Pendidikan GOTOPIK
Rancangan KUHP
-
Pemerintah Usul Istilah Makar di RKUHP Diubah, Dibuat Jadi Lebih Ketat
Lewat keputusan itu, penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan makar.
-
RUU KUHP Disosialisasikan ke Warga Kaltim Lewat Pertunjukan Rakyat
Kementerian Kominfo dan Pemerintah Kota Samarinda menyelenggarakan Pertunjukan Rakyat (PETUNRA) Sosialisasi RUU KUHP.
-
Komisi III DPR Akan Bahas DIM Masukan RKUHP Bersama Pemerintah pada Rapat Kamis Minggu Ini
Komisi III DPR telah melakukan penjadwalan ulang untuk pembahasan RUU KUHP bersama pemerintah.
-
Pembahasan RKUHP Kemungkinan Dibahas Saat DPR Reses Akhir Tahun
Komisi III DPR RI membatalkan agenda rapat pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang awalnya dijadwalkan hari ini dan besok
-
Kemenkominfo: RKUHP Kedepankan Nilai Budaya Bangsa
Koordinator Informasi dan Komunikasi Polhukam Kemenkominfo, Dikdik Sadaka, mengatakan penyusunan RUU KUHP lebih mengedepankan nilai budaya bangsa
-
LBH Jakarta Desak DPR Hapus Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden di RKUHP
LBH Jakarta mendesak agar pemerintah maupun DPR menghapus pasal tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di RKUHP.
-
Lapor ke Presiden Jokowi, Pemerintah dan DPR Tunda Pembahasan RKUHP
Pemerintah bersama DPR RI menunda pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dijadwalkan dibahas tanggal 21 dan 22 November
-
Libatkan Penyuluh Publik, Sosialisasi RKUHP Sasar Masyarakat di Wilayah 3T
Pemerintah melanjutkan sosialisasi RKUHP kepada masyarakat, khusunya di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) Indonesia.
-
Habiburokhman Sebut RKUHP Tak Bakal Disahkan di Periode Ini, Mahfud MD: Itu Sindiran
Habiburokhman, kata Mahfud, telah menjelaskan kepadanya bahwa pernyataan tersebut adalah sindiran kepada pemerintah dan DPR.
-
Kominfo Libatkan Masyarakat dan Akademisi Palu Sosialisasikan RUU KUHP
Kementerian Kominfo mengatakan perwujudan negara hukum yang berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehen
-
Pakar Sebut KUHP Baru Diperlukan Sebagai Bentuk Kedaulatan Bangsa Merdeka
I Gede Widhiana Suarda, dalam kesempatan itu menjelaskan, penyusunan RKUHP telah melewati perjalanan yang panjang.
-
Targetkan Finalisasi RKUHP Pekan Depan, Ketua Komisi III DPR: Ini Bukan Produk PDIP dan Jokowi
Komisi III DPR RI menargetkan pembahasan terakhir Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama pemerintah
-
Aliansi RKUHP Minta Pasal yang Mendiskriminasi Penyandang Disabilitas Dihapus
Aliansi Rancangan kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menyoroti beberapa hal dalam RKHUP terkait dengan isu disabilitas.
-
LBH APIK Soroti Pasal Perkosaan RKUHP: Kekerasan Tidak Hanya Fisik, Juga Psikis
Pihak LBH APIK mengapresiasi DPR sebab telah membuat konsep tindak pidana perkosaan lebih luas.
-
RKUHP Milik Semua Pihak, Ketua Komisi III DPR: Banyak yang Ingin Segera Ketuk Palu
Bambang Pacul menegaskan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan produk UU milik semua pihak, bukan milik kalangan tertentu.
-
LBH Pers Soroti Pasal Penyiaran yang Kerap Multitafsir di RDPU RKUHP
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Ade Wahyudin menyoroti pasal penyiaran atau penyebarluasan berita bohong.
-
Bambang Pacul Semprot Perwakilan Aliansi Reformasi RKUHP Saat RDP Dengan Komisi III DPR
Di hadapan Anggota Komisi III DPR, Antoni meminta penjelasan anggota legislatif perihal aspirasi dari Aliansi Reformasi RKUHP.
-
Anggota Komisi III DPR: Pembahasan RKUHP Sudah Terlalu Lama, Banyak Pihak Rindu Segera Disahkan
Wayan Sudirta mengatakan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sudah terlalu lama.
-
Pengamat Birokrasi Apresiasi Pemerintah Serap Aspirasi Masyarakat Soal Rancangan KUHP
Menurutnya, hal itu dilakukan agar masyarakat lebih memahami dan ikut terlibat memberikan masukan sebelum disahkan menjadi Undang-Undang.
-
Wamenkumham Sampaikan Draf Baru RKUHP, Lima Pasal Dihapus
Wamenkumham Edward menjelaskan draf terbaru RKUHP per 9 November 2022 berisi 69 item perubahan dan penghapusan lima pasal.
-
Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Wamenkumham Sampaikan Draf Terbaru RKUHP: Ada 627 Pasal
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharief Hiariej menyampaikan draf terbaru dari Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
-
Komisi III DPR Bakal Rapat dengan Menkumham Hari Ini, RKUHP Segera Disahkan?
Komisi III DPR RI bakal menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2022
-
Masa Persidangan II Berlangsung Singkat, Pimpinan DPR Pesimistis RKUHP Bisa Disahkan Tahun Ini
Pimpinan DPR RI pesimistis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat.
-
Wamenkumham Yakin RKUHP Akan Disahkan Akhir Tahun Ini: Ada Perubahan Cukup Signifikan
Edward Omar Sharief Hiariej optimis RKUHP akan disahkan menjadi undang-undang oleh pemerintah dan DPR pada akhir tahun ini.
-
Wamenkumham: Masukan Dewan Pers Soal RKUHP Segera Dibahas Dengan Komisi III DPR
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengatakan masukan Dewan Pers terkait RKUHP segera dibahas dengan Komisi III DPR.
-
5 dari 15 Mahasiswa di Palangka Raya Bertanya Pasal Penghinaan di RKUHP, Ini Jawaban Wamenkumham
Sebanyak 5 dari 15 mahasiswa yang bertanya pada kegiatan Kumham Goes To Campus di Universitas Palangka Raya bertanya soal Pasal Penghinaan di RKUHP.
-
Wamenkumham Ungkap 3 Tantangan Berat Dalam Menyusun RKUHP Kepada Mahasiswa di Palangkaraya
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengungkap tiga tantangan yang sangat berat dalam menyusun RKUHP
-
Wamenkumham Beberkan 5 Misi RKUHP Ke Mahasiswa di Palangka Raya: Dekolonisasi Hingga Modernisasi
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej menjelaskan lima misi yang dibawa oleh RKUHP kepada para mahasiswa Universitas Palangka Raya.
-
Mahfud Sebut RKUHP Karya Anak Bangsa Disahkan Akhir Tahun Ini
Mahfud MD menyebut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan pada akhir 2022.
-
Mahfud MD Beberkan Alasan KUHP Peninggalan Belanda Harus Diubah
Pemerintah tengah mempersiapkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru untuk menggantikan KUHP yang lama
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved