Pendidikan GOTOPIK
RUU Kesehatan
-
Dokter hingga Perawat Akan Gelar Aksi Unjuk Rasa di Gedung DPR Hari Ini Terkait RUU Kesehatan
Adapun aksi dikoordinir PPNI ini digelar dalam rangka menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
-
RUU Kesehatan Dipertimbangkan Bakal Disahkan dalam Rapat Paripurna Terdekat
Langkah itu diambil setelah pimpinan DPR RI menggelar rapat dan membahas setiap beleid RUU tersebut oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI pada pekan
-
PKS Nilai Mandatory Spending RUU Kesehatan Penting untuk Kesiapan Penanggulangan Pandemi
Besaran persentase ‘mandatory spending’ layanan kesehatan menjadi hal penting untuk menjamin kelancaran pengendalian wabah.
-
Jelang Pengesahan RUU Kesehatan, DPR Diharapkan Terima Aspirasi Serikat Pekerja di Sektor Tembakau
asosiasi berharap DPR menerima aspirasi yang telah disampaikan terkait pasal-pasal tembakau jelang pengesahan RUU Kesehatan.
-
Pemerintah dan DPR Diminta Sosialisasi RUU Kesehatan Sebelum Pengesahan
petani tembakau yang berpotensi terdampak atas RUU Kesehatan sesungguhnya adalah pahlawan devisa negara.
-
Projo Muda: Pengesahan RUU Kesehatan Omnimbus Law Atasi Krisis Dokter di Wilayah 3T
Akses layanan kesehatan di desa saat ini dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesehatan masyarakat.
-
Respons Kemenkes Soal RUU Kesehatan Disebut Akan Hapus Organisasi Profesi
RUU Kesehatan disebut mengkerdilkan peran organisasi profesi, begini respons kemenkes.
-
RUU Kesehatan Disebut Buka Peluang Kebocoran Data Genom? Begini Kata Kemenkes
Keberadaan Rancangan Undang-undang atau RUU Kesehatan disebut-sebut berpeluang terhadap kebocoran data genom di Indonesia.
-
Masih Tuai Penolakan, Muhammadiyah Minta DPR Tidak Tergesa-gesa Sahkan RUU Kesehatan
Haedar menilai, sejatinya RUU Kesehatan tersebut hingga kini masih menuai penolakan dari beberapa pihak yang berkeberatan atas adanya RUU tersebut.
-
Pekerja Sektor Tembakau Minta DPR Penuhi Aspirasinya di RUU Kesehatan: Ini Sumber Penghasilan Halal
Pasal tembakau di RUU Kesehatan berpotensi mematikan usaha industri tembakau yang padat karya
-
Nakes Ancam Mogok Nasional Tolak RUU Kesehatan, DPR: Langgar Sumpah Profesi
Nakes ancam mogok nasional apabila pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law tak dihentikan, Melkiades Laka Lena ingatkan hal itu melanggar sumpah profesi
-
Fraksi Partai Demokrat Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda
Partai Demokrat hanya meminta pengesahan RUU Kesehatan dalam paripurna mendatang ditunda agar bisa dibahas kembali secara komprehensif.
-
Ditolak Fraksi PKS dan Demokrat, Puan Pastikan RUU Kesehatan Segera Disahkan di Rapat Paripurna
Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan, pihaknya akan mencermati tindak lanjut pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan pada pembicaraan Tingkat II
-
Dibawa ke Paripurna, IDI dan 4 Organisasi Profesi Kesehatan Tetap Tolak RUU Kesehatan
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Moh. Adib Khumaidi menuturkan pihaknya tetap menolak RUU Kesehatan disahkan menjadi UU.
-
RUU Kesehatan Bakal Disahkan di Rapat Paripurna Hari Ini
Pada raker kemarin dari sembilan fraksi yang hadir, tujuh fraksi menyatakan setuju, sedangkan dua fraksi menolak.
-
IDI dan 4 Organisasi Profesi akan Ajukan Judicial Review Jika RUU Kesehatan Disahkan
Lima organisasi profesi kesehatan akan memakai hak uji material melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi jika RUU Kesehatan tetap disahkan.
-
Alasan Fraksi PKS Tolak RUU Kesehatan Dilanjutkan ke Rapat Paripurna
Kebutuhan dana kesehatan Indonesia justru meningkat dari waktu ke waktu karena makin kompleksnya masalah kesehatan dimasa mendatang.
-
Respons Menkes Soal PKS dan Demokrat Tolak Pembahasan RUU Kesehatan Dilanjutkan di Rapat Paripurna
Dua fraksi di DPR RI yakni Partai Demokrat dan PKS menolak pembahasan RUU Kesehatan dilanjutkan pada pembicaraan Tingkat II atau di Rapat Paripurna
-
Komisi IX DPR Sepakat Bawa RUU Kesehatan ke Rapat Paripurna untuk Disahkan
Komisi IX DPR RI menyepakati RUU Kesehatan untuk dibawa ke pembicaraan Tingkat II atau Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang
-
Anggota DPR Nilai Tembakau Tak Bisa Disetarakan dengan Narkotika di RUU Kesehatan
Nur mengatakan nasib industri turunan yang melibatkan jutaan tenaga kerja harus dipertimbangkan.
-
Berdampak ke Usaha Kecil, Pemerintah Diminta Setop Pasal Pengamanan Zat Adiktif di RUU Kesehatan
Pasal 154 RUU Kesehatan yang menyamakan tembakau dengan narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol akan mematikan usaha kecil.
-
RUU Kesehatan Ditentang Organisasi Profesi Kesehatan, Menkes Bongkar Penyebab Dokter Spesialis Minim
Saat RUU Kesehatan dibahas, seolah ada 'perang' antara organisasi profesi kesehatan dengan Menkes. Budi Gunadi Sadikin bongkar penyebab penolakan.
-
Menkes Budi Menolak Disebut Anti IDI Gara-gara RUU Kesehatan, Bongkar Alasannya: Demi Masyarakat
Menkes Budi Gunadi Sadikin menjawab tudingan yang menyebut dirinya otoriter dan 'anti Ikatan Dokter Indonesia (IDI)'.
-
Diterima Audiensi dengan DPR, Pekerja Rokok Suarakan Tuntutan Soal Pasal Tembakau di RUU Kesehatan
FSP RTMM-SPSI meminta kepada DPR agar tidak menyamakan dan mengelompokkan produk tembakau dengan narkotika.
-
ICMI Tegas Tolak Tembakau Sejajar Narkotika dalam RUU Kesehatan
Penggolongan tembakau dalam kategori zat psikotropika dan narkotika akan berimplikasi ke berbagai bidang Industri hasil tembakau (IHT).
-
Lakukan Aksi Damai di Gedung DPR, Pekerja Rokok Tolak Pasal Tembakau dalam RUU Kesehatan
ederasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melakukan aksi unjuk rasa damai di gedung DPR
-
Lima Organisasi Profesi dan Kesehatan Putuskan Tunda Lakukan Aksi Mogok Massal
Lima organisasi Profesi Medis dan Kesehatan batal melakukan aksi mogok massal, Rabu (14/6/2023).
-
Rumor RUU Omnibus Law Kesehatan Bakal Disahkan 14 Juni 2023, Begini Respons Pimpinan Komisi IX DPR
Komisi IX DPR RI itu membantah rumor tersebut dengan mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan masih berlangsung.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Menolak Kelanjutan Pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan
Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disusun secara ceroboh.
-
ICW Menyebut RUU Omnibus Law Kesehatan Tidak Menjawab Permasalahan Potensi Terjadinya Korupsi
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Dewi Anggraeni mengungkapkan bahwa RUU Omnibus Law Kesehatan tidak menjawab potensi terjadinya korupsi.
