TOPIK
RUU Pemilu
-
Partai Berkarya tak setuju dilakukan revisi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang saat ini tengah bergulir di DPR.
-
peraturan tentang Pemilu sebaiknya tidak perlu sering diubah, karena dapat ganggu stabilitas demokrasi di dalam negeri.
-
Partai Beringin Karya (Berkarya) menegaskan menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) menjadi 5 persen dari sebelumnya 4
-
Kepala daerah yang saat ini elektabilitasnya tinggi sebagai calon presiden, akan dirugikan jika Pilkada dan Pilpres digelar berbarengan pada 2024.
-
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan tegas menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen.
-
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan menolak revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
-
tujuan politik HTI sama persis dengan komunisme, yakni menciptakan kekuasaan politik internasional yang akan merobohkan bangunan negara.
-
dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan Legislasi DPR RI, ambang batas parlemen naik menjadi 5 persen.
-
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 5 persen dalam Draf Revisi Undang-Undang Pemilu yang diberikan Komisi II kepada Badan
-
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menegaskan, semangat revisi UU Pemilu agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
-
Draf RUU Pemilu terbaru mencantumkan bahwa eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang mengikuti semua kegiatan pemilu. Baik dari Pilkada, Pileg, hingg
-
Draf Revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang diserahkan Komisi II DPR RI ke Badan Legislasi DPR RI ternyata mencantumkan adanya jadwal Pilkada
-
Kemudian pada huruf jj pasal tersebut dijelaskan bahwa eks anggota HTI dilarang mengikuti pencalonan diri dalam pemilu.
-
(PAN) meminta ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang akan diputuskan dalam RUU Pemilu tidak lebih dari 4 persen.
-
Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu dinilai belum memenuhi syarat untuk dibentuk dan dibahas menjadi undang-undang.
-
(PKS) mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional untuk pimpinan partai politik yang maju sebagai calon anggota DPR.
-
PKS mengusulkan adanya daerah pemilihan (dapil) nasional untuk pimpinan partai politik yang maju sebagai calon anggota DPR.
-
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI Willy Aditya menyatakan fraksinya masih mengkaji usulan penurunan presidential threshold.
-
Guspardi menyebutkan wacana menaikkan ambang batas parlemen bisa diartikan sebuah kemunduran demokrasi dan membungkam semangat reformasi.
-
Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan gagal bertemu Humas Mahkamah Konstitusi (MK) guna berkonsultasi soal uji materi UU Pemilu.
-
Dikatakan olehnya, pemerintah ingin konsisten terhadap kepemiluan yang berjalan di Indonesia dari tahun ke tahunnya.
-
Kegiatan yang dilakukan di dalam, juga dapat bermacam-macam, saat pimpinan fraksi masih belum menyepakati
-
Tjahjo menjelaskan tahapan akan tetap berjalan sesuai dengan undang-undang yang ada.
-
Perbedaan sikap PAN, pertama kali terlihat saat mengomentari mengenai Perppu no 2 tahun 2017 tentang Ormas.
-
Sehingga, ia menilai presidential threshold sebesar 20 persen tidak bertentangan dengan Pasal 6 a ayat 2 UUD 1945.
-
Sikap PAN yang berbeda dengan partai dalam RUU Penyelenggara Pemilu menimbulkan spekulasi partai tersebut keluar dari koalisi pemerintah.
-
Pakar hukum Yusril Ihza Mahendra akan mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
-
PAN menempatkan satu kadernya yakni Asman Abnur yang menjabat Menteri PAN dan RB.
-
Rapat Paripurna DPR mengagendakan pengambilan keputusan RUU Pemilu masih diwarnai perdebatan
-
Banjir interupsi anggota DPR terjadi saat Rapat Paripurna beragendakan pengambilan keputusan RUU Penyelenggaraan Pemilu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Pendidikan GO
