TOPIK
Denny Indrayana dan Cuitannya
-
Hasto menilai, prejudice atau prasangka Denny Indrayana sebelumnya lewat pernyataannya itu sebenarnya tidak diperlukan.
-
Sikap MK tersebut, kata dia, diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) setelah menimbang cuitan Denny merugikan MK sebagai institusi.
-
Mahkamah Konstitusi (MK) laporkan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana, buntut pernyataan terkait putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
KPK bantah tuduhan Denny Indrayana yang sebut penyelidikan di Kementan jadi alat gebuk bagi koalisi oposisi agar Anies Baswedan gagal capres 2024.
-
eks Wamenkumham Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi bakal memutus Pemilu 2024 mendatang menggunakan sistem proporsional tertutup.
-
Menanggapi rencana konpers MK besok yang khusus didedikasikan menanggapi pernyataannya, Denny Indrayana angkat suara.
-
Dengan melihat kondisi ini, Denny menyatakan, kalau kondisi hukum di Indonesia dalam posisi yang paling rendah.
-
Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman berharap, bocoran informasi yang diterima Denny Indrayana terkait sistem pemilu tidak benar.
-
Dua sosok warga negara Indonesia (WNI) kerap menyerang dengan kritikan tajam terhadap pemerintahan Jokowi dari Australia.
-
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana kembali menyerang Presiden Jokowi.
-
Kekinian, pakar hukum tata negara tersebut menuangkannya dalam bentuk puisi.
-
Arsul Sani memprotes namanya yang dicatut dalam surat eks Wamenkumham Denny Indrayana yang dikirimkan ke DPR RI.
-
Mahfud MD, enggan berkomentar terkait permintaan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kepada DPR untuk memproses pemakzulan Jokowi
-
Denny Indrayana membuat puisi yang diunggah di akun Twitter pribadinya pada Jumat (9/6/2023). Ia menyinggung soal Pemilu 2024 ditunda hingga cawe-cawe
-
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyampaikan permintaan maaf kepada politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani.
-
Pimpinan DPR RI belum menerima surat dari eks Wamenkumham Denny Indrayana, yang meminta Parlemen mulai proses pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
-
Partai Kebanggaan Nusantara mengatakan tindakan eks Wamenkumham Denny Indrayana soal pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah tindakan ngawur.
-
Denny Indrayana seperti pendekar mabuk yang nabrak sana nabrak sini dan tanpa panduan disiplin bernegara dan berkonstitusi.
-
Pakar hukum tata negara yang juga eks Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana berkirim surat ke DPR RI untuk memulai pemecatan atau pemakzulan