Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
Proses Revisi UU KPK hingga Kemudian Resmi Disahkan Selasa Ini, Berlangsung Cepat dalam 12 Hari
Meski diwarnai penolakan, DPR akhirnya mengesahkan Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi, Selasa (17/9/2019).
-
Fraksi Gerindra DPR RI Tolak Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Presiden
Edhy pun mengatakan Gerindra tidak bertanggung jawab apabila dewan pengawas KPK yang ditunjuk langsung presiden ini berujung jadi pelemahan KPK.
-
Pegawai KPK Jadi ASN, Menpan RB: Tak Ada Seleksi
Nantinya, status pegawai KPK menjadi ASN tidak serta merta langsung diberlakukan pada saat ini, meski revisi Undang-Undang KPK telah disahkan oleh Dew
-
Hanya 102 Anggota Dewan yang Hadir Dalam Revisi UU KPK
Berdasarkan hitungan manual pada akhir sidang hanya terdapat 102 anggota dewan yang hadir.
-
Revisi UU KPK Disahkan DPR RI
Terdapat tujuh poin kesepakatan antar Panitia kerja pemerintah dan Panitia kerja DPR RI mengenai revisi undang-undang KPK dalam rapat tersebut.
-
Fahri Hamzah: Pak Jokowi Merasa KPK Adalah Gangguan
Meski mendapat penolakan elemen masyarakat sipil, Presiden Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
-
Akhirnya, DPR Sahkan Revisi UU KPK
Fahri lalu mempersilakan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan revisi UU KPK.
-
BREAKING NEWS - DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi
Selasa (17/9/2019), DPR menggelar rapat paripurna pengesahan UU KPK hasil revisi.Hingga berita ini ditulis, DPR masih menggelar rapat paripurna.
-
Siapa yang Bisa Menjabat Dewan Pengawas KPK? DPR Serahkan Kewenangan Tersebut ke Presiden
Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemilihan lima anggota Dewan Pengawas KPK diserahkan oleh Presiden.
-
DPR Bantah Pengesahan RUU KPK Terburu-buru
Pada Senin (16/9/2019) malam, RUU KPK telah disepakati untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat satu di Panitia Kerja (Panja) RUU KPK.
-
DPR Gelar Rapat Paripurna soal Revisi Undang-undang KPK Hari ini
DPR terus menggenjot revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
-
7 Poin Kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam Revisi Undang-undang KPK
Seluruh Fraksi DPR RI setuju Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dibawa ke rapat paripurna.
-
7 Poin Revisi Undang-undang KPK yang Akhirnya Disetujui DPR RI dan Pemerintah
DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati seluruh poin revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
-
Catatan Gerindra dan PKS Terkait Revisi UU KPK
Persetujuan diwarnai keberatan dari dua fraksi, yaitu Fraksi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.
-
KPK Protes Tak Dilibatkan Bahas Revisi UU KPK, Ali Ngabalin: Wong Rapatnya Saja Baru Mulai
KPK merasa tak dilibatkan rapat bahas revisi UU KPK, Ali Ngabalin sebut KPK lembaga pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang.
-
Menkumham: Revisi UU KPK Selesai tapi . . .
Yasonna Laoly menyatakan revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selesai dibahas
-
Tujuh Poin Perubahan dalam Revisi UU KPK Disepakati DPR dan Pemerintah, Ini Rinciannya
Pembahasan revisi Undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan mulus.
-
Revisi UU KPK Bakal Disahkan Hari Ini?
Jika pembahasan di Bamus lancar, RUU KPK dapat dibawa ke pembahasan tingkat dua atau dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
-
Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Dukung RUU KPK dan Setuju Sejumlah Usulan, Ungkap Manfaat Penyadapan
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar angkat suara terkait RUU KPK, ia setuju dengan Presiden Jokowi.
-
DPR - Pemerintah Sepakati Seluruh Poin Revisi UU KPK: Soal Dewan Pengawas hingga SP3
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
-
Akhirnya Seluruh Fraksi di DPR Setuju Revisi UU KPK Dibawa ke Paripurna
Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja DPR dan pemerintah di Ruang Rapat Badan Legislasi
-
DPR Menolak Disebut Buru-Buru Ingin Sahkan RUU KPK
Taufiqulhadi ingin pembahasan revisi UU KPK dapat segera ditindaklanjuti dalam rapat kerja setelah sebelumnya disahkan melalui tingkat Panja.
-
Panja RUU KPK Ingin Serahkan Dewan Pengawas KPK Ditunjuk Jokowi
Menurut Taufiqulhadi, Panja telah menyepakati, bahwa pada periode 2019-2023, Dewas ditunjuk oleh Jokowi
-
Kadin Sebut Revisi UU KPK Perlu Dikawal
Melli mengatakan, Check and balances itu biasa dalam hukum tata negara, sehingga tidak perlu diributkan
-
Menkumham dan Menpan RB Hadir Dalam Rapat Pembahasan Revisi UU KPK Malam Ini
Rapat pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digelar tertutup di Gedung Nusantara II
-
KPK Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KPK
KPK telah mengirimkan surat kepada DPR untuk meminta penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
-
DPR Bantah Rapat Revisi UU KPK Sengaja Dibuat Senyap dan Tertutup
Nasir Djamil membantah pembahasan revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK sengaja digelar secara senyap dan tertutup.
-
Pengamat: DPR harus Buka Ruang kepada KPK untuk Berikan Masukan
Selain itu, tanpa hadir KPK, dia mempertanyakan, 'apakah DPR sudah mengerti betul yang dapat memperkuat dan memperlemah lembaga antirasuah?'
-
PKS Berharap Dewan Pengawas KPK Diisi Mantan Politisi
"Ya dikompromikan saja dewan pengawas itu, dewan pengawas itu siapa yang memilih, karena kan dia ada check and balances juga," kata Nasir Djamil
-
Mahfud MD Sarankan KPK dan Jokowi Bertemu: Yang Penting Perbaiki Komunikasi
Mahfud MD menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memperbaiki komunikasi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved