TOPIK
Penghapusan Ujian Nasional
-
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merumuskan grand design perubahan pendidikan.
-
Sistem UN direncanakan terakhir diberlakukan pada 2020 dan mulai diganti pada 2021.
-
Rencananya, Kemendikbud akan menyederhanakan RPP hanya menjadi satu lembar saja.
-
Tekait kebijakan baru Nadiem Makarim, Ketua Umum PB PGRI tegaskan siap bantu pelaksanaan revisi UN karena anggota PGRI ada di semua tempat.
-
Mantan Jurnalis Putra Nababan menanggapi revisi Ujian Nasional, ia menegaskan dirinya selalu setuju dengan diadakannya revisi untuk Ujian Nasional.
-
Kabiro Komunikasi Kemendibud Ade Erlangga Masdiana menyampaikan pihaknya dan Komisi X DPR RI akan segera merumuskan dan melakukan desain ulang.
-
Anggota Komisi X DPR meminta Mendikbud Nadiem Makarim menyerahkan cetak biru asesmen kompetensi sebagai pengganti ujian nasional (UN).
-
Kabiro Komunikasi Kemendikbud Ade Erlangga memastikan bahwa rencana Nadiem Makarim dengan penggantian sistem UN tersebut merupakan kebijakan.
-
"Kebijakan (penghapusan UN) tak ada dalam janji kampanye Jokowi - Maruf Amin," katanya
-
Erlangga mengungkapkan, asesmen berupa penilaian kompentensi minimum yang meliputi pengetahuan peserta didik mengenai literasi.
-
Ia menyampaikan, kajian yang disampaikan oleh Nadiem soal rencana penghapusan UN juga telah dipahami seluruh anggota komisi X.
-
Ujian Nasional tidak menunjukkan keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri
-
Putra menyampaikan, saat ini rencana peniadaan UN masih sebatas wacana yang disuarakan oleh Nadiem Makarim dihadapan awak media.
-
Dari datanya, aspirasi serupa juga disampaikan oleh Kepala-Kepala Sekolah dan pengawas pendidikan di Indonesia. Didi menyatakan, semuanya setuju UN ha
-
Menurut Erlangga, kesejahteraan guru menjadi salah satu prioritas kementerian besutan Nadiem Makarim tersebut.
-
Nadiem, kata Didi Suprijadi, melupakan bahwa penghapusan UN itu harus berjalan seiringan dengan peningkatan kesejahteraan guru.
-
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta pemerintah jangan tergesa-gesa menerapkan penghapusan Ujian Nasional.
-
Nadiem Makarim menjelaskan alasan dari pemilihan topik Literasi dan Numerasi, untuk program pengganti ujian nasional (UN) 2021 mendatang.
-
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan, program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mempunyai dua topik.
-
Buya Syafi'i Maarif menyatakan kebijakan penghapusan Ujian Nasional harus dikaji ulang dan berharap Mendikbud tidak tergesa-gesa akan kebijakan ini.
-
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengibaratkan konsep asesmen kompetensi seperti mengajarkan berenang.
-
Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan, perencanaan program Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sudah sesuai standar.
-
Jusuf Kalla menyampaikan kebijakan penghapusan UN bukanlah langkah yang tepat, seharusnya menjadi bagian penting dari sebuah proses pembelajaran.
-
Kebijakan Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ditanggapi Komisi X DPR dari fraksi PKS, menurutnya beberapa detail masih belum selesai.
-
Kebijakan menghapus Ujian Nasional (UN) dan diganti dengan asesmen dinilai oleh Buya Syafii. Ia menegaskan untuk berhati-hati dan tidak tergesa-gesa.
-
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta pemerintah jangan tergesa-gesa menerapkan penghapusan Ujian Nasional.
-
Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa meminta agar melihat satu kesatuan rangkaian kebijakan 'Merdeka Belajar' tidak hanya masalah penghapusan UN.
-
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung langkah yang ditawarkan Nadiem menggantikan UN dengan asesmen kompetensi.
-
Retno Listyarti menilai Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang menggantikan ujian nasional (UN) 2021 sebagai program yang bagus.
-
Buya syafii Maarif meminta pemerintah mengkaji ulang program penggantian ujian nasional (UN) yang akan diterapkan pada 2021.
Pendidikan GO
