Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU KPK
-
IPW: UU KPK Hasil Revisi untuk Perbaiki KPK
Neta S Pane menegaskan, lembaga tanpa pengawasan sama saja membiarkannya menjadi lembaga otoriter.
-
Massa Pendukung Revisi UU KPK Gunakan Almamater Polos Saat Unjuk Rasa
Dua mobil komando terparkir di jalan. Di atasnya ada orator yang terus berpidato secara bergantian
-
Wiranto Sebut Pimpinan KPK Rentan Salahgunakan Kekuasaan Jika Tak Ada Dewan Pengawas
Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan tersebut bisa terjadi saat ingin melakukan penyadapan
-
Wiranto: Jangan Curiga Terhadap Presiden Seakan Beliau Ingkar Janji
"Jangan curiga terhadap pemerintah, Presiden, yang seakan beliau ingkar janji," kata Wiranto
-
Pengamat: KPK Telah Dilumpuhkan, Sebaiknya Dibubarkan Saja
Karena tujuh poin perubahan dalam UU KPK hasil revisi itu tidak ada yang lebih mendorong penguatan lembaga antirasuah.
-
Bantah Pernyataan Fahri Hamzah, Istana Tegaskan Jokowi Tidak Terganggu KPK
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati membantah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.
-
Sinta Nuriyah Mules dan Kecewa Dengar RUU KPK Disahkan
Merespon itu, Istri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah mengaku kecewa revisi UU tetap disahkan.
-
KPK Bekerja Berdasarkan Undang-Undang
Menurut dia, adanya UU KPK tersebut dapat menjadikan pedoman selama menjalankan tugas dan wewenang pada kegiatan penegakan hukum.
-
Legislator NasDem Setuju Dewan Pengawas KPK dari Tokoh Masyarakat dan Akademisi
Ia menilai, jika ada unsur penegak hukum dalam Dewan Pengawas KPK, harus diatur komposisinya.
-
Kritik Jokowi Dengan Cerdas Bukan Dengan Caci Maki
Karel Haris Susetyo menilai, tidak elok menyalahkan seluruh permasalahan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
MK Terima Permohonan Uji Materi Revisi UU KPK
Pada berkas permohonan itu tercatat ada 18 pemohon yang berasal dari berbagai latar belakang mulai dari mahasiswa, politisi dan wiraswasta.
-
RUU KPK Bentuk Keseriusan Jokowi Berantas Korupsi
Menurut Ketua Umum DPP Projo Arie Budi Setiadi, RUU KPK ini bentuk keseriusan Pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi.
-
Revisi UU KPK Berjalan Mulus, Benarkah Ada Kaitan dengan Rencana Pemindahan Ibu Kota RI?
Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan DPR dalam pemindahan ibu kota hingga akhirnya menyepakati revisi UU KPK.
-
Dengan Undang-Undang Baru, KPK Diyakini Makin Kuat Berantas Korupsi
Dengan undang-undang yang baru ini, KPK bakal tetap eksis memberantas korupsi. Bahkan KPK diyakini bakal semakin kuat sebagai lembaga sentral
-
KPK Sebaiknya Dibubarkan
Karena tujuh poin perubahan dalam UU KPK hasil revisi itu tidak ada yang lebih mendorong penguatan lembaga antirasuah.
-
Politikus NasDem Setuju Adanya Dewan Pengawas KPK
Satu di antara poin kesepakatan antara DPR dan pemerintah dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang dipilih langsung Presiden.
-
ICW Sebut MK Bakal Kebanjiran Judicial Review UU KPK
Padahal, lanjut Kurnia, RUU KPK tidak masuk dalam Prolegnas tahun 2019 sehingga telah terjadi pelanggaran formil.
-
Ketua KPK: Ikhtiar Kita Melawan Korupsi Tidak Boleh Berhenti
Ketua KPK Agus Raharjo menegaskan pada seluruh pegawai lembaga antirasuah agar tetap menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
-
ILUNI UI: Masyarakat Semestinya Dilibatkan dalam Revisi RUU KPK
"Lazimnya, KPK seharusnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukan kepada anggota DPR RI saat proses perumusan dan pembahasan," kata An
-
DPR Hormati Masyarakat yang Akan Gugat UU KPK Hasil Revisi
"PPP menghormati sepenuhnya elemen masyarakat sipil manapun yang ingin menguji UU Perubahan atas UU KPK ke MK," ujar Arsul, Rabu (18/9/2019).
-
Pakar Tata Hukum Negara: UU KPK Bisa Berlaku 30 Hari ke depan Meski Tidak Ada Tanda Tangan Presiden
Setelah disahkan, revisi undang-undang dapat berlaku setelah 30 hari ke depan meskipun tanpa tanda tangan presiden.
-
Formappi: Mekanisme Pembahasan Revisi UU KPK Timbulkan Preseden Buruk
Jika merujuk pada pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK, DPR dan pemerintah sudah terjebak pada relasi kompromistis yang transaksional.
-
UU KPK Disahkan: Alasan Dewan Pengawas Dipilih Presiden hingga Tiga Fraksi Beri Catatan
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) telah disahkan menjadi UU oleh DPR, Selasa (17/9/2019) kemarin
-
Pasca-UU KPK Disahkan: Aksi Protes Karyawan KPK Diwarnai Ricuh hingga Tanggapan Ahli Hukum
UU KPK yang baru telah disahkan oleh DPR. Para karyawan KPK menggelar aksi protes pada Selasa malam. Aksi itu sempat diwarnai ricuh.
-
BERITA POPULER: Basaria Panjaitan Setuju Revisi UU KPK Disahkan jadi UU dalam Rapat Paripurna
"Kalau sudah paripurna, saya ikut," ujar Basaria Panjaitan singkat kepada wartawan, Selasa (17/9/2019)
-
Pengamat: Peralihan Pegawai KPK Jadi ASN Harus Perhatikan Kinerja dan Batas Usia
Proses seleksi ASN KPK harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan batas usia bagi ASN yang baru diangkat.
-
Ricuh Aksi Demo Pegawai KPK: Tugasmu Mengayomi, Pak Polisi, Pak Polisi. . .
"Tugasmu mengayomi, tugasmu mengayomi. Pak polisi, pak polisi, jangan ganggu aksi kami," teriak pegawai KPK.
-
Yang di Daftar Hadir 289 Orang, Tapi Pengesahan Revisi UU KPK Cuma Disaksikan 102 Anggota DPR
Fraksi PKS tidak sepakat jika dewan pengawas KPK dipilih oleh Presiden.
-
Jawaban Singkat Mahfud MD Saat Said Didu Minta Pendapat Soal Pengesahan Revisi UU KPK Cuma 13 Hari
Said Didu meminta pendapat Mahfud MD terkait pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK yang cuma butuh 13 hari. Ini jawaban Mahfud MD.
-
UU KPK Hasil Revisi Atur Tentang Dewan Pengawas, Ini 6 Tugas dan Kewenangan
Revisi Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghasilkan struktur baru.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved