TAG
Tulus Abadi
Berita
Foto (18)
-
YLKI Soroti Logo Halal Baru, Warna Tidak Informatif hingga Terkesan Jawa Sentris
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, logo halal yang baru versi Kemenag, terkesan Jawa sentris karena mencerminkan gunungan wayang
-
YLKI Imbau Masyarakat Mampu Tidak Beralih ke Penggunaan Gas Melon
Penyesuaian harga Bright Gas dan elpiji 12 kilogram memang sepenuhnya kebijakan korporasi Pertamina yang tidak bisa diintervensi pihak lain.
-
Dampak Kenaikan Harga LPG Non Subsidi Bagi Masyarakat
Pertamina menyebutkan, penyesuaian ini dilakukan mengikuti perkembangan terkini dari industri minyak dan gas.
-
Kartu BPJS Jadi Syarat Balik Nama Surat Tanah, Berikut Pernyataa BPN dan Penolakan YLKI
Bagi masyarakat yang ingin membeli dan memiliki tanah harus bersiap-siap dengan syarat baru, ia harus memiliki Kartu BPJS Kesehatan.
-
Keberatan Jual Beli Tanah Pakai BPJS Kesehatan, Masyarakat Bisa Gugat Inpres Jokowi ke MA
YLKI menyebut Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dapat digugat masyarakat ke MA
-
DPR Buka Suara soal Kebijakan Wajib Miliki Kartu BPJS Kesehatan untuk Syarat Jual-Beli Rumah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim buka suara soal kebijakan wajib bagi masyarakat miliki kartu BPJS Kesehatan untuk syarat layanan pertanahan
-
Harga Kedelai Tinggi, YLKI: Kesalahan Pemerintah karena Menggantungkan pada Impor
Tulus berpandangan, yang menjadi persoalan saat ini adalah masih dominannya ketergantungan impor Indonesia kepada kedelai.
-
Harga Kedelai Terus Melonjak, YLKI Minta Babi Jangan Dijadikan Kambing Hitam
Contohnya, negara China yang membutuhkan kedelai dalam jumlah besar lantaran 5 miliar ekor babi baru diberi makan kedelai.
-
Masih Ada yang Tak Jual Dengan Harga Rp14 Ribu, YLKI: Bukti Kebijakan Pemerintah Belum Efektif
YLKI menyebutkan bahwa kebijakan Pemerintah untuk menjaga stok dan kestabilan harga komoditas minyak goreng di pasar, belum sepenuhnya berjalan
-
Survei YLKI: Banyak Toko Belum Jual Minyak Subsidi, Pasokan dari Distributor Tersendat
sebagian besar toko tidak memiliki stok minyak goreng bersubsidi berdasarkan survei lapangan yang dilakukan di sejumlah toko di Jakarta dan Bekasi.
-
Jumlah Dukungan Petisi Hampir 2.000, YLKI Dorong Pengusutan Dugaan Praktik Kartel Minyak Goreng
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan, terdapat sejumlah alasan dan tujuan petisi online ini dibuat.
-
YKLI Nilai Harga Pertamax Harus Disesuaikan, Ini Alasannya
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, rencana penyesuaian harga Pertamax tak bisa dihindari.
-
Publikasi Aturan Pelabelan BPA Air Galon, BPOM Dapat Apresiasi FMCG Insights dan YLKI
BPOM perlu mempublikasikan dokumen hasil harmonisasi tersebut untuk meningkatkan transparansi publik
-
Diduga Ada Kartel Minyak Goreng, YLKI Buat Petisi di Change.Org, KPPU Panggil Pengusaha Sawit
Hingga saat ini, meski pemerintah telah menetapkan harge eceran tertinggi (HET) namun justru minyak goreng langka di pasaran.
-
HET Minyak Goreng Tidak Bisa Diterapkan di Pasar Tradisional, YLKI Nilai Antikompetisi
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyatakan harga minyak goreng di pasar tradisional tidak bisa diatur melalui kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET).
-
YLKI: Strategi Marketing Minyak Goreng Bersubsidi Gagal
YLKI menilai strategi marketing pemerintah dalam pengelolaan minyak goreng bersubsidi tidak berhasil.
-
Penghasil CPO Terbesar, Harga Minyak Goreng di RI Seharusnya Bisa Lebih Murah, YLKI: Kita Eksportir
Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, tak habis pikir dengan meroketnya harga minyak goreng di negara penghasil sawit terbesar di dunia
-
Panic Buying Minyak Goreng, YLKI: Bentuk Kegagalan Strategi Marketing Pemerintah
YLKI menilai pemerintah telah salah menjalankan strategi dalam menerapkan kebijakan minyak goreng satu harga Rp 14 ribu per liter
-
Masyarakat Setuju Tarif KRL Naik, Asal Ada Peningkatan Pelayanan
Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan, pihaknya telah melakukan survei pada Oktober tahun lalu.
-
YLKI Rekomendasikan Tarif KRL Pada 10 Km Pertama Tidak Naik, Hanya Akan Bebani Pekerja
YLKI merespon wacana Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved