Sabtu, 4 Oktober 2025

Virus Corona

Masyarakat Mulai Kunjungi Tempat Wisata, Sosiolog: Perlu Kontrol Populasi dalam Penerapan New Normal

Sosiolog menyampaikaan, dalam penerapan new normal diperlukan kontrol populasi dari pemerintah.

Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Ifa Nabila
Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga mengambil foto di kawasan Kota Tua, Jakarta, Senin (25/5/2020). Tidak seperti libur Idulfitri pada tahun sebelumnya yang ramai pengunjung, pada libur kali ini kawasan itu tutup dari kunjungan wisatawan karena pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan guna memutus rantai penularan virus corona (Covid-19). Tribunnews/Irwan Rismawan 

"Tiketnya bisa dibuat online supaya orang datang tepat pada waktunya," tambah dia.

Drajat mengatakan, apabila kontrol populasi ini dapat betul-betul diterapkan maka new nomal dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah Perlu Ketegasan Terhadap Kesatuan Informasi

Selain itu, Drajat menyampaikan, supaya new normal dapat benar-benar berjalan sesuai anjuran pemerintah, maka diperlukan ketegasan dalam kesatuan informasinya.

Informasi yang tidak seragam akan mengesankan inkonsistensi yang kemudian membuat masyarakat mengkontruksikan definisi new normal secara sosial.

"Pemerintah perlu ketegasan terhadap kesatuan informasinya. jangan sampai informasi pemerintah pusat, daerah, pemerintah pusat di perhubungan, di bumn, di pendidikan itu berbeda."

"Perbedaan-perbedaan ini akan dilihat sebagai inkonsistensi dan akan menimbulkan reaksi munculnya socially constructed new normal itu, konstruksi secara sosial dan itu adalah definisi situasi yang dilakukan masyarakat itu sendiri," terang Drajat.

Baca: Tempat Wisata Mulai Ramai, Sosiolog: Definisi Situasi Masyarakat Berbeda dengan Kebijakan Pemerintah

Pasalnya, menurut Drajat, selama masa pandemi ini masyarakat merasa diasingkan di ruang-ruang publik.

Sehingga, mereka pun merasa memiliki hak untuk masuk ke ruang publik

"Karena selama ini dia merasa diasingkan di ruang-ruang publiknya maka ia merasa punya hak untuk masuk ke ruang publik," terangnya.

Ma'ruf Amin Ingatkan Masyarakat untuk Disiplin dan Waspada

Setidaknya terdapat 102 daerah yang diizinkan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menerapkan new normal.

Diketahui, sejak Senin (8/6/2020), transisi ke new normal telah diterapkan di wilayah DKI Jakarta.

"Kita sekarang sudah dalam suasana transisi untuk memasuki new normal."

"New normal itu kan menghadapi dua bahaya yang tidak boleh kita tinggalkan salah satunya, yaitu bahaya Covid-19 dan keterpurukan ekonomi," kata Ma'ruf Amin, seperti yang dikutip dari Kompas.com, Senin (8/6/2020).

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved