COO Tiktok V. Pappas Hengkang Gara-gara Boikot AS

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, BEIJING – Chief Operating Officer (COO) TikTok V. Pappas mengumumkan rencana pengunduran diri dari jabatannya yang telah diduduki selama lima tahun terakhir.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh V. Pappas lewat sebuah memo yang diunggah di akun Twitter-nya pada Jumat (23/6/2023).

Dalam unggahan tersebut Pappas menginformasikan kepada para stafnya bahwa dirinya memutuskan mundur dari kursi COO TikTok dan tidak akan lagi bekerja di TikTok, dengan alasan ingin fokus berwirausaha.

"Dengan semua kesuksesan yang diraih di TikTok, saya akhirnya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk beralih dan kembali fokus pada hasrat kewirausahaan saya," tulis cuitan Pappas dikutip dari Techcrunch.

Hingga kini juru bicara TikTok masih belum mengungkap sosok pengganti CEO baru, namun nantinya Pappas akan tetap berada di TikTok sebagai dewan penasehat perusahaan selama masa transisi jabatan berlangsung.

Hengkangnya Pappas bertepatan usai platform media sosial besutan ByteDance ini didepak dari Amerika dan sekutunya lantaran selama beberapa tahun terakhir, AS terus menuding TikTok membahayakan negaranya karena memiliki hubungan erat dengan China.

Tuduhan pencurian data TikTok mulai muncul usai tim peneliti menemukan source code di TikTok yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut memanen data seperti lokasi, perangkat yang digunakan, dan aplikasi apa saja yang ada di dalam HP pengguna.

Baca juga: CEO Tiktok Temui Zulhas Hingga Luhut, INDEF Desak Pemerintah Tetapkan Aturan Pajak Sosial Commerce

Dengan memanfaatkan data tersebut Barat khawatir warga negaranya dapat dikontrol oleh pemerintah China. Lantaran pemerintah negeri tirai bambu ini kerap memanfaatkan algoritma di media sosial, untuk membawa pengaruh ke pengguna.

Sebelum diboikot, TikTok telah berulang kali menyangkal tuduhan Barat terkait isu pengumpulan data yang membahayakan pengguna.

Baca juga: TikTok Investasi 12,2 Juta USD untuk Dukung Digitalisasi 120.000 UMKM Asia Tenggara

Juru bicara Tiktok menjelaskan perusahaannya memiliki pedoman komunitas keras terkait misinformasi yang berbahaya untuk pengguna dan publik. Sehingga tidak mungkin perusahaan melakukan tindakan terkoordinasi yang ilegal.

TikTok bahkan rela menyerahkan data pengguna ke tim peneliti AS sebagai bagian dari transparansi layanannya. Namun cara itu belum cukup mampu untuk meyakinkan pemerintah AS.

Presiden Amerika Joe Biden bahkan turut memperkenalkan undang-undang baru untuk melindungi data pengguna AS dari TikTok. Menyusul Amerika, Taiwan, Eropa, Australia, Inggris dan beberapa negaranya juga ikut melakukan hal yang sama dengan memblokir akses TikTok.