Pendidikan GOTOPIK
Amandemen UUD 1945
-
Bertemu Wiranto, Pimpinan MPR Sepakat Amendemen UUD 1945 Harus Dilakukan pada Momentum Tepat
Pimpinan MPR dan Wiranto serta jajaran Wantimpres sepakat perubahan atau amendemen terhadap UUD 1945 harus dilakukan pada momentum yang tepat.
-
Amien Rais Yakin Prabowo Subianto Setujui Amendemen UUD 1945
Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais meyakini, amendemen UUD 1945 bisa dilakukan di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
-
Pengamat Kritisi Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga kritisi wacana sistem pemilihan presiden dikembalikan oleh MPR.
-
Ahmad Basarah Sebut MPR Periode 2019-2024 Tak Punya Wewenang Lakukan Amandemen UUD 1945
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menjelaskan soal isu amandemen UUD 1945 yang disebut-sebut bakal dilakukan segera.
-
DPD RI Tetap Dorong Amandemen UUD 1945
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tetap mendorong amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
-
Wacana Amandemen UUD 1945, Presiden Jokowi: Sebaiknya Setelah Pemilu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa wacana Amandemen UUD 1945 sebaiknya dilakukan setelah Pemilu 2024.
-
PKS Khawatir MPR Jadi Tirani dan Oligarki Bila Lembaga Tertinggi Negara
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya khawatir MPR akan menjadi lembaga tirani dan oligarki.
-
PAN Setuju Wacana Presiden Dipilih MPR RI, Tapi Beri Catatan
Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan wacana amandemen UUD 1945 agar presiden bisa dilantik dan dipilih MPR RI.
-
PDI Perjuangan Cermati Usulan Presiden Kembali Dipilih MPR RI
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mencermati usulan agar MPR RI dapat kembali memilih dan melantik presiden.
-
Mendukung Sikap F-PDIP di MPR, HNW: Agar Tak Disusupi Untuk Amandemen Penundaan Pemilu
Hidayat Nur Wahid sepakat dengan sikap berbagai pakar HTN, juga Fraksi PDIP MPR RI dan beberapa anggota DPD, yang mengusulkan agar amandemen konstitus
-
Menteri PPN: Ketiadaan GBHN Membuat Perspektif Pembangunan Memendek Pada Siklus Lima Tahunan
Ketiadaan haluan negara membuat perspektif pembangunan seakan memendek menjadi hanya pada siklus lima tahunan periode kepresidenan
-
Pengamat: Pimpinan MPR Harus Bisa Yakinkan Publik Amandemen UUD 1945 Bebas Dari Penumpang Gelap
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan pimpinan lainnya harus menyakinkan masyarakat bahwa tidak ada penumpang gelap dalam amandemen UUD 1945
-
Ketua MPR: PPHN Tidak Akan Kurangi Otoritas Presiden
“Sehingga ketentuan tentang presiden tetap sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yang selama ini kita jalankan,” ucapnya.
-
Menteri PPN Suharso Monoarfa: Ketiadaan Haluan Negara Membuat Perspektif Pembangunan Memendek
Suharso Monoarfa mengatakan dirinya sempat merasakan manfaat kehadiran GBHN dalam pola perencanaan pembangunan nasional.
-
Pimpinan MPR Beda Pandangan Soal Amendemen UUD 1945, Bamsoet: Akan Indah pada Saatnya
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meyakini rencana amendemen UUD 1945 akan menemukan jalan terang.
-
SMRC: Hanya 5 Persen Rakyat Ingin Masa Jabatan Presiden Lebih dari Dua Periode
Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, hanya 5 persen rakyat Indonesia yang menginginkan masa jabatan presiden bisa le
-
Survei SMRC: Sebanyak 87 Persen Rakyat Menolak Presiden Dipilih MPR
Mayoritas rakyat Indonesia menolak presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
-
SMRC: 82 Persen Rakyat Tolak Pemilu Diundur ke 2027
Hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, mayoritas rakyat menolak gagasan pemilihan umum (Pemilu) diundur ke 202
-
Survei SMRC: 78 Persen Responden Tidak Menghendaki Amandemen UUD 1945
Sebanyak 78 persen rakyat Indonesia tidak menginginkan adanya amandemen pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
-
Survei Indikator: Mayoritas Publik Menilai Belum Saatnya Dilakukan Amandemen UUD 1945
Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasi survei terbarunya terkait wacana Amandemen UUD 1945.
-
Bambang Soesatyo Sebut PPHN Tidak Memperlemah Konsensus dalam Sistem Presidensial
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak dimaksudkan untuk memperlemah konsensus
-
Demokrat: PPHN Cukup Diakomodir Lewat Undang-Undang
Syarief Hasan menegaskan partainya mendukung pendapat bahwa negara ini memerlukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
-
Yusril Sarankan Ketua MPR Tidak Terlalu Aktif Sosialisasi Amendemen UUD 1945
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra menanggapi wacana amendemen UUD 1945.
-
Amendemen UUD 1945 Dinilai Tidak Urgen
Wacana amendemen Undang-undang Dasar 1945 terus mengemuka belakangan ini.
-
Stafsus BPIP: Isu Amandemen Hanya Ilusi Untuk Menggiring Opini Masyarakat
Permasalahan isu Amandemen UUD 1945 terkait perpanjangan masa jabatan presiden masih jadi perbincangan masyarakat luas.
-
Demokrat Tolak Wacana Amandemen, PPHN Cukup Melalui Undang-Undang
Namun, menurut Syarief untuk menghadirkan PPHN bisa melalui Undang-Undang, ataupun melalui TAP MPR.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Rencana Amendemen Konstitusi oleh MPR Cacat Konsep dan Paradigma
Fahri Bachmid menilai rencana amendemen UU 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, parsial, dan serampangan.
-
Politikus PKB: Mengamendemen UUD 1945 Tak Semudah yang Kita Bayangkan
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Yanuar Prihatin mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sedang dibahas Badan Pengkajian MPR RI.
-
Sekjen PBB Sebut Jokowi Tolak Amendemen UUD 1945: Beliau Takut Melebar Kemana-mana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut menolak amendemen UUD 1945 baik secara terbatas ataupun terbuka.
-
Lestari Moerdijat: MPR Belum Putuskan Apapun Soal Wacana Amendemen UUD 1945
Wakil Ketua MPR RI fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa MPR hingga saat ini belum memutuskan apapun terkait wacana amendemen
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved