TOPIK
Izin Usaha Tambang untuk Ormas
-
Dukung Pemanfaatan Konsesi untuk Umat, APWNU Dorong Penerapan Good Mining
APWNU mendukung langkah Pemerintah membuka konsesi tambang untuk organisasi kemasyarakatan (ormas).
-
Walhi Menilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Mengaburkan Makna Kejahatan Lingkungan
Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan izin tambang untuk ormas keagamaan mengaburkan makna kejahatan sumber daya alam.
-
18 Orang Gugat PP Izin Tambang Ormas Keagamaan Ke MA, Ada Putri Bungsu Gus Dur
Enam lembaga dan 12 individu yang tergabung dalam Tim Advokasi Tolak Tambang menggugat PP soal izin tambang bagi Ormas.
-
18 Pemohon Uji Materi PP 25/2024 ke MA, Kebijakan Tambang Dinilai Jadi Ancaman Kesehatan Perempuan
Solidaritas Perempuan Nasional mengatakan kebijakan tambang justru meminggirkan identitas serta jadi ancaman kesehatan bagi perempuan.
-
PP Terkait Izin Tambang Bagi Ormas Diuji ke MA, Salah Satu Pemohonnya Inayah Wahid Putri Gus Dur
Tim advokasi juga menuntut ormas keagamaan untuk tetap fokus pada pembinaan dan pelayanan umat.
-
Prabowo soal Jokowi Berikan Izin Tambang untuk Ormas: Apa Salahnya?
Prabowo menilai keputusan Jokowi menerbitkan aturan yang memberi izin kepada ormas untuk mengelola tambang bukanlah masalah.
-
YLBHI Nilai Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan Merupakan Praktik Kooptasi
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan langkah pemerintah berikan izin tambang bagi ormas keagamaan merupakan praktik kooptasi.
-
Sikap PP Muhammadiyah Soal Izin Tambang untuk Ormas Tergantung Lahan Mana yang Diberi Pemerintah
sikap PP Muhammadiyah terkait izin tambang bagi ormas keagamaan bergantung pada lahan mana yang diberikan pemerintah untuk dikelola.
-
Muhammadiyah Sebut Keputusan Pleno Beri Lampu Kuning Menuju Hijau Bagi Izin Tambang Ormas
Pleno pimpinan telah diputuskan soal sikap Muhammadiyah mengenai pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat
-
Muhammadiyah Kaji 4 Aspek Sikapi Izin Tambang Ormas Keagamaan
Muhammadiyah menyatakan ada 4 kajian sebagai pertimbangan apakah menerima atau menolak kebijakan pengelolaan tambang dari pemerintah.
-
Respons Muhammadiyah Sikapi Kritik Soal Keputusan Bakal Terima Izin Tambang dari Pemerintah
Muhammadiyah bicara ramainya kritikan di media sosial kepada pihaknya yang akan terima pengelolaan izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah
-
Muhammadiyah Bakal Umumkan Sikap Resmi Izin Tambang Dari Pemerintah Pekan Ini
Muhammadiyah akan melakukan konsolidasi nasional untuk menentukan sikap mengenai pengelolaan tambang dari Pemerintah.
-
Tanggapi Sikap PP Muhammadiyah Soal Izin Kelola Tambang, PAN Sebut Bentuk Kehati-hatian
Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas pernyataan Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir mengenai izin tambang.
-
Takut Terjerumus Dunia Hitam, Anggota DPR Desak Pemerintah Batalkan Izin Tambang untuk Ormas
Semestinya Pemerintah mengatur usaha pertambangan sesuai dengan amanat konstitusi, agar kekayaan alam dikuasai negara.
-
Soal Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII DPR Bicara Asas Kehati-hatian
Prinsip kehati-hatian ini berlaku secara komprehensif baik bagi pemerintah maupun Ormas Keagaaman.
-
Bahlil Tak Ambil Pusing Ada Ormas Keagamaan Tolak Kelola Tambang: Kita Tak Boleh Maksa
Bahlil telah melaporkan perkembangan investasi termasuk mengenai pemberian izin pengelolaan tambang kepada Ormas Keagamaan ke Jokowi.
-
Terbitkan Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan, Apakah Jokowi Bisa Dimakzulkan?
Presiden Joko Widodo diduga melanggar undang-undang dan berpotensi dimakzulkan karena menerbitkan izin usaha tambang untuk ormas keagamaan.
-
4 Pernyataan Bahlil soal Izin Tambang untuk Ormas, Klaim Prabowo Setuju
Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, akhir-akhir ini menjadi sorotan terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan.
-
Soroti Ormas Keagamaan Kelola Tambang, Anggota DPR: Tak Selaras Prinsip Profesionalitas Pembangunan
Ormas keagamaan bergerak di bidang dakwah untuk membentuk spritualitas bangsa guna menguatkan integritas moral.
-
Daftar Ormas Keagamaan yang Diberikan Izin Usaha Pertambangan oleh Pemerintah
Dalam beleid PP 25/2024, pemerintah memperbolehkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diberikan kepada sejumlah ormas keagamaan.
-
Pemerintah Bagi-bagi IUP ke Ormas, Jatah Lahan Tambang NU Bakal Paling Besar, Ini Penjelasannya
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) keagamaan Nahdlatul Ulama, bakal mendapat besaran wilayah Izin Usaha Pertambangan
-
Menteri Bahlil Klaim Prabowo Setuju Ormas Agama Kelola Izin Tambang
Jangka waktu prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) pada ormas keagamaan hanya berlaku selama 5 tahun
-
Soal Pengelolaan Tambang, Anggota Komisi VII DPR: Jangan Ragukan Kompetensi SDM NU
Anggota Komisi VII DPR Nasyirul Falah Amru mengatakan Nahdlatul Ulama (NU) dan perangkat organisasi maupun sumber daya manusia (SDM)
-
Menteri ESDM Sudah Siapkan Lahan Tambang Batubara Eks Perjanjian Karya untuk 6 Ormas
Ada sejumlah wilayah tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang akan ditawarkan kepada 6 ormas.
-
Bahlil Klaim Pemberian Izin Usaha Tambang ke Ormas Tidak Ada Kaitan dengan Politik
Bahlil Lahadalia mengklaim, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan tidak ada kaitannya dengan politik.
-
Menteri Bahlil: Izin Usaha Tambang PBNU Terbit Pekan Depan
Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah selesai dan akan diterbitkan pekan depan.
-
Ormas Bisa Dapatkan IUP untuk Kelola Tambang, Menteri Bahlil: Mereka Berjasa Pada Republik
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi keagamaan merupakan balasan pemrintah atas jasa-jasanya selama ini kepada negara.
-
PBNU Keberatan Jika Dapat Konsesi Tambang di Wilayah Tanah Adat
Gus Yahya menegaskan, PBNU akan menolak jika diberikan konsesi tambang di wilayah tanah adat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved