Pendidikan GOTAG
rokok
Berita
Foto (26)
-
Poin Penting soal Rokok di PP Kesehatan
Aturan pengendalian produk tembakau dalam PP No. 28 Tahun 2024 menjadi upaya untuk melakukan perubahan perilaku.
-
Kemenkes: Jualan Rokok Eceran Dilarang Bertujuan Untuk Lindungi Anak-anak dan Remaja
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap tujuan aturan melarang menjual rokok secara eceran.
-
Tolak PP Kesehatan, APARSI Sebut Aturan Zonasi Penjualan Produk Tembakau Ancam Warung Kecil Tutup
Penolakan ini lantaran sejumlah pasal terkait pelarangan penjualan produk tembakau dinilai akan mengancam keberlangsungan usaha pedagang pasar.
-
GAPPRI Ungkap Akan Banyak Produsen Rokok Gulung Tikar Akibat PP 28/2024
Perubahan kemasan dan bahan baku yang biayanya sangat besar, serta pengaturannya yang dinilai juga semakin ketat
-
Pemerintah RI Bisa Tiru Jepang untuk Turunkan Angka Prevalensi Perokok
Penjualan rokok di Jepang mencapai 182,34 miliar batang ketika produk tembakau alternatif tersedia lebih luas pada 2015. Dan penjualan rokok menurun
-
Jokowi Teken Aturan Rokok Dilarang Dijual Eceran dan Dekat Sekolah
Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Kesehatan.
-
Jokowi Teken PP Kesehatan: Larang Jual Rokok Eceran hingga Larang Iklan Makanan Olahan Gula Tinggi
Jokowi telah meneken PP Kesehatan. Ada beberapa aturan baru yang tertuang dalam PP tersebut dan berikut penjelasannya.
-
Pemerintah Disebut Perlu Memperluas Akses Informasi Publik Terhadap Tembakau Alternatif
Eko Prio juga menyampaikan pentingnya ketersediaan informasi yang komprehensif bagi perokok dewasa.
-
Jutaan Anak Indonesia Kecanduan Rokok, Pemerintah Didesak Segera Sahkan RPP Kesehatan
Menurut dia, taktik pemasaran seperti itu merupakan bagian dari kamuflase industri menargetkan anak secara umum.
-
Sugeng Riyanto Dorong Pengendalian Konsumsi Rokok, Wujudkan Solo Jadi Kota Layak Anak Paripurna
Wakil DPRD Kota Surakarta, Sugeng Riyanto mengungkapkan dukungannya agar agar Solo bisa menjadi Kota Layak Anak Paripurna.
-
Perlu Kolaborasi Pemangku Kepentingan Atasi Masalah Kesehatan Akibat Konsumsi Tembakau
Menurut Kementerian Kesehatan, 70 juta perokok dewasa tersebut berpotensi terkena Penyakit Tidak Menular (PTM).
-
Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok, Begini Pendapat Akademis
Jika konsumsi rokok ilegal dikonversi dengan pendapatan negara yang hilang, angkanya bisa mencapai Rp53,18 triliun.
-
Agar Dasar Hukum Kuat, Pemerintah Perlu Merujuk Kajian Ilmiah Saat Susun Regulasi Tembakau
pemerintah diharapkan dapat menghadirkan regulasi berbasis kajian ilmiah bagi produk tembakau alternatif yang secara fundamental berbeda dari rokok
-
Wacana Pedagang Rokok Dilarang Jualan di Jarak 200 Meter dari Sekolah Dinilai Tak Efektif
Wacana itu tertuang dalam draf Pasal 434 Huruf e Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan turunan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023.
-
Asosiasi Pasar Tak Setuju Larangan Penjualan Rokok Zonasi 200 Meter dari Tempat Pendidikan dan Anak
APARSI pun menyatakan siap mendukung upaya pemerintah dalam mencegah prevalensi perokok anak melalui peningkatan edukasi dan sosialisasi bahaya meroko
-
70 Juta Perokok Aktif di RI, Pakar Kesehatan: Perlu Pendekatan Pentahelix Turunkan Angka Prevalensi
Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) tahun 2023 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta
-
Asosiasi Pedagang Kritisi Aturan Zonasi Penjualan Rokok di RPP Kesehatan, Ini Alasannya
Menurutnya, aturan zonasi penjualan rokok di RPP Kesehatan cenderung mendiskriminasi para pedagang pada wilayah tertentu.
-
Analisasis Dampak dari Larangan Vape Berperasa, Terjadi Pergeseran Perilaku Pengguna
Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum untuk membatasi akses anak di bawah umur melalui verifikasi usia online dan fisik, lisensi pengecer.
-
Pemangku Kepentingan Beri Referensi Kebijakan Tembakau Alternatif di APHRF 2024
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penggunaan tembakau telah menyebabkan kematian hampir delapan juta orang setiap tahunnya.
-
Pemerintah Dinilai Perlu Fasilitasi Keterjangkauan Tembakau Alternatif
Selain memberikan alternatif dan edukasi, Dr. Imane juga menekankan pentingnya regulasi yang mendukung upaya pengurangan risiko.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved