Ambisi Jadi Destinasi Dunia, Labuan Bajo Kini Terapkan Konsep Wisata Berbasis Warga

TRIBUNNEWS.COM, LABUAN BAJO - Pemerintah mengumumkan Labuan Bajo menjadi destinasi pariwisata super prioritas kelas dunia. Lantas, pemerintah daerah setempat memiliki beberapa upaya dalam pengembangan pariwisata, salah satunya dengan kebijakan community based.

Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Manggarai Barat Agustinus Rinus memaparkan pemerintah daerah (pemda) kini memiliki kebijakan membangun pariwisata Labuan Bajo berbasis masyarakat (community based).

Hal itu dicanangkan agar dapat mendorong pekerja lokal. 

Salah satu cara Pemda adalah dengan menetapkan 55 desa wisata. Saat ini, pemerintah setempat juga tengah mengupayakan pembentukan "kelompok sadar wisata" di setiap desa.

Baca: Kampung Adat Wae Rebo, Anugerah Surga di Atas Awan untuk Bumi Flores

Agustinus menambahkan pihak pemda juga mendorong pengelolaan di tiap desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar rencana pembangunan pariwisata berbasis masyarakat bisa terwujud.

Pemda juga mendorong pengembangan ekowisata terhadap 55 desa wisata tersebut.

Baca: Interview di SBS News: Benny Wenda Mengancam, Papua Bisa Menjadi The Next Timor Leste

Baca: Ini Penjelasannya, Mengapa Laka Maut Sering Terjadi di Sekitar KM 91-92 Tol Purbaleunyi

Ekowisata merupakan salah satu kegiatan pariwisataan yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal. 

Tujuannya adalah mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan serta kesejahteraan penduduk setempat.

"Potensi dari alam kami sangat besar. Sementara dari sosial budaya, kami akan mengonsepkan 55 desa wisata itu dengan tema tertentu," ujar Agustinus kepada Tim Jelajah Ekonomi Pariwisata KONTAN di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Labuan Bajo pada pekan lalu.

Maksudnya, 55 desa wisata itu akan menjadi desa tematik yang sesuai dengan potensi desa masing-masing. Sementara, dari 55 desa wisata yang menjadi pilot project berjumlah 8 desa.

Selain itu, pemda dan Disbudpar akan menerapkan konsep carrying capacity, yakni konsep yang mengukur tingkat penggunaan pengunjung terhadap terjaminnya keberlangsungan sebuah destinasi pariwisata.

Mengutip laporan yang ditulis peneliti senior Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riza V. Tjahjadi, konsep daya dukung digunakan untuk mengantisipasi dampak negatif pariwisata. 

Daya dukung (carrying capacity) menggunakan beberapa pendekatan pengelolaan yang mana tingkat kunjungan, kegiatan, dan aktivitas wisatawan di suatu lokasi pariwisata dikelola dengan batas-batas yang disesuaikan dan dapat diterima wilayah masing-masing.

Agustinus menyatakan carrying capacity juga diterapkan untuk bisa menata destinasi wisata di luar daerah utama.

Maksudnya, penerapan konsep tersebut ditujukan dalam rangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development).