Pendidikan GOTAG
Wamenkumham
Berita
Foto (14)
-
Tanggapi ICJR, Wamenkumham: Hati-hati Menuduh RKUHP Pesanan
Wamenkumham mengatakan yang menyusun RKUHP bukan orang sembarangan dan tak memiliki kepentingan
-
Wamenkumham Sebut Jutaan Orang Dipidana dengan KUHP yang Tidak Pasti
Wamenkumham Eddy Hiariej menyebut terdapat jutaan orang dipidana dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak pasti.
-
Draf RKUHP Belum Dibuka ke Publik, Ini Alasan Wamenkumham
Draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke publik dijelaskan oleh pemerintah alasannya belum dibuka ke publik.
-
Wamenkumham : Pasal Penyerangan Harkat-Martabat Presiden dan Wapres di RKUHP jadi Delik Aduan
Terkait penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, jadi kami memberikan penjelasan bahwa ini adalah perubahan dari delik biasa.
-
Kawin Paksa dan Perbudakan Seksual Masuk Delik Pidana dalam RUU TPKS
Kawin paksa dan perbudakan seksual akan menjadi delik pidana dalam Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
-
Wamenkumham Ingin Keadilan Restoratif Masuk dalam Revisi UU Kejaksaan
Wamenkumham menyambut baik adanya upaya memperkuat Kejaksaan Agung melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
-
Wamenkumham Ungkap Pentingnya Landasan Hukum Berkualitas untuk Pulihkan Ekonomi Nasional
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan strategi untuk melakukan percepatan kebangkitan perekonomian dan penanganan pandemi Covid-19.
-
Wamenkumham: Korupsi Tinggi karena Kesadaran Hukum Heteronom
Hal itu menjadi alasan mengapa persoalan korupsi di negeri ini masih tinggi dan sukar diperangi.
-
Pemerintah Tegaskan RUU KUHP Tak Akan Dibahas Ulang
Dia merinci negara-negara di Amerika Utara dan Eropa Barat sudah melakukan perubahan paradigma hukum pidana sejak 1990
-
Uang Santunan bagi Keluarga Korban Kebakaran Lapas, Wamenkumham: Jangan Dilihat Besarannya
Besaran uang jangan dijadikan permasalahan, sebab insiden kebakaran yang menewaskan total 48 napi itu sama sekali tak diinginkan seluruh pihak.
-
Kurangi Overcapacity Lapas, Wamenkumham Sebut Ada 3 RUU yang Urgen Disahkan
Menurut Eddy, ada beberapa amandemen pasal di dalam RUU Narkotika untuk mengurangi overcapacity.
-
Dulu Heboh Wacana Hukuman Mati, Kini Edhy Prabowo Divonis 5 Tahun Penjara, Juliari Dituntut 11 Tahun
Wamenkumham pernah mengusulkan Juliari dan Edhy Prabowo dijatuhi hukuman mati terkait dugaan kasus korupsi yang menjerat kedua eks menteri Jokowi itu.
-
Wamenkumham: Hampir 76 Tahun Kita Hidup Menggunakan KUHP yang Tidak Pasti
Eddy mengatakan, ada perbedaan-perbedaan terjemahan yang sangat signifikan yang tidak pernah disadari antara kedua terjemahan tersebut.
-
Wamenkumham: Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dalam Draf RUU KUHP Beda dengan yang Dicabut MK
Pasal yang menyerang harkat dan martabat presiden/wakil presiden tersebut berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Wamenkumham Nilai Pidana Mati Layak Bagi 2 Eks Menteri yang Korupsi, Ini Tanggapan Refly Harun
Pengamat hukum ketatanegaraan Refly Harun beri tanggapan soal pernyataan Wamenkumham soal pidana mati layak bagi 2 Eks Menteri yang korupsi.
-
Pengacara Juliari Tanggapi Pernyataan Wamenkumham yang Sebut Kliennya Layak Dituntut Hukuman Mati
Maqdir mengatakan pernyataan Wamenkumham dapat menjadi beban bagi aparat penegak hukum.
-
Alasan Dibalik Wamenkumham dan 2 Eks Pimpinan KPK Setuju Juliari dan Edhy Prabowo Layak Dihukum Mati
Usulan dua mantan menteri layak dituntut hukuman mati kembali berhembus, ini sejumlah pihak yang setuju hingga komentar PDIP dan Gerindra.
-
Soal Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dihukum Mati, Gerindra dan PDI-P Sepakat Akan Hal Ini
Tersangka korupsi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara disebut layak dihukum mati, berikut respons PDI-P dan Gerindra.
-
Juliari Batubara dan Edhy Prabowo Disebut Pantas Dihukum Mati, Ini Kata Gerindra hingga KPK
Wawenkumham Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat Juliari P Batubara dan Edhy Prabowo layak untuk dihukum mati.
-
PDIP Soal Juliari Batubara Dinilai Layak Dituntut Mati: Biar Hukum yang Bicara
Tanggapi Juliari Batubara layak dituntut hukuman mati, PDIP sebut baiknya tunggu proses konstruksi hukum yang valid dan yuridis kuat serta terukur.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved