Pendidikan GOTOPIK
UU MD3
-
PSI Gandeng 122 Advokat Gugat UU MD3 Ke MK
Sebagai bentuk penolakan, kata Grace, PSI telah menggandeng 122 advokat untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
DPR Akan Hargai Apapun Keputusan Presiden
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden masih menimbang-nimbang untuk menandatangani UU
-
Pemerintah Inkonsisten Apabila Presiden Tidak Teken UU MD3
Menurut Riza sikap presiden tersebut merupakan bentuk inkonsostensi pemerintah dalam pembahasan undang-undang.
-
KIPP Indonesia: Revisi UU MD3 Bentuk Pengekangan Hak Bersuara Kritis
Penyaluran opini personal dan kelompok bukan bertujuan untuk mengganggu atau merendahkan suatu kelompok, terlebih yang mulia para anggota
-
Pengamat: Menteri Yasonna Telah Melakukan Kesalahan Fatal
Ray mengatakan, publik sebenarnya tak mau tahu apakah Presiden Jokowi mendapatkan laporan atau tidak selama pembahasan UU MD3.
-
Zulkifli Hasan Nilai UU MD3 Tetap akan Berlaku Meski Tidak Diteken Presiden
"Kalau presiden tidak tanda tangan enggak apa apa. Tapi kan 30 hari itu berlaku kalau tidak ada perubahan lain," kata Zulkifli
-
Jokowi: Yang Tidak Setuju UU MD3 Silahkan Berbondong-Bondong ke MK
"Yang tidak setuju silahkan berbondong-bondong ke MK untuk di judicial review," papar Jokowi
-
Jokowi Masih Kaji Sebelum Teken UU MD3 Meski Telah Disahkan DPR
Jokowi menyadari, UU MD3 yang telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah menjadi keresahan di masyarakat
-
Fahri Hamzah: Sikap Jokowi Hanya Pencitraan
Saat itu, ia melihat Yasonna memahami benar setiap pasal yang akan disahkan, termasuk pasal-pasal terkait imunitas DPR.
-
Fahri: Secara Etik Presiden Seharusnya Teken UU MD3
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan tidak etis apabila presiden tidak menandatangani UU MD3.
-
Kata Fahri Seluruh Kabinet Gagal Pahami Falsafah Demokrasi Bila Presiden Tidak Tandatangan
Fahri mengatakan dalam UU MD3 yang baru, tidak ada perubahan signifikan dalam isi pasalnya.
-
Jangkar Solidaritas Akan Ajukan Judicial Review Revisi UU MD3 ke MK
Gugatan ini juga diajukan setelah mengetahui hasil polling di akun media sosial PSI yang menyatakan 91 persen responden mendukung pengajuan gugatan.
-
PPP Berharap Pemerintah Keluarkan Perppu Ganti UU MD3
PPP menurut Arsul mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ( Perppu)
-
Anggota DPR: Presiden Bisa Dianggap 'Ngambek' Jika Menolak Tandatangani UU MD3
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Totok Daryanto mengatakan sebaiknya presiden mengedepankan sifat kenegarawanan.
-
Yasonna: Presiden Tidak Keluarkan Perppu Batalkan UU MD3
Tidak ada Perppu, tidak ada, MD3 ini juga nanti dalam hal pimpinan hanya berlaku sampai 2019
-
Yasonna: Anggota DPR Terjerat Kasus Korupsi Hingga Makar Tak Perlu Seizin Presiden
Diketahui, revisi UU MD3 langsung digugat ke Mahkamah konstitusi setelah disahkan oleh DPR dan pemerintah.
-
Pengamat: Jangan-jangan Sudah Ada Bargaining Antara DPR-Pemerintah soal Pasal Penghinaan
"Tentang RKUHP, jangan-jangan ada bargaining. Jangan-jangan nanti pasal penghinaan presiden, DPR diminta tanda tangan," ujar Hendri Satrio
-
PPP Akui Pengesahan UU MD3 Terburu-buru
Arsul menilai seharusnya ada jeda sedikit waktu lagi untuk mengkaji ulang pasal-pasal yang banyak dikritik oleh masyarakat.
-
Fraksi PPP Setujui Panggil Paksa Tanpa Penyanderaan
Arsul menyatakan persetujuannya, namun tidak dengan dilakukannya penyanderaan.
-
Hendri Satrio: 'DPR Era Ini Tercerdas Sepanjang Sejarah'
DPR era saat ini adalah DPR era tercerdas sepanjang sejarah. Karena mereka tau cara melindungi diri
-
Ketua MK Tak Dipercaya soal Uji Materi UU MD3, Mahfud Nilai Jadi Teguran Moral
Penolakan terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD marak disuarakan sejumlah kelompok masyarakat sipil.
-
DPR Terus Dikritik karena UU MD3, Bamsoet Pasang Badan
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menahan kesabarannya saat mendengar banyaknya kritikan tajam yang menyudutkan lembaganya.
-
DPR Dikritik Keras Soal Pasal Pidana di UU MD3, Ini Tanggapan Bamsoet
Bamsoet menyatakan parlemen bukan lembaga anti kritik, seperti yang dinilai saat ini akibat pengesahan UU MD3.
-
Zulkifli Minta DPR Segera Sosialisasikan UU MD3
"Saya kira DPR harus segera mensosialisasikan karena pro kontra di publik luar biasa, bahkan saya dengar ada yang mau gugat," ujarnya
-
MPR Tunggu DPR untuk Lantik Pimpinan Tambahan
"Kita tunggu DPR melantik, setelah itu kita," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (15/2/2018)
-
Ketua Umum PPHI: UU MD3 Perlemah Marwah UUD 1945
“Idealnya, DPR menyuarakan aspirasi rakyat dan memperkuat pengawasan terhadap pemerintah. Eh, ini malah terbalik," ujar Murphi Nusmir.
-
Pasal-pasal dalam UU MD3 Dinilai Mencederai Demokrasi
Hendrik Rosdinar menilai pasal-pasal dalam UU MD3 mencederai demokrasi dan unsur partisipasi masyarakat.
-
Kata 'Merendahkan' Dalam Pasal 122 Huruf k UU MD3 Dinilai Multitafsir
"Jadi mereka mengawasi sesama mereka sendiri. Ini kan tidak ideal," jelasnya.
-
Surat Pengesahan Undang-undang Belum Masuk, Pelantikan Pimpinan DPR Batal
Kemungkinan batalnya pelantikan tersebut karena belum sampainya pengesahan UU MD3 oleh presiden kepada Pimpinan DPR
-
UU MD3 Akan Digugat di MK, Fraksi PPP: Itu Konsekuensi Pasal yang Sudah Disahkan
Selain PPP, fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) juga walk out lantaran menilai banyan pasal dalam RUU MD3 yang bermasalah.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved