Aksi Demonstrasi di Pati
Kepemimpinannya Dianggap Buat Gaduh, Bupati Sudewo: Uji Saja, Betul karena Saya atau Tidak
Sudewo dihadirkan dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati, Kamis (2/10) pagi. Bupati Pati dicecar pertanyaan dari anggota Pansus selama 3 jam
TRIBUNNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati, Jawa Tengah menghadirkan Bupati Pati, Sudewo dalam rapat di gedung DPRD Pati, Kamis (2/10/2025).
Selama tiga jam, Bupati Sudewo dicecar sejumlah pertanyaan dari anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati.
Diketahui, Pansus Hak Angket DPRD Pati ini dibentuk karena desakan masyarakat Pati yang ingin Sudewo dimakzulkan karena enggan turun dari jabatannya.
Sudewo sendiri sempat jadi sorotan setelah menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.
Selain itu, ia juga menantang ribuan warga Pati untuk mendemonya
Ribuan masyarakat Pati pun menggelar demo meskipun kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen telah dibatalkan pada 13 Agustus 2025 lalu.
Mereka masih tetap menggelar demo dan menuntut Sudewo untuk turun dari jabatannya karena kebijakannya dinilai tidak pro rakyat.
Pansus Hak Angket DPRD Pati pun dibentuk di hari yang sama saat warga Pati menggelar demo.
Dalam perjalannya, Pansus Hak Angket telah memanggil sejumlah saksi terkait dengan kebijakan-kebijakan Sudewo selama ia menjabat sejak dilantik pada Februari 2025 lalu.
Sebulan lebih berlalu, Sudewo baru dipanggil oleh Pansus Hak Angket DPRD Pati pada Kamis (2/10/2025) kemarin.
Dalam rapat Pansus Hak Angket kemarin, Sudewo diminta menjelaskan seputar kebijakannya yang terindikasi bermasalah.
Baca juga: Muncul Massa Pendukung Sudewo saat Rapat Hak Angket, Kinerja Bupati Pati Dianggap Memuaskan
Di antaranya seperti kenaikan PBB-P2, mutasi jabatan, hingga pengangkatan direktur dan Dewan Pengawas RSUD Soewondo Pati.
Anggota Pansus dari PKB, Muhammadun (Madun) juga menanyakan karakter kepemimpinan dan kebijakan Sudewo yang dinilai membuat gaduh masyarakat.
Sudewo pun menjawab bahwa hal tersebut hanya anggapan pribadi Madun saja.
"Itu sensitivitas Pak Madun saja. Kalau ditanya kebijakan saya menimbulkan gejolak di masyarakat, Njenengan (Anda) uji saja, sekian juta orang warga Pati ini bagaimana persepsinya,"
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.