Pendidikan GOTOPIK
Perppu Cipta Kerja
-
Massa Long March Minta Perppu Ciptaker Dicabut, Lalu Lintas Depan DPR Tersendat
Massa yang tergabung dari elemen buruh hingga mahasiswa mulai mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa
-
Sejumlah Elemen Gelar Demo soal Perppu Ciptaker di DPR Hari Ini, Polisi Siapkan Pengamanan
Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
-
Menkumham Yasonna Laoly Minta Dirjen PP Baru Bersiap Terima Banyak Gugatan Soal Perppu Cipta Kerja
Menteri Hukum dan HAM menyampaikan, saat ini pembahasan Perpu Cipta Kerja sudah sampai tingkat pertama.
-
DPR Gagal Sahkan Perppu Cipta Kerja, Jumhur Hidayat: Otomatis Batal demi Konstitusi
Dengan kegagalan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, menurut Ketua Umum KSPSI itu, maka Perppu Ciptaker otomatis batal
-
Baleg Setujui Perppu Ciptaker Jadi UU, Pengamat: Momentum Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Baleg DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.
-
Selain Demokrat dan PKS, DPD RI Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
Pendapatnya ini berdasarkan pembahasan yang diikuti serta mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah dan pemerintah daerah.
-
Alasan PKS dan Demokrat Tolak Penetapan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
Lebih lanjut, Amin AK menyebut bahwa Penerbitan Perpu tentang Cipta Kerja tidak memenuhi persyaratan adanya “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”.
-
Terbitnya Perppu Cipta Kerja Langkah Strategis Pemerintah Antisipasi Dinamika Perekonomian Global
Dalam Perppu Cipta Kerja tersebut membahas berbagai sektor terkait, mulai dari soal investasi, UMKM, aspek perijinan, hingga lingkungan.
-
Kemenko Perekonomian Libatkan Ahli dan Akademisi untuk Konsultasi Perppu Cipta Kerja
Pemerintah optimis DPR dapat menyetujui Perppu Cipta Kerja dalam rangka upaya untuk meningkatkan investasi dan perluasan lapangan kerja.
-
Krisis Global Pengaruhi Ekonomi Nasional, Pakar Sebut Perppu Ciptaker jadi Antisipasi Pemerintah
Nindyo Pramono mengungkapkan, Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi antisipasi pemerintah terhadap stagflasi atau krisis global.
-
Partai Buruh dan Serikat Pekerja Ancam Mogok Nasional Jika DPR Setujui Perppu Cipta Kerja
Massa buruh mengancam bakal menggelar pemogokan nasional jika DPR tetap mengesahkan Perppu No.2 tahun 2022 tentang Omnimbus Law Cipta Kerja.
-
Ribuan Buruh Geruduk DPR Tolak Perppu Cipta Kerja dan RUU Kesehatan
sebanyak 5000 buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dengan membawa 3 tuntutan, salah satunya penolakan Omnibus Law
-
Cak Imin Berharap DPR Bahas Perppu Cipta Kerja Sebelum Masa Reses
Sebelumnya sebanyak 13 serikat pekerja menyambangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (25/1/2023) siang.
-
13 Serikat Buruh Tolak Perppu Cipta Kerja, Ajukan Gugatan ke PTUN Jakarta
Denny menjelaskan, satu diantara keberatan pihaknya atas terbitnya Perppu Cipta Kerja yakni perihal partisipasi publik.
-
Pakar Hukum Sebut Kegentingan Perppu Cipta Kerja Merupakan Wewenang Presiden Jokowi
Nindyo Pramono menilai kegentingan memaksa yang ada pada UU Cipta Kerja jo Perppu Nomor 2 Tahun 2022 merupakan diskresi Presiden Jokowi.
-
Perppu Cipta Kerja Dinilai Jadi Solusi Agar Tidak Ada Penyalahgunaan Kekuasaan
Polemik terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) mencuat
-
Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Pelanggaran Putusan MK dalam Perkara Pengujian Formil UU Ciptaker
Kepal melakukan pengaduan konstitusional Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker.
-
Perppu Cipta Kerja Bakal Segera Dibacakan di Paripurna DPR
Namun, Airlangga tak menjelaskan kapan Perppu tersebut dibacakan dalam rapat Paripurna DPR.
-
Gandeng Integrity, 13 Serikat Pekerja Mengajukan Uji Formil Perppu Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi
13 serikat pekerja minta mengajukan permohonan uji formilPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
-
Pengamat Nilai Perppu Ciptaker Diperlukan guna Bawa Indonesia Hadapi Tantangan Global, Ini Alasannya
Keberadaan Perppu, lanjut Trubus, dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.
-
Pembahasan Perppu Cipta Kerja Diharapkan Libatkan Partisipasi Publik
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.
-
Tak Mau Berlarut-larut, Anggota DPR Ini Berharap Perppu Cipta Kerja Bisa Segera Dilaksanakan
Anggota Komisi XI DPR Puteri Komarudin menilai Perppu untuk menyempurnakan UU Cipta Kerja dan menjamin kesejahteraan buruh.
-
Puan Maharani Sebut DPR Masih Telaah Perppu Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Masyarakat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan lembaga legislator masih menelaah Perppu Cipta Kerja yang kini menjadi sorotan masyarakat.
-
Anggota DPR: Perppu Cipta Kerja Kuda-kuda dari Pemerintah Hadapi Ancaman Ekonomi Global
Keputusan untuk menerima atau menolak terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja saat ini belum muncul.
-
DPR Minta Pemerintah Jelaskan ke Publik Unsur Kegentingan Memaksa Penerbitan Perppu Cipta Kerja
Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian secara mendalam terkait terbitnya Perppu
-
Pengamat Nilai Perppu Cipta Kerja Dibutuhkan untuk Kepentingan Ekonomi Jangka Panjang
Teuku Riefky mengatakan keberadaan Perppu Cipta Kerja dibutuhkan untuk kondisi makro ekonomi dalam jangka menengah dan jangka panjang.
-
Tolak Perppu Cipta Kerja, Presiden Partai Buruh: Negara Kok Jadi Agen Outsourcing?
Presiden Partai Buruh Said Iqbal meminta kepada seluruh simpatisan Partai Buruh untuk melawan isi Perppu tersebut
-
Kecam Perppu Cipta Kerja, Said Iqbal: Negara Jadi Agen Outsourcing
Said Iqbal mengecam terbitnya Perppu Cipta Kerja karena pasal di dalamnya membuat nergara layaknya agen outsourcing.
-
Selain Tolak Perppu Cipta Kerja, Said Iqbal Sebut Ada Pasal Selundupan Dalam UU PPSK
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebut telah merampas hak buruh dalam mengambil JHT.
-
Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja, Said Iqbal: Rakyat Tidak Boleh Menderita, Kita Siap Berjuang
Buruh meminta pembatasan periode karyawan kontrak yakni antara 3 sampai 5 periode, kemudian jam kerja 5 hari dan dua hari libur dalam sepekan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved