Pendidikan GOTAG
RUU Pilkada
Berita
Foto (114)
-
DPR Terima Draft RUU Pilkada Dari Pemerintah
"Baru masuk surpres (surat presiden), sekarang reses. Tahapannya yang diatur adalah masa sidang nanti tanggal 6 (April). Setelah dibacakan ada surpres
-
Jokowi: Revisi UU Pilkada Jangan Terjebak Perangkap Kepentingan Politik Jangka Pendek
Selain itu, lanjut Presiden, juga bisa memuat aturan baru yang belum diatur dan sifatnya antisipatif ke depan.
-
Ketua MPR: Revisi UU Pilkada Jangan Bikin Ongkos Politik Mahal
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mendukung dilakukannya revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada)
-
PKS Nilai Revisi UU Pilkada Tidak Tabu
Fraksi PKS menilai bukanlah hal yang tabu dan tidak perlu dikhawatirkan mengenai usulan revisi UU Pilkada no 8 tahun 2014.
-
Materi PKPU Sangat Banyak, Komisi II Bentuk Panja Pilkada
Komisi II sepakat membentuk panja Pilkada, untuk fokus memberikan masukan kepada KPU dan Bawaslu dalam membuat Peraturan KPU dan peraturan Bawaslu.
-
Nurdin Halid Ingin Partai Tetap Uji Publik Calon Kepala Daerah
Tujuannya agar parpol bisa menseleksi calon-calon kepala daerah potensial yang akan diusung.
-
Komisi II Masih Bahas Poin Penting Revisi UU Pilkada
Ia menuturkan sistem dua putaran masih tergantung ambang batas 30 persen.
-
Pengamat: Perppu Pilkada Ditolak DPR, Jokowi Untung
Sementara pada 2015 banyak kepala daerah yang habis masa jabatannya.
-
KPU Minta DPR Segera Bahas Perppu Pilkada
"Kita menginginkan Perppu itu segera dibahas oleh DPR dan segera ada kepastian hukumnya," kata Ketua KPU.
-
Apa Jadinya Jika DPR Menolak Perppu Pilkada? Ini Jawabannya
"Kalau Perppu itu nanti ditolak oleh DPR RI, otomatis nanti berlaku Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014," kata Djohermansyah.
-
Masyarakat Indonesia di Queensland Tolak Pilkada Tak Langsung
Aksi penolakan Pilkada tidak langsung di Brisbane ini menambah deret sikap penolakan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Australia.
-
Hari Ini 5.000 Anggota Laskar Dewaruci Datangi Gedung MK
5.000 orang dari organisasi Laskar Dewaruci bakal mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (8/10/2014).
-
DPR Diperkirakan Tolak Perppu Pilkada Karena Ada Deal
Sirra mengaku pesimis Perppu yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan disetujui DPR.
-
Martin Hutabarat: Tidak Ada yang Genting, Perppu Pilkada takk Harus Dikeluarkan
Martin Hutabarat, menilai tidak ada kegentingan yang mengharuskan Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pilkada
-
Jimly: Presiden SBY Tidak Bisa Gugat UU Pilkada ke MK
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan Presiden Susilo Bambang tidak bisa melakukan uji materi UU Pilkada ke MK
-
Paripurna Tidak Kuorum, Gerpala Minta MA Keluarkan Fatwa Batalkan UU Pilkada
Gerpala meminta Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan fatwa membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang baru saja disahkan di DPR.
-
Politisi PAN: DPR Bisa Menolak atau Menerima Perppu Pilkada
Meski menghargai hak konstitusional Presiden, DPR bisa menerima atau menolak Perppu yang diterbitkan SBY.
-
Irman Nilai Kisruh UU Pilkada Muncul Setelah Kekalahan KMP
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mendukung rencana kembalinya penyelenggaraan pemilihan langsung.
-
Mahfud MD: Meski Ada Perppu, Uji Materi UU Pilkada Bisa Terus Berlangsung
Mahfud menilai, setelah terbitnya Perppu, kemungkinan masih akan ada perdebatan terkait problem hukum karena Perppu itu mencabut UU Pilkada.
-
Irman Gusman Nilai Perppu SBY Terlambat
Irman Gusman menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sedikit terlambat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved