Pendidikan GOTAG
Suparji Ahmad
Berita
Foto (3)
-
Pakar Hukum: Jika Merasa Dirugikan, 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN
Bila 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan ini merasa dirugikan, Suparji menilai mereka bisa mengambil langkah lebih lanjut melalui PTUN.
-
Pakar Sebut Praperadilan Cara Tepat bagi Kuasa Hukum Munarman Uji Keabsahan Penangkapan
Pakar hukum sebut upaya praperadilan yang akan dilakukan tim kuasa hukum Munarman adalah tepat untuk uji keabsahan penangkapan.
-
Pakar Hukum Pidana Gaungkan Audit Perawatan KRI Nanggala 402
Dilihat dari segi usia, kapal selam tersebut sudah tak lagi muda karena sudah dioperasikan selama 42 tahun.
-
Pakar Hukum Sebut KLB Demokrat Deli Serdang Bisa Saja Disahkan
Suparji menyatakan, jika ditinjau dari AD/ART Partai Demokrat 2020, memang KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah.
-
Pakar Hukum Tak Setuju Rencana Kominfo Buat Pedoman Interpretasi UU ITE
Menanggapi hal itu, pakar hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai langkah tersebut kurang tepat.
-
Kokos Jiang Koruptor Rp477 Miliar Ajukan PK, Begini Kata Pakar Hukum
Suparji Ahmad angkat bicara soal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh koruptor yang merugikan negara sebesar Rp477 miliar yakni Kokos Jiang
-
Pakar Hukum: Polisi Punya Dasar Hukum Tidak Terima Laporan Sekretaris Umum FPI
Suparji Ahmad mengatakan, polisi tidak bisa dibilang diskriminatif dalam penegakan hukum karena menolak laporan Sekretaris Umum FPI Munarman.
-
Pakar Hukum Tekankan Pentingnya Pengawasan Dana Bansos Covid-19
tugas Kejaksaan Agung untuk dapat mencegah agar tidak terjadi kembali perilaku koruptif terhadap dana penanganan Covid-19.
-
Proses Penegakan Hukum Terhadap Perkara Perbankan Harus Dilakukan Hati-Hati
Suparji Ahmad menilai proses penegakan hukum terhadap perkara perbankan harus dilakukan hati-hati.
-
Pakar Hukum: Jika Ingin Memperbaiki UU Cipta Kerja Harus Melalui Revisi
Menurutnya, keabsahan UU itu tetap berlaku meski sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Kata Pakar Hukum Soal Isu Pergantian Jaksa Agung: Tak Perlu Risau, Jadikan Motivasi Kerja
Suparji Ahmad mengatakan, isu adanya pergantian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif dari seorang Presiden.
-
Pengamat Nilai Revisi UU Kejaksaan Perkuat Posisi Kejaksaan Agung Sebagai 'Dominus Litis'
Perubahan UU Kejaksaan itu diharapkan mampu memberikan perubahan ke dalam sejumlah hal.
-
Pengamat: Pemerintah Tak Sinergi Tangani Covid-19
Suparji Ahmad, menilai pemerintah tidak sinergi menangani pandemi coronavirus disease 2019 (Covid)-19.
-
Pemerintah Diminta Mempertimbangkan Pembantaran Tahanan, Cegah Penyebaran Virus Corona di Lapas
Pengamat hukum dari UAI, Suparji Ahmad meminta pemerintah mempertimbangkan pembataran tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan.
-
Polisi Diminta Tindak Tegas Penimbun Masker
aparat kepolisian dapat mencontoh upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap penimbunan bawang putih.
-
Jerat Pidana Bagi Pengusaha Penimbun Masker
Suparji Ahmad mengatakan aturan hukum yang dapat dijerat kepada pengusaha yang menimbun barang.
-
Dugaan Kriminalisasi Jaksa Chuck Dikisahkan dalam Novel 'Titik Dalam Kurung'
"Isi novel ini menggambarkan kehidupan penegak hukum, khususnya jaksa berprestasi yang diterkam penguasa rezim yang serakah," kata Suparji
-
Jangan Hanya Andalkan OTT, KPK Harus Lebih Progresif Berantas Korupsi
KPK juga bisa menggunakan laporan-laporan yang masuk dari masyarakat yang jumlahnya cukup banyak
-
KPK OTT Dua Pejabat Strategis, Pakar Hukum: KPK Ingin Buktikan Tantangan Publik di Tengah Skeptisme
KPK menangkap Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah dan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan.
-
Soal Calon Bursa Dewas KPK, Pakar Hukum Sebut Pilihan Jokowi Harus Figur yang Sudah 'Selesai'
Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad menuturkan Dewas KPK yang nantinya dipilih Presiden Joko Widodo harus sudah selesai dengan dirinya sendiri.
