Pendidikan GOTAG
UU Haji
Berita
-
HNW: Perubahan UU Haji Perkuat Posisi BPKH Untuk Maslahat Jemaah Haji
HNW mengungkapkan muatan penguatan BPKH tercantum di Pasal 46 mengenai Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
-
Revisi UU Haji Rencana Disahkan DPR Selasa 26 Agustus 2025, BPH Bakal Jadi Kementerian Haji
Komisi VIII DPR RI menjadwalkan pengesahan Revisi tentang Haji dan Umrah dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (26/8/2025).
-
DPD RI Setujui Perubahan UU Haji, Usulkan Kementerian Haji Indonesia
DPD mendukung penuh revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
-
Revisi Undang-undang Haji Umrah Jangan Abaikan Ekosistem Haji dan Umrah
Revisi undang-undang haji tidak boleh mengabaikan ekosistem ekonomi umat yang sudah terbentuk dan menopang sektor industri haji dan umrah nasional.
-
DPR RI Targetkan Revisi UU Haji Segera Selesai di Masa Sidang I 2025-2026
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal berharap DPR bisa targetkan revisi UU Haji selesai di masa sidang I 2025-2026.
-
13 Asosiasi PIHU Usulkan Regulasi Perpindahan Jemaah dari Haji Reguler ke Haji Khusus
Usulan ini dinilai penting untuk memberikan fleksibilitas bagi jemaah dalam menghadapi situasi tak terduga
-
Kepala BP Haji Targetkan Revisi UU Haji Disahkan Sebelum Akhir Agustus
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf menargetkan UU Haji dapat segera disahkan sebelum akhir Agustus 2025.
-
DPR Setujui Revisi UU Haji, HNW Usulkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah
DPR resmi setujui revisi UU Haji, HNW dorong pembentukan Kementerian Haji agar diplomasi dan pelayanan jemaah Indonesia makin optimal.
-
Revisi UU Haji Jadi Langkah Strategis Hadapi Dinamika Baru Penyelenggaraan
Maman Imanulhaq tegaskan pentingnya evaluasi terhadap penyelenggaraan haji tahun ini, terutama dalam menghadapi perubahan besar dari Arab Saudi.
-
BPH Ambil Alih Penyelenggaraan Haji dari Kemenag ke BPH, HNW Usul Revisi Total UU Haji
Hidayat Nur Wahid mengatakan peralihan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai 2026 perlu dibarengi revisi UU Haji.
