Pendidikan GOTOPIK
Perppu Cipta Kerja
-
Rincian Aturan Jumlah Pesangon Pekerja yang Kena PHK di Perppu Cipta Kerja
Perppu Cipta Kerja antara lain mengatur biaya pesangon bagi karyawan yang terkena PHK.
-
Denny Indrayana Sebut Presiden Jokowi Lecehkan MK karena Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Denny Indrayana, menilai bahwa Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja seperti memanfaatkan konsep “kegentingan yang memaksa”.
-
PKS Kritik Penerbitan Perppu Cipta Kerja: Akal-akalan Pemerintah Telikung Putusan MK
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai akal-akalan pemerintah.
-
Perppu Cipta Kerja Diprotes, Jokowi: Semua Bisa Kita Jelaskan
Menurut Presiden pro dan kontra dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan hal yang biasa.
-
Baleg DPR Belum Bersikap terkait Terbitnya Perppu Cipta Kerja, Alasannya Belum Terima Naskah Perppu
Hingga kini Baleg DPR belum bisa bersikap terkait terbitnya Perppu Cipta Kerja lantaran naskah resmi Perppu tersebut belum diserahkan kepada DPR.
-
Perppu Cipta Kerja Dinilai Tak Serta Merta Bisa Mempermudah Masuknya Investor
Belum adanya implementasi serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak & Juknis) Perppu Cipta Kerja membuat Rizal berkata demikian.
-
Legislator Demokrat: DPR Harus Tolak Perppu Cipta Kerja !
Lucy Kurniasari mengatakan belum ada keadaan mendesak sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja diterbitkan.
-
Anggota DPR: Perppu Cipta Kerja untuk Kepentingan Investor, Bukan Pekerja
Anggota Komisi IX DPR Lucy Kurniasari nilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja untuk kepentingan investor bukan pekerja
-
LBH Jakarta Mendesak Presiden Jokowi Menarik Kembali Perppu Cipta Kerja
LBH Jakarta mendesak Presiden Jokowi untuk menarik kembali Perppu Cipta Kerja.
-
Perppu Cipta Kerja Hapus Aturan Hak Libur 2 Hari dalam Sepekan bagi Pekerja
Dalam Perppu Cipta Kerja tersebut, diatur soal waktu libur pekerja paling sedikit hanya sehari dalam sepekan.
-
Perppu Omnibus Law Tak Sesuai Harapan, Buruh Ancam Layangkan Gugatan dan Gelar Aksi Besar-Besaran
Partai Buruh, KSPI, serta organisasi serikat buruh ancam lakukan aksi besar-besaran sebab Perppu Omnibus Law Cipta Kerja tidak sesuai harapan buruh.
-
Fraksi PKS Minta DPR Tolak Perppu Cipta Kerja: Lebih Baik Bahas Kembali Undang-undangnya
Ledia Hanifa Amaliah mengatakan lebih baik pemerintah membahas kembali UU Cipta Kerja bersama DPR serta menyerap aspirasi dari berbagai kalangan.
-
Jokowi Dinilai Terburu-buru Terbitkan Perppu Cipta Kerja, tak Memandang Penting Partisipasi Publik
Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha menyebut Jokowi tidak memandang pentingnya partisipasi publik dalam masyarakat demokratis.
-
Tegas Tolak Perppu Ciptaker, KSPSI: Akal-akalan Oligarki
KSPSI tegas menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Pakar Hukum: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Tidak Sesuai Aturan yang Berlaku Secara Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja tak sesuai aturan hukum.
-
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap 2 Dampak Diberlakukannya Perppu Cipta Kerja
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengungkapkan dampak dari diterbitkannya Perppu Cipta Kerja.
-
Partai Buruh Tolak Pasal Tentang Upah Minimum di Perppu Cipta Kerja
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan telah membaca sekaligus menelaah Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
-
Perppu Cipta Kerja Terbit, Wakil Sekjen Partai Demokrat Nilai Pemerintah Mengangkangi Putusan MK
Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut bahwa Perppu Cipta Kerja jelas melawan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Partai Buruh Soroti Outsourcing dalam Perppu Cipta Kerja
Partai Buruh menolak materi outsourcing atau alih daya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja.
-
Presiden KSPI Said Iqbal: Perppu UU Cipta Kerja Tidak Sesuai Harapan Buruh
Di dalam Perppu, upah minimum kabubaten/kota digunakan istilah dapat ditetapkan oleh Gubernur.Hal itu dinilai sama dengan UU Cipta Kerja.
-
Fraksi PKS Nilai Kehadiran Perppu Cipta Kerja adalah Bencana Undang-undang
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritik diterbitkannya aturan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Perpu Cipta Kerja, Wakil Ketua MPR: Kemunduran Demokrasi dan Melemahnya Institusi Negara
Syarief Hasan kritik terbitnya Perpu Cipta Kerja yang menunjukkan kekuasaan legislasi bergeser sangat jauh
-
UU Cipta Kerja Dinilai Cacat Formil, Demokrat: Penerbitan Perppu Bukan Solusi
Jansen Sitindaon menilai UU Cipta Kerja telah dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi, dan penerbitan Perppu oleh Jokowi bukanlah solusi
-
Mahfud MD Jelaskan Alasan Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja
Mahfud MD menjelaskan bahwa penerbitan Perppu 2 tahun 2022 tersebut murni karena alasan medesak sebagaimana putusan MK Nomor 138/PUU/VII/2009
-
Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Menko Airlangga Sebut Pertimbangannya karena Kebutuhan Mendesak
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved