TAG
Sutrisno Iwantono
Berita
-
PHRI DKI Khawatir Banyak Hotel di Jakarta Terancam Tutup Jika PPKM Terus Diperpanjang
Kondisi akan semakin parah jika kebijakan PPKM terus diperpanjang. Sejumlah hotel bahkan terancam gulung tikar.
-
PHRI Jakarta: Kalau Dua Minggu ke Depan Masih Ada PPKM, Ancur Kita
Pemberlakuan PPKM Level 4 sejak 3 Juli hingga 25 Juli 2021, telah menekan okupansi hotel di wilayah DKI Jakarta.
-
DKI Jakarta Justru Diuntungkan Kebijakan Larangan Mudik Lebaran
Disparekraf DKI sebut larangan mudik Lebaran justru menguntungkan Jakarta karena warga DKI tak lagi membawa uangnya ke daerah untuk dibelanjakan.
-
Sambut Tradisi 'Bukber' Ramadan, PHRI DKI Minta Kapasitas Makan di Restoran Jadi 75 Persen
Jakarta Sutrisno Iwantono meminta pemerintah untuk meningkatkan kapasitas makan di restoran menjadi 75 persen.
-
Pengusaha Sebut UU Cipta Kerja Juga Beri Kemudahan kepada Investor Domestik
dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja maka para investor telah memiliki kemudahan dari sisi regulasi maupun birokrasi.
-
Pelaku Usaha Keluhkan Tak Ada Relaksasi Pajak, Apindo Minta Pemda Buat Aturan Lebih Proaktif
Selain pajak hotel dan restoran, Sutrisno juga menyinggung pajak bumi dan bangunan hingga pajak reklame yang dikeluhkan para pelaku usaha.
-
Apindo: Stimulus Indonesia Hadapi Pandemi Tergolong Kecil Dibanding Jepang, Amerika hingga Thailand
Sutrisno mengatakan Indonesia masih kalah dengan stimulus yang diberikan Jepang, Amerika hingga Thailand.
-
Apindo : Kebutuhan Utama Pelaku Usaha di Tengah Pandemi Covid-19 Adalah Tingkatkan Daya beli
saat ini di tengah pandemi Covid-19, Sutrisno mengatakan kebutuhan utama dari pelaku usaha adalah meningkatkan daya beli.
-
Pelaku Usaha Terdampak Covid-19, Apindo: Paling Parah Sektor Wisata
Sutrisno Iwantono mengatakan semua pelaku usaha tidak ada yang tidak terdampak dari pandemi Covid-19.
-
Praktik Kartel Ayam Diduga karena Kebijakan Afkir Dini Indukan
"Jadi jelas di sini kesepakaannya bukan atas dasar free will, tapi paksaan, sehingga kesepakatan apkir dini, jikapun ada, tidak bisa disebut kartel”