Pendidikan GOTAG
Suparji Ahmad
Berita
Foto (3)
-
LPSK Diminta Lindungi Saksi Agar Tak Cabut BAP di Persidangan Ferdy Sambo Cs
Pakar Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Prof. Suparji Ahmad meminta LPSK melindungi saksi yang hadir di sidang Ferdy Sambo.
-
Pakar Hukum: Rekonstruksi 5 Tersangka Tidak Menjawab Harapan Publik di Kasus Pembunuhan Brigadir J
Suparji Ahmad menilai, rekonstruksi yang digelar tidak menjawab harapan publik soal dasar perkara pembunuhan berencana ini.
-
2 Peristiwa Penting Tak Ada Reka Adegannya di Rekonstruksi, Bisa Jadi Celah Meringankan Ferdy Sambo?
Rekonstruksi yang digelar dinilai tidak menjawab harapan publik soal dasar perkara pembunuhan berencana ini.
-
Sebut Peluang Ferdy Sambo Hukuman Mati Kecil, Pakar Hukum Al-Azhar: Itu Reaksi Spontanitas!
peluang vonis hukuman mati terhadap Irjen Ferdy Sambo kecil dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.
-
Pakar Hukum Komentari Kasus Haris Pertama: Pesan Kritik Harus Berlandaskan Etika Moral
kritik boleh saja disampaikan, asal menggunakan bahasa yang tepat. Pesan dalam kritik semestinya tak menyerang martabat seseorang.
-
Pakar Hukum Soal Tersangka Baru Kasus Garuda: Bukti Kejagung Tangani Perkara Hingga Tuntas
Pakar hukum Suparji mengatakan perkembangan kasus Garuda juga bagian dari akuntabilitas dan transparansi Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara.
-
Forum Indonesia Muda Cerdas Menyelenggarakan Acara Dialog Kebangsaan Merawat NKRI
Forum Indonesia Muda Cerdas menggelar acara dialog kebangsaan, dengan mengajak generasi muda dan semua ulama bersatu dalam merawat NKRI
-
Pakar Hukum Pidana: Putusan Heru Hidayat di Kasus Asabri Ciderai Nalar Hukum
Suparji Ahmad melihat adanya putusan yang menciderai nalar hukum dalam putusan terkait perkara Asabri terhadap Heru Hidayat.
-
Pakar Hukum Nilai Keberanian Erick Thohir Jadi Role Model Pemberantasan Korupsi
Langkah tegas Erick Thohir dinilai bisa jadi role model bagi kementerian lain atau pimpinan di daerah sebagai upaya memberantas korupsi.
-
Pakar Hukum Menilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Perlu Dipertimbangkan Efektifitasnya
Jika menambah kementerian baru maka tidak sesuai dengan semangat debirokratisasi yang seharusnya ada perampingan birokrasi dan perampingan kelembagaan
-
Pakar Hukum Pidana Minta Keberadaan Perusahaan Pinjaman Online Ilegal Diberantas
Suparji mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian RI yang sudah menindak tegas para penyedia pinjol ilegal tersebut
-
Video Beredar di Medsos, Komisi III DPR Minta Tindak Tegas Dugaan Praktik Bisnis Narkoba di Lapas
Mestinya Kalapas harus bertanggungjawab jika masih ada napi menjadi pelaku bisnis narkoba di Lapas
-
Dinar Candy Bisa Dijerat UU Pornografi, Pakar Hukum: Kritik Tak Bisa Dilakukan Sembarangan
Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menilai aksi protes Dinar Candy sambil berbikini sangat berpotensi dipidanakan.
-
Aksi Dinar Candy Bisa Dijerat UU Pornografi, Pakar Hukum: Kritik Tak Bisa Dilakukan Sembarangan
Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad menilai aksi protes Dinar Candy sambil berbikini sangat berpotensi dipidanakan
-
Heboh Sumbangan Rp2 Triliun Akidi Tio, Pakar: Harus Diusut, Ingin Menipu atau Kendala lain
Pakar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad ikut menyampaikan pandangannya dalam kasus sumbangan 2 Triliun oleh Akidi Tio yang menghebohkan
-
Perampasan Aset oleh Penegak Hukum Diduga Langgar HAM dan Wujud Ketidakadilan Sosial
Penyitaan hingga perampasan aset masyarakat yang tidak terkait tindak pidana korupsi berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia. Begitulah menurut Pakar
-
Pakar Hukum Dorong OJK Lebih Intensif Awasi dan Kontribusi pada Kasus Jiwasraya dan Asabri
perlu melakukan pengawasan dan kontribusi yang lebih intensif agar pasar modal tidak mengalami kegoncangan.
-
Pakar Pidana: Revisi UU ITE Harus Komprehensif
Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad sejalan dengan rencana pemerintah untuk merevisi empat pasal dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik
-
Polemik Hasil TWK Ganggu Pengusutan Perkara Korupsi Besar di KPK
Polemik mengenai 51 pegawai KPK yang tak lulus TWK dianggap bisa berdampak pada upaya KPK menuntaskan sejumlah kasus besar.
-
Tokoh yang Galang Dana untuk Palestina Tak Perlu Dipandang Negatif
Pakar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad mengatakan bahwa penggalangan dana untuk sosial memang harus sesuai izin pemerintah.
