Pendidikan GOTAG
Revisi UU Pemilu
Berita
Foto (12)
-
Titi Anggraini Ingatkan DPR Segera Revisi UU Pemilu: Jika Tidak, Gugatan ke MK Terus Bertambah
Revisi Undang-Undang Pemilu dianggap penting dan mendesak karena sejumlah alasan strategis dan teknis yang muncul.
-
PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD: Aneh, Hak Pilih Rakyat Diambil Segelintir Elite
Ketika rakyat tak lagi memilih pemimpinnya sendiri, demokrasi kehilangan makna. PDIP menolak keras wacana pilkada lewat DPRD.
-
Revisi UU Pemilu Belum Dibahas DPR Usai Putusan MK, Komisi II Tunggu Momentum
Setelah putusan MK soal pemilu nasional dan daerah digelar terpisah, DPR belum juga membahas revisi UU Pemilu. Komisi II DPR menunggu
-
Dede Yusuf Tegaskan Komisi II DPR Siap Kaji Revisi UU Pemilu Pasca Putusan Terbaru MK
Dede Yusuf menyatakan siap mengkaji dan menindaklanjuti hasil putusan MK terkait pengaturan jadwal pemilu nasional dan pemilu lokal
-
MK Putuskan Pemilu 2029 Tidak Lagi Serentak, DPR Siap Revisi UU Pemilu
Ia menyatakan bahwa putusan tersebut akan menjadi salah satu dasar utama dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
-
Kemendagri Tidak Gunakan Metode Omnibus Law untuk Revisi UU Pemilu
Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan RUU Pemilu jangan sampai hanya mengakomodir kepentingan elite politik.
-
KPU Belum Tahu Pasti Kapan Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai
KPU belum mengetahui kapan pembahasan revisi UU Pemilu akan dimulai. KPU hanya akan mengikuti regulasi yang berlaku ketika tahapan pemilu berjalan
-
Presidential Threshold Dihapus, Pakar Minta Revisi UU Pemilu Segera Diselesaikan
Putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold harus segera diikuti dengan revisi UU Pemilu.
-
Putusan MK Hapus Presidential Threshold Jadi Bahan Evaluasi Revisi UU Pemilu
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi bahan evaluasi bagi DPR untuk merevisi UU Pemilu.
-
Rapat Baleg DPR soal Revisi UU Pilkada Sampai Dijaga Brimob Bersenjata Laras Panjang
Dalam rapat-rapat di DPR, aparat Brimob kerap dilibatkan untuk pengamanan. Termasuk, saat ada Rapat Paripurna DPR RI.
-
Dorong Revisi UU Pemilu, PKB Ingin Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Dipisahkan
Jazilul Fawaid mengungkapkan alasan mendorong revisi UU Pemilu karena ingin memisahkan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden
-
Senang Saat Usul Revisi UU Pemilu Muncul, PKS: Tiba-tiba Semua Fraksi Balik Badan
Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Jazuli Juwaini, menjelaskan bahwa pihaknya sangat senang ketika ramai soal revisi UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu
-
Tak Perlu Revisi UU Pemilu Pasca DPR RI Mengesahkan 3 UU Daerah Otonomi Baru Papua
Achmad Baidowi menyatakan tidak perlu adanya revisi Undang-Undang Pemilu pasca DPR RI mengesahkan 3 UU daerah otonomi baru (DOB) Papua.
-
Presiden Minta Kepastian Hukum Pemilu, Pengamat; Revisi UU Pemilu Jadi Prioritas
Ramdansyah mengatakan hal tersebut karena DPR telah mencabut Rancangan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 dari program legislasi nasional prioritas.
-
Presidential Threshold Digugat ke MK, Komisi II: Kami Sepakat Tak Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengingatkan, kesepakatan seluruh fraksi di DPR bahwa tidak ada pembahasan revisi UU Pemilu.
-
Pimpinan Komisi II Pertimbangkan Usul DPD RI soal Revisi UU Pemilu Masuk Prolegnas 2022
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim menanggapi soal usul DPD RI agar UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu segera direvisi dan masuk Prolegnas 2022
-
Legislator PAN Ingatkan KPU segera Susun Agenda Tahapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
KPU diminta segera menyusun agenda tentang tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 agar dapat terlaksana pada bulan November 2024.
-
DPD RI Menilai Revisi UU Pemilu Belum Terlalu Mendesak
Ketua Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI Badikenita Putri Sitepu melihat UU Pemilu belum terlalu urgen untuk direvisi.
-
PKB Dukung Revisi UU Pemilu Tapi Jadwal Pilkada Tetap Tahun 2024
PKB menginginkan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu guna memperbaiki berbagai aturan pemilu
-
Penundaan Pembahasan Revisi UU Pemilu oleh DPR Timbulkan Pertanyaan Publik
Khoirunnisa Agustyati menyayangkan DPR RI tidak jadi merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
