Pendidikan GOTAG
UU Cipta Kerja
Berita
Foto (353)
-
Soal Wacana Omnibus Law UU Politik, Anggota Baleg: UU Cipta Kerja Pernah Ditolak Besar-besaran
jangan sampai penggabungan UU terkait dengan politik menjadi satu paket itu justru menimbulkan kebingungan dalam pengimplementasiannya.
-
Pengusaha Bersedia Patuhi Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Ingatkan Ekonomi RI Lagi Tertekan
APINDO menyatakan siap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi soal judicial review Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
-
Pengusaha Janji Patuhi Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja Tapi Singgung Perekonomian RI Lagi Tertekan
Perekonomian Indonesia dinilai sedang menghadapi tekanan dan perlambatan imbas dari tantangan ekonomi global.
-
Kata Pengusaha Soal Putusan UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi: Ganggu Perencanaan Investor
Aliran modal di Indonesia disebut dapat melambat dan bahkan memengaruhi ketahanan investasi yang sudah ada.
-
DPR Segera Bahas Putusan MK yang Perintahkan Kluster Ketenagakerjaan Dicabut dari UU Cipta Kerja
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari UU Cipta Kerja.
-
Pakar Hukum: Putusan MK Pertegas UU Cipta Kerja Sebelumnya Bermasalah
Feri Amsari apresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah gugatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh.
-
Said Iqbal Ingatkan Pemerintahan Prabowo: Akan Ada Perlawanan yang Keras Jika Tak Taat Putusan MK
Semua PP turunan dari undang-undang Omnibus Law di klaster ketenagakerjaan, kata Said Iqbal sudah batal.
-
21 Pasal UU Cipta Kerja Diubah, Perusahaan Tak Bisa Lagi Sewenang-wenang PHK Karyawan
Partai Buruh dkk menggugat puluhan pasal dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Ciptaker sebagai UU
-
Sambut Putusan MK Soal UU Cipta Kerja, Bos Buruh akan Kirim Bunga untuk Para Hakim dan Kapolri
Andi Gani mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada putusan hakim MK atas gugatan UU Cipta Kerja.
-
Said Iqbal Minta Presiden Prabowo Segera Terbitkan Perppu Setelah Gugatan Buruh Dikabulkan MK
Said Iqbal menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera mengeluarkan Perppu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal UU Cipta Kerja.
-
21 Pasal UU Cipta Kerja yang Diubah MK, PKWT Tak Bisa Diperpanjang, Hanya Berlaku 5 Tahun
Sebanyak 21 pasal yang diubah berdasarkan putusan MK untuk perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh.
-
21 Pasal UU Cipta Kerja Diubah MK: PKWT Hanya Berlaku 5 Tahun, PHK Tak Boleh Sewenang-wenang
MK menyatakan ada perimpitan norma dalam UU 13/2003 dengan norma dalam UU 6/2023 tentang Ciptaker.
-
Andi Gani Sebut Hakim MK Kabulkan 70 Persen Tuntutan Buruh, Dari Upah Hingga Tenaga Kerja Asing
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengklaim hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan 70 persen tuntutan
-
BREAKING NEWS Buruh Menangkan Uji Materiil Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja di MK
Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materil undang-undang Cipta Kerja
-
Daftar Gugatan yang Dikabulkan MK soal UU Cipta Kerja: dari Tenaga Kerja Asing hingga Upah
Berikut daftar gugatan soal UU Cipta Kerja yang dikabulkan oleh hakim MK seperti dari soal tenaga kerja asing hingga upah.
-
Said Iqbal: Ekonomi Pancasila Cuma Retorika Jika Prabowo Lanjutkan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Ekonomi Pancasila hanya retorika dan hanya ada dalam pidato-pidato saja jika Prabowo Subianto tetap melanjutkan pemberlakuan UU Cipta Kerja.
-
Said Iqbal: Omnibus Law Penghambat Kebijakan Presiden Prabowo
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dinilai akan menghambat kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tidak dicabut.
-
Massa Buruh Padati Kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Tuntut Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja
Massa aksi terlihat juga memasangkan banner berukuran besar di jembatan penyeberangan orang di depan kantor Kemenparekraf.
-
Partai Buruh Gelar Demonstrasi Kawal Pembacaan Putusan MK Soal UU Cipta Kerja 31 Oktober
Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk pada 31 Oktober 2024. untuk mengawal pembacaan putusan MK terkait uji materiil terhadap U Cipta Kerja.
-
Unjuk Rasa Pertama di Pemerintahan Prabowo, Ini Sederet Tuntutan Buruh
Unjuk rasa ribuan buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2015 sebesar 8 hingga 10 persen.
