Pendidikan GOTAG
Tulus Abadi
Berita
Foto (18)
-
YLKI: Konsumen Penerbangan Bakal Anjlok oleh Rencana Iuran Pariwisata
rencana pemerintah terkait iuran pariwisata melalui tiket pesawat diprediksi akan memukul daya beli konsumen penerbangan.
-
Fasilitas Pijat dan Tes Kesehatan di Serambi MyPertamina Bikin Segar Pemudik dan Hindari Kecelakaan
Pemudik bisa lebih segar dan berkonsentrasi dalam melanjutkan perjalanan. Kecelakaan lalu lintas juga bisa dihindari
-
BPJT: Mengantuk dan Ban Pecah Jadi Dua Faktor yang Mendominasi Kecelakaan di Jalan Tol
BPJT mengatakan kecelakaan di jalan tol didominasi dua faktor, yakni karena pengendara mengantuk dan kendaraan pecah ban.
-
BPJT Sebut Penting Tambah Toilet Portabel di Rest Area Tol Untuk Hindari Antrean Saat Mudik Lebaran
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyebut pentingnya menambah toilet portabel di rest area jalan tol dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2024.
-
Antisipasi Penyalahgunaan Data Pribadi, YLKI Minta Tiap Badan Usaha Segera Terapkan Mandat UU PDP
Penerapan ini penting disegerakan mengingat maraknya penyalahgunaan atau penyelewengan data pribadi yang merugikan konsumen.
-
YLKI Minta Pemerintah Segera Tangani Meroketnya Harga Beras Premium, Ini Dampaknya Jika Dibiarkan
Harga beras jenis premium di pasar eceran kini terus meroket tak terkendali dan stoknya di pasar ritel modern pun mulai langka.
-
Marak Penipuan Tiket Konser Coldplay, YLKI Minta Penyelenggara Tanggung Jawab
Konser Band asal Inggris Coldplay telah rampung digelar pada Rabu (15/11) kemarin. Meski begitu marak keluhan penonton yang menjadi korban scam tiket
-
Pembangunan Jalan Tol di IKN Ditargetkan Rampung April 2024
Jalan Tol Akses IKN ditargetkan dapat selesai pada April 2024. Targetnya sebelum Agustus 2024
-
Soal Seruan Boikot Produk Israel, YLKI: Itu Hak Konsumen
Tulus juga bilang, konsumen memiliki hak untuk memilih produk yang tidak dianggap melanggar HAM sesuai dengan keyakinannya
-
Operasional Kereta Hanya 8 Rangkaian, YLKI: Tarif Dinamis LRT Jabodebek Belum Waktunya Diterapkan
penerapan tarif dinamis untuk Kereta LRT Jabodebek dinilai belum tepat ditengah operasionalnya yang hanya 8 rangkaian.
-
LRT Jabodebek Hanya Beroperasi 8 Rangkaian, YLKI Minta Kembalikan ke Tarif Promo
YLKI menilai tarif LRT Jabodebek maksimal senilai Rp 20.000 itu dinilai tidak pas dengan kondisi yang saat ini.
-
YLKI Sebut Pertalite Bakal Diganti Pertamax Green 92, Masih Wacana Ringan
Rencana Pertamina yang akan menghapus Pertalite menjadi Pertamax Green 92 mulai tahun depan dinilai masih menjadi wacana ringan.
-
YLKI: Pemakaian Listrik di Indonesia Beda dengan Singapura dan Malaysia
Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan saat ini sudah tak ada krisis listrik di Indonesia. Bahkan kata dia, Indonesia memiliki listrik yang surplus.
-
VIDEO Menhub Sebut Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp 25.000, YLKI Minta Pemerintah Berikan Subsidi
YLKI menegaskan pemerintah tak segan memberikan subsidi yang signifikan terkait tarif penggunaan LRT Jabodebek.
-
Menhub Sebut Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp 25.000, YLKI Minta Pemerintah Berikan Subsidi
YLKI menegaskan pemerintah tak segan memberikan subsidi yang signifikan terkait tarif penggunaan LRT Jabodebek.
-
Soal Indomie di Taiwan: Bos Indofood Patuh Aturan BPOM, YLKI Desak BPOM Gelar Audit Investigasi
PT Indofood Sukses Makmur Tbk akhirnya buka suara terkait temuan di Taiwan terkait produk Indomie rasa ayam spesial
-
YLKI Minta Pemerintah Perhatikan Manajemen Lalu Lintas di kawasan Rest Area Favorit
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah dan pemangku kepentingan memperhatikan manajemen lalu lintas.
-
Dukung Pelarangan Impor Pakaian Bekas, Ketua YLKI: Sudah Pakaian Bekas Impor Pula
Menurut Tulus, peredaran pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri akan mengganggu perekonomian dalam negeri khususnya produksi garmen lokal
-
YLKI Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas: Bunuh Industri Garmen Dalam Negeri
Larangan impor pakaian bekas harus dilihat dari sudut pandang perekonomian dalam negeri khususnya produksi pakaian dalam negeri.
-
Penetapan Harga BBM Nonsubsidi Secara Fluktuatif Dinilai Wajar dan Sesuai dengan Regulasi
Penjualan BBM nonsubsidi atau non- Public Service Obligation (PSO) adalah domain badan usaha, baik operator swasta ataupun Pertamina.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved