Seorang Menteri di Indonesia Korupsi Hibah dari Jepang?

Itulah yang disebut mubazir atau bahasa Jepangnya Mottainai. Sayang sekali kalau barang masih bisa dipakai dan masih bagus, harus dibuang? Itu sebabnya diberikan kepada Indonesia.

Lalu dalam proses pengiriman siapa yang membayar barang-barang bekas yang dihibahkan kepada Indonesia?

Prinsip utama adalah, tidak ada biaya apa pun terbeban kepada Jepang sebagai pemberi. Selain itu pihak Jepang pun tidak menerima uang apa pun, tidak satu yen pun.

Jadi sekarang sudah jelas, tidak ada uang apa pun masuk ke pihak Jepang untuk soal hibah Jepang kepada Indonesia. Kalau pun ada satu yen pun, masyarakat Jepang akan bertanya dan pemerintah Jepang harus membeberkan 100 persen semuanya mengenai uang yang diterima. Namun satu yang pasti dari penulis, dari pengalaman yang pernah dilakukan, tidak ada uang apa pun diterima Jepang mengenai hibah barang kepada Indonesia.

Sebaliknya mereka sangat senang karena bisa membantu Indonesia dan bisa terbebas dari pajak bayar sampah, seandainya barang itu  ada yang mau menerima.

Lalu mengenai biaya pengiriman ke Indonesia dan lainnya bagaimana? Inilah semua yang harus ditanggung pihak Indonesia. Mulai biaya pengangkutan dari pelabuhan di Jepang ke Tanjung Priok, biaya angkutan laut, asuransi dan sebagainya, harus Indonesia yang tanggung. Jepang tidak akan menanggung satu rupiah pun semua biaya tersebut, tetapi Jepang akan serahkan di pelabuhan, misalnya Yokohama, untuk diangkut ke Jakarta. Setelah masuk ke kapal laut di Yokohama, selesailah tugas dan biaya nol Jepang. Selanjutnya dari sana menuju Tanjung Priok menjadi beban Indonesia.

Nah semoga semua fakta ini menjadi jelas mengenai hibah Jepang ke Indonesia. Tinggal kita mencari berapa biaya yang ditanggung pemerintah Indonesia untuk pengangkutan dan segala biaya 60 unit kereta api listrik Jepang tersebut. Apakah benar 48 miliar rupiah seperti yang diberitakan selama ini? Mungkin saja benar. Nah, kalau benar, kaitannya tentu ke sebuah kasus di pengadilan.

Sebuah teka-teki yang sangat mudah diungkapkan. Tinggal KPK punya keberanian atau tidak untuk mengungkap data-data itu semuanya. Hati nurani para pimpinan KPK sampai di mana berani mengungkapkan.

Sekali lagi, kita masih manusia, pertanggungjawaban kita yang utama adalah kepada Tuhan dengan menjadi manusia yang baik dan lurus, sesuai kehendak Nya. Semoga hal ini mengingatkan para anggota KPK semua yang tentu telah menerima “surat” dari masyarakat untuk penyelidikan hal tersebut agar berlanjut dengan baik. Semoga dan mari kita berdoa bersama agar tak ada halangan  apa pun bagi KPK. Setelah itu silakan putuskan siapa yang koruptor dan bersalah, terlepas dari anggota masyarakat atau pejabat dan Presiden sekali pun, karena Indonesia adalah negara hukum.

*) Penulis adalah Koordinator Forum Ekonomi Jepang-Indonesia (JIEF), berdomisili di Jepang lebih dari 20 tahun.

TRIBUNNERS POPULER