TAG
Wamenkumham
Berita
Foto (14)
-
PROFIL Wamenkumham Eddy Hiariej yang Dilaporkan IPW ke KPK: Peraih Doktor Hukum Pidana Termuda
Pihak yang melaporkan Wamenkumham adalah Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso.
-
IPW Laporkan Wamenkumham Eddy Hiariej ke KPK, Terkait Dugaan Terima Uang Rp7 Miliar
Menurutnya, dari peristiwa itu dugaan aliran dana Rp7 miliar bisa diduga pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, ataupun lainnya.
-
Belum Berkeputusan Tetap, Wamenkumham Ogah Komentari Putusan PN Jakpus Mengenai Penundaan Pemilu
Wamenkumham enggan mengomentari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai penundaan Pemilu 2024.
-
Benarkah Pasal 100 KUHP Sengaja Disiapkan untuk Ferdy Sambo agar Lolos Hukuman Mati ?
Wamenkumham menolak dikatakan Pasal 100 KUHP yang baru sengaja dibuat untuk melindungi hukuman mati Ferdy Sambo.
-
Lahir di Era Orba, Wamenkumham: KUHAP Tak Disusun dalam Perspektif HAM
Menurut Wamenkumham, KUHAP lahir pada tahun 1981 di mana saat itu pemerintahan era orde baru (Orba) sedang menguat.
-
Setelah KUHP, Pemerintah Harap KUHAP Direvisi pada 2023
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berharap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) direvisi pada tahun 2023.
-
Wamenkumham Bantah Pembahasan KUHP Buru-buru dan Tanpa Partisipasi Publik
Edward mengungkapkan pembahasan KUHP yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR juga melibatkan tokoh masyarakat hingga perwakilan masyarakat sipil.
-
Wamenkum HAM: Surat PBB soal KUHP Tidak Dikirim ke Pemerintah
Edward menjelaskan mengenai kebebasan berpendapat bahwa KUHP dengan tegas telah membedakan antara kritik dan penghinaan.
-
Wamenkumham Sebut Hasil Diskusi Masyarakat, Pemerintah, dan DPR Dimasukkan dalam RKUHP
Wamenkumham menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal RKUHP di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin kemarin.
-
Pemerintah Usulkan Ubah Sejumlah Susbstansi dalam RKUHP
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan tujuh substansi dalam RKUHP yang diusulkan Pemerintah untuk diubah tersebut yaitu:
-
Respons Wamenkumham Sikapi Usulan Komisi III DPR Soal Pasal Rekayasa Kasus: Tidak Ada Masalah
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej merespons usulan Komisi III DPR RI soal pasal rekayasa kasus.
-
Wamenkumham Sampaikan Draf Baru RKUHP, Lima Pasal Dihapus
Wamenkumham Edward menjelaskan draf terbaru RKUHP per 9 November 2022 berisi 69 item perubahan dan penghapusan lima pasal.
-
Wamenkumham: Era Disrupsi Tidak Bisa Ditangani KUHP yang Usianya Sudah Lebih dari 200 Tahun
Edward Omar Sharief Hiariej mengungkapkan setidaknya tiga alasan mengapa RKUHP harus segera disahkan.
-
Mahasiswa Tanya soal Pasangan Belum Menikah Check-In di Hotel dalam RKUHP, Ini Jawaban Wamenkumham
Mahasiswa yang bertanya mengaku membaca terkait hak tersebut dari sebuah artikel yang merujuk aturan tersebut pada pasal 415 draf RKUHP.
-
Wamenkumham Tinjau Kantor Imigrasi Hingga Lihat Kerajinan Getah Nyatu Karya WBP di Palangkaraya
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej mengunjungi sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) di Palangkaraya.
-
Didukung 17 Pengurus Daerah, Wamenkumham Ikut Pemilihan Ketum PP Pelti 2022-2026
Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej atau yang biasa disapa Prof Eddy Turut maju dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat PP Pelti.
-
Wamenkumham Beberkan Kendala RUU PPRT Mandek Hampir 20 Tahun
Wamenkumham Edwar Omar Sharif Hiariej berbicara soal Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
-
Wamenkumham: Solusi Dewan Pers Terhadap RKUHP Sangat Bisa Diakomodasi
Wamenkumham nilai positif sikap Dewan Pers terhadap RKUHP karena tidak hanya mengkritik melainkan juga menawarkan solusi.
-
Wamenkumham: Penjelasan Pasal Penghinaan Presiden Tutup Semua Celah Ditafsirkan Sedemikian Rupa
Wamenkumham menjawab pertanyaan mengenai kekhawatiran pasal penghinaan martabat presiden dan wakil presiden dalam RKUHP ditafsirkan berbeda
-
Wamenkumham Pastikan RKUHP Bisa Jadi Solusi untuk Selesaikan Masalah Kelebihan Kapasitas Lapas
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej memastikan RKUHP akan menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved