Pendidikan GOTAG
Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA)
Berita
-
Kata 'Merendahkan' Dalam Pasal 122 Huruf k UU MD3 Dinilai Multitafsir
"Jadi mereka mengawasi sesama mereka sendiri. Ini kan tidak ideal," jelasnya.
-
Pemilu 2019 Tak Sah Jika KPU Membangkang Putusan MK
Pemilu 2019 harus dinyatakan cacat hukum, baik proses termasuk segala hasilnya jika KPU lakukan hal ini.
-
Kemungkinan Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu 2019 Akan Menyusut Setelah Putusan MK Hari Ini
"Jadi terhitung sejak hari ini tidak ada lagi parpol yang hanya bermodal ongkang-ongkang kaki saja bisa langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 201
-
Pengamat: Mayoritas Anggota DPR Inginkan Setya Novanto Kembali Pimpin DPR
"Pada saat Paripurna nanti hal ini bisa dibuktikan. Ini artinya mayoritas Anggota DPR menginginkan Novanto memimpin lembaga perwakilan rakyat itu,"
-
MK Diminta Jelaskan Jadwal Sidang Pembacaan Tanggal 21, 22 dan 25 Januari 2016
Dirinya mengatakan, terkait jadwal sidang ini jangan dianggap sepele.
-
Menimang Mana Perlu dan Tidak Revisi UU KPK
Undang-Undang KPK belum mendesak untuk direvisi, kalaupun harus, harus tetap memperhatikan dua prinsip penting.
-
Pengamat: Tak Mustahil Calon Tunggal Bakal Ada di Pilpres Mendatang
Tak menutup kemungkinan bakal ada calon tunggal dalam pilpres mendatang setelah Mahkamah Konstitusi mensahkan calon tunggal di pilkada serentak.
-
Peneliti Setuju Sikap Jokowi Menolak Perppu Calon Tunggal di Pilkada
"Menurut saya, wacana penerbitan Perppu bukanlah sebuah solusi yang tepat dan proporsional," ungkap Nasef.
-
KPU Harus Pulihkan Hak Mendaftar Bakal Pasangan Calon
KPU daerah tak boleh menolak pendaftaran partai politik dan pasangan calonnya karena alasan tidak memenuhi syarat. Soal kelengkapan masuk tahapan lain
-
Pengamat: Calon Tunggal di Daerah Bukti Kaderisasi Parpol Gagal
Partai politik harus disalahkan jika dalam pelaksanaan pilkada serentak diikuti hanya satu poasangan calon. Ini bukti parpol gagal mengkader pemimpin.
-
Hak Angket untuk Menkumham Sangat Tepat
Pengguliran hak angket atas kebijakan Menkumham tepat karena berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas dalam kehidupan bernegara.
-
Evaluasi dan Alternatif Solusi Konflik KPK-Polri
Suka tidak suka, harus disebut Presiden Jokowi sebagai orang paling bertanggungjawab atas terjadinya konflik KPK dan Polri yang berlarut-larut.
-
Pengamat: Menkumham Kurang Paham UU Parpol
"Konflik internal Golkar tidak termasuk kategori perselisihan kepengurusan parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UU Parpol," tegas Nasef.
-
3 Alasan Pengganti Hamdan di MK Jangan Politikus
"Masuknya orang-orang berlatar belakang parpol ke MK bisa mengganggu independensi dan imparsialitasnya sebagai lembaga penegak konstitusi."
-
Jangan Terbuai Parpol Pendukung Pilkada Langsung
Publik diingatkan jangan terlalu terbuai dengan partai politik yang mendukung pilkada langsung.
-
Apa Motif KPU Buru-buru Tetapkan Hasil Pilpres?
Hakim MK sangat ingin mengetahui alasan KPU yang menetapkan hasil Pilpres 2014 lebih awal dari jadwal yang diberikan Undang-Undang Pilpres.
-
Pengamat: Gugatan Prabowo-Hatta ke MK Konstitusional
"Sistem hukum kita memang mendesain itu. Justru aneh ada peserta pemilu taat aturan, berjuang mencari keadilan menurut hukum, direspon secara negatif.
-
Jokowi-JK Harus Lewati Dua Pertarungan Lagi
Agar bisa menyandang sebutan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK masih harus melewati dua fase pertarungan lagi, hukum dan politik.
-
KPU Harus Yakinkan Publik Hasil Hitung Cepat Bukan Penentu
Komisi Pemilihan Umum perlu mempertegas kembali pemenang hasil Pilpres 2014 yang sah berdasarkan penghitungan manual dan rekapitulasi manual.
-
Sigma Nilai Aneh Sikap Politik Demokrat Hadapi Pilpres
Tetapi di balik itu tercium Demokrat sebetulnya sedang coba memainkan strategi politik 'leha-leha'.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved