kedua, saat dia menjadi DirUt Bank Permata, PT PPA dan BI telah menerima laporan masalah pengadaan barang modal. Laporan hasil audit internal Bank Permata ini mencium berbau kecurangan. Sayangnya laporan ke BI itu ditarik oleh pejabat BI sehingga saat Fit and Proper Test yang bersangkutan untuk menjadi DirUt Bank Mandiri, masalah tersebut tidak terungkap.

Ketiga, perselisihan yang bersangkutan dengan Serikat PekerjA Bank Mandiri saat pelaksanaan Employee Stock Option. ADM dinilai otoriter sehingga pengurus Serikat Pekerja Bank Mandiri yang melawan disingkirkan.

Keempat, perselisihan ADM dengan ECW Neloe dan mantan direksi lainnya dalam masalah hak mantan Direksi Mandiri. ECW Neloe menceritakan tidak fairnya ADM yang diamini oleh mantan Direksi yg lain yang kebetulan terkena masalah pidana.

Kelima, ADM gagal meningkatkan penyerapan Anggaran. Selama yang bersangkutan menjadi Menkeu, penyerapan anggaran tidak berubah. Itu berarti tidak terjadi perbaikan kinerja Kemenkeu di bawah kepemimpinan yang bersangkutan.

Keenam, pertumbuhan ekonomi yang tetap tidak berkualitas menunjukkan rendahnya kemampuan ADM mengelola fiskal. Dalam bahasa yang lain, otoritas fiskal dalam kendali ADM tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan.

Ketujuh, ambruknya nilai tukar rupiah terhadap USD selama 2012 dan kuartal pertama 2013 membuktikan bukan saja otoritas moneter gagal mencapai target, tapi otoritas fiskal dalam kendali ADM pun mandul memburu target yang ditetapkannya. Jika yang bersangkutan memimpin sektor fiskal gagal mencapai target makro ekonomi, maka potensi kegagalan juga akan terjadi kalau ADM memimpin sektor moneter.

ADM akan menjadi bom waktu bagi Presiden RI 2014-2019 jika yang bersangkutan memegang kewenangan moneter. Dunia sekarang ini menunjukkan, semua gubernur bank sentral selalu melindungi kepentingAn dalam negerinya melalui berbagai kebijakan moneter.

Paling tidak hal itu ditunjukkan dengan telanjang oleh Ben Bernanke Gubernur Bank Sentral AS, Mario Draghi Gubernur Bank Sentral Uni Eropa, Shinzo Abe Gubernur Bank Sentral Jepang, dan Gubernur Bank Sentral RRC.

Bahkan muncul kecenderungan kuat di kalangan bank sentral berpengaruh di dunia agar peranan Pemerintah layak makin kuat dalam reformasi sektor keuangan merujuk krisis ekonomi 2008-2011.

Itu berarti, Indonesia membutuhkan Gubernur Bank Sentral yang mampu memahami ekonomi konstitusi dan menerjemahkannya dalam kebijakan moneter. Kemampuan pemahaman dan penerjemahan hal ini berhadapan dengan tiga hal: rejim devisa bebas, rejim investasi bebas, rejim liberalisasi perdagangan.

Dan ADM diragukan mempunyai kompetensi yang mumpuni dan karakter yang membanggakan untuk terbit dan tegaknya kebijakan moneter yg membangkitkan harkat martabat bangsa.