Pendidikan GOTAG
UU Polri
Berita
-
MK Tak Terima Gugatan Soal Syarat Polisi Harus S1, Pemohon Dinilai Tak Punya Legal Standing
MK tidak menerima permohonan uji materi yang meminta agar syarat pendidikan calon anggota kepolisian diubah menjadi minimal S1
-
MK Minta Pemerintah dan Polri Ungkap Data Polisi Aktif yang Saat Ini Duduki Jabatan Sipil
MK meminta pemerintah dan Polri menjelaskan jumlah anggota polisi aktif yang saat ini bekerja atau ditugaskan di luar institusi kepolisian.
-
Sidang MK Soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Ditunda, Pemerintah dan DPR Belum Siap
Sidang ditunda MK hingga 8 September mendapatkan dengan agenda mendengar keterangan pemerintah dan DPR.
-
Sosok Christian Adrianus Shite Sarjana Hukum yang Gugat UU Polri karena Belum Dapat Pekerjaan
Christian juga menegaskan bahwa dirinya mengalami kerugian yang nyata (actual loss) berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan
-
Wamen Hukum Sebut Pemohon yang Gugat Masa Jabatan Kapolri Tidak Dalam Posisi Dirugikan
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyatakan pemohon yang gugat masa jabatan Kapolri tidak dalam posisi dirugikan.
-
Gugatan UU Polri di MK, Pemerintah Tegaskan Pemberhentian Kapolri Adalah Hak Prerogatif Presiden
Menurut Eddy, hak prerogatif tersebut umumnya dimiliki oleh kepala negara dalam bidang-bidang yang dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi.
-
Pemerintah: Masa Jabatan Kapolri Tak Sama dengan Menteri
Kapolri bukan menteri, kata pemerintah. Tapi kenapa masa jabatannya tak diatur jelas? Gugatan ke MK ini bisa mengubah wajah kepolisian selamanya.
-
MK Tidak Menerima Gugatan UU Polri karena Hanya Soroti Kapolri, Bukan Uji Normanya
MK menyatakan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang UU Polri tidak dapat diterima.
-
DPR Nilai Dasar Hukum Irjen Iqbal sebagai Sekjen DPD Sesuai TAP MPR dan UU Polri
Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo nilai penetapan Irjen Pol M Iqbal sebagai Sekjen DPD RI sudah memiliki dasar hukum yang kuat.
-
Pelantikan Irjen Muhammad Iqbal Jadi Sekjen DPD Dinilai Langgar UU Polri, Wujud Pembiaran DPR
Pengamat menilai bahwa pelantikan Muhammad Iqbal sebagai Sekjen DPD telah melanggar UU Polri. Namun, hal ini dibiarkan oleh DPR.
-
ICJR Tolak Apabila DPR Bahas Revisi UU Polri dan Kejaksaan
ICJR menyatakan penolakannya terhadap kemungkinan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas dalam waktu dekat.
-
Ada Demo Tolak RUU TNI di DPR Jelang Lebaran, Polisi Siapkan 1.824 Personel Pengamanan
Lebih dari 1.000 personel disiagakan untuk mengamankan aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025) siang.
-
Komisi III DPR Pastikan Bahas Revisi UU Polri secara Terbuka
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, memastikan pihaknya akan membahas revisi UU Polri secara terbuka.
-
Revisi UU Polri Diharapkan Transparan dan Fokus Buat Efektif Penyidikan
Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani menilai revisi Undang-Undang (UU) Polri harus fokus pada peningkatan efektivitas penyidikan.
-
Pengamat Sebut Wacana Revisi UU Polri Telah Ada Sejak Sebelum Pemerintahan Jokowi
R Haidar Alwi mengingatkan bahwa wacana revisi Undang Undang Polri telah ada sejak sebelum pemerintahan Presiden Joko Widodo.
-
Megawati Tak Setuju Revisi UU TNI dan Polri: Endak Perlu Disetarakan
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak setuju wacana pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) TNI dan Polri.
-
Hadapi Tantangan Bidang Hukum, Pakar Sebut UU Polri Harus Direvisi
Menurutnya, selain terkait perkembangan permasalahan hukum, peran dan fungsi Polri dalam hal intelijen dan penyadapan juga harus diperkuat.
-
Prof Suparji Nilai Revisi UU Polri Sebuah Kebutuhan dan Keniscayaan
Guru besar ilmu hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad mengatakan, RUU Polri merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan.
-
Pemerintah Ingin Revisi UU Polri dan UU TNI, Kemenko Polhukam Buka Hotline Terima Masukan Publik
Kemenko Polhukam RI juga tengah mengumpulkan saran dan masukan melalui Dengar Pendapat Publik Tentang RUU Polri dan RUU TNI yang kemudian akan diperti
-
Masyarakat Diajak Melihat Revisi UU Polri secara Objektif
Sebab, saat ini Indonesia telah memasuki era transformasi yang membutuhkan pandangan objektif terhadap hukum.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved