Pendidikan GOTAG
Titi Anggraini
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
Berita
Foto (12)
-
Pakar Sebut Pencatutan NIK Untuk Dukung Dharma-Kun Berpotensi Langgar UU Pilkada Hingga UU ITE
Pakar mengatakan dugaan pencatutan NIK untuk dukungan Dharma Pongrekun-Kun Wardana bisa berdampak pidana.
-
Pegiat Pemilu Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Pertanyakan Legal Standing
Pada normanya, lanjut Guntur, yang punya legal standing untuk mengajukan ihwal ambang batas pencalonan presiden adalah partai politik atau gabungan
-
Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK, Titi: Partai Non Parlemen Bisa Usung Capres Sendiri
Mereka meminta aturan ambang batas pencalonan presiden tidak menjadi batasan bagi partai politik non parlemen untuk mengusung calon presiden.
-
Pelantikan Calon Terpilih Pilkada Tidak Serentak Disebut Pengamat Tak Sejalan dengan Putusan MK
Titi mengatakan pelantikan harus menunggu selesainya proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di MK.
-
Pengamat: MK Bakal Lakukan Speedy Trial Memutus Sengketa Pileg yang Tersisa
Titi Anggraini nilai Mahkamah Konstitusi (MK) bakal melakukan persidangan secara cepat atau speedy trial dalam memutuskan PHPU yang masih tersisa.
-
Konsolidasi KIM untuk Pilkada 2024 Dinilai Berpotensi Munculkan Calon Tunggal di Berbagai Daerah
Menurut Titi, menguatnya hegemoni calon tunggal dalam Pilkada 2024 disebabkan sejumlah faktor di antaranya karena calon tunggal menjanjikan kemenangan
-
Pendukung Kotak Kosong di Pilkada 2024 Diusulkan Boleh Kampanye dan Difasilitasi KPU
Menurut Anggota KPU RI Periode 2017 sampai 2022 Evi Novilda Ginting, KPU bisa memfasilitasi pendukung kotak kosong.
-
Singgung Paduan Suara, Titi Anggraini Sebut Kondisi Parlemen Saat Ini 80 Persen Pendukung Pemerintah
Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum UI Titi Anggraini mengungkapan kondisi parlemen saat ini 80 persen merupakan pendukung pemerintahan.
-
UU Pemilu Diuji ke MK, Eks Komisioner KPU dan Pakar Hukum Minta Partai Non-Parlemen Bisa Usul Capres
Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, dan pakar hukum Universitas Indonesia, Titi Anggarini menguji konstitusionalitas norma ambang batas pencalonan
-
PKPU Akomodir Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Pengamat: Tidak Boleh Tergesa-gesa
Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia menyoroti PKPU tentang pencalonan kepala daerah yang telah resmi diberlakukan.
-
Perludem: 64 Persen Caleg dengan Nomor Urut 1 di Pileg 2024 Terpilih jadi Anggota Legislatif
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat adanya pengaruh nomor urut calon legislatif terhadap keterpilihan saat Pileg.
-
Perludem Soroti Masih Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Legislatif
Bahkan kata Titi, masih banyak partai politik yang berlaga di Pileg kemarin angka keterwakilan perempuannya berada di bawah 20 persen.
-
Atur Syarat Usia Pencalonan Kepala Daerah 30 Tahun Saat Dilantik, KPU Lempar Bola Panas
Titi Anggraini menyebut, artinya KPU telah melempar bola panas penentuan jadwal pelantikan kepada pemerintah untuk memutuskan.
-
Revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu Dinilai Mendesak untuk Dilakukan, Ini Alasannya
Titi menjelaskan mendirikan partai berbadan hukum dan menjadi partai peserta pemilu di Indonesia memang rumit, mahal, dan butuh biaya besar.
-
Pengamat: Kerja Bawaslu Tak Optimal Awasi Terpenuhinya 30 Persen Keterwakilan Perempuan di Pemilu
Pakar hukum kepemiluan Titi Anggraini nilai Bawaslu tak bekerja optimal memastikan terpenuhinya syarat 30 persen keterwakilan perempuan di Pemilu.
-
MK Dinilai Jauh Lebih Progresif Saat Memutus Sengketa Pileg Dibandingkan Pilpres 2024
MK dinilai lebih progresif saat memutus sengketa pemilihan anggota legislatif (pileg) dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
-
Potensi Pelanggaran di Pilkada Lebih Marak Dibandingkan Pileg & Pilpres, Pengamat Ungkap Penyebabnya
Pelanggaran yang banyak terjadi di pilkada masih berkutat di masalah ketidaknetralan dan politisasi terhadap aparatur sipil negara
-
KPU Harus Pastikan Petugas Pelaksana Pemungutan Suara Ulang Kompeten Agar Tak Ada Pelanggaran
KPU harus bisa memastikan kompetensi petugas pelaksana pemungutan suara ulang (PSU), dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
-
Ada Kecenderungan Angka Pemilih Turun, KPU-Bawaslu Didorong Masif Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang
KPU harus menggelar PSU di beberapa wilayah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
-
Pengamat: Putusan PHPU, Konfirmasi Atas Menurunnya Kualitas Pemilu
Pengamat Titi Anggraini mengatakan banyaknya putusan MK mengkonfirmasi bahwa ada masalah serius penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu 2024.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved