Pendidikan GOTAG
Revisi UU Pemilu
Berita
Foto (12)
-
Demokrat Heran Presiden Jokowi Lempar Wacana Revisi UU ITE Tapi Tolak RUU Pemilu
Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI itu meluruskan, tidak ada usulan revisi UU ITE oleh pemerintah.
-
Tanggapi Soal Perdebatan Revisi UU Pemilu dan Pilkada, Mensesneg: Jangan Dikit-dikit UU Diubah
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dengan tegas mengatakan pemerintah menolak adanya revisi UU Pemilu dan Pilkada.
-
Istana Tolak Revisi UU Pemilu, Pratikno Bantah untuk Halangi Anies dan Calonkan Gibran di Pilgub DKI
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan, pemerintah tidak berniat revisi Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada.
-
Pemerintah Tolak Revisi UU Pemilu, Mensesneg Bantah Muluskan Karier Politik Gibran dan Jegal Anies
Mensesneg Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi 2 UU terkait pemilu dan Pilkada. Ini bukan untuk Gibran.
-
Refly Harun Sebut Gibran Lebih Untung Maju di Pilkada Jateng Gantikan Ganjar Dibanding Maju di DKI
Refly Harun memberi tanggapan terkait dihentikannya revisi UU Pemilu dan dugaan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilkada DKI Jakarta.
-
Pengamat Sebut 272 Daerah Akan Dipimpin Penjabat yang Ditunjuk dan Dikontrol Pemerintah Pusat
Djayadi Hanan menilai pemerintah menghindari pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023 seiring dengan dihentikannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Polemik Revisi UU Pemilu Jadi Alasan Prolegnas Prioritas 2021 Belum Ditetapkan
Polemik revisi UU Pemilu menjadi pemicu prolegnas prioritas 2021 belum bisa ditetapkan dalam rapat paripurna.
-
Partai Demokrat Tetap Ngegas Minta Revisi UU Pemilu, Partai Koalisi Pemerintah Menolak
Fraksi Partai Demokrat akan tetap mendorong revisi Undang-Undang Pemilu, meski partai koalisi pemerintah menyatakan menolak.
-
Partai Koalisi Pemerintah dan PAN Kompak Dukung Pilkada 2024, PKS dan Demokrat Tak Sepakat
7 partai koalisi pemerintah dukung pelaksanaan Pilkada serentak digelar 2024, fraksi PKS dan Demokrat ingin Pilkada 2022 dan 2023 tetap dilaksanakan.
-
Ketua Fraksi PKS: Revisi UU Pemilu Penting Untuk Perbaikan Kualitas Demokrasi
Fraksi PKS juga ingin agar pilkada serentak dinormalisasi pada 2022 dan 2023 agar kepemimpinan daerah di masa pandemi oleh pejabat defenitif.
-
Pengamat Jelaskan Urgensi Revisi UU Pemilu
Hal itu lantaran UU yang memayungi kerangka kepemiluan di Indonesia belum cukup komprehensif.
-
Bapilu Golkar Respons RUU Pemilu: Kita Jalani Saja Dulu UU yang Sudah Ada
Revisi UU Pemilu ini juga memancing pro dan kontra karena membahas penyelenggaraan Pilkada yang dinormalisasi di tahun 2022 dan 2023.
-
Draf RUU Pemilu Atur Caleg hingga Capres Minimal Lulusan Pendidikan Tinggi
Pasal 182 ayat (2) draf RUU Pemilu disebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi orang yang akan maju dalam pemilu adalah pendidikan tinggi.
-
Revisi Undang-undang Pemilu: 'Elite Politik Belum Satu Suara'
Selain Golkar, ada beberapa partai politik yang setuju Pilkada tetap digelar tahun depan dan 2023, di antaranya Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat
-
Hadapi Kemungkinan Pilkada DKI 2022, PDI-P Sudah Kantongi Kandidat Pilihannya
PDI-Perjuangan DKI Jakarta telah mempunyai sosok yang akan didorong maju dalam kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2022
-
Kasus Harian Positif Covid-19 Masih Tinggi, Politikus PAN Minta Pembahasan RUU Pemilu Ditunda
Guspardi Gaus meminta untuk menunda atau membatalkan pembahasan Revisi UU Pemilu.
-
PSI: Jangan Revisi UU Pemilu Hanya Demi Kepentingan Jangka Pendek
PSI beranggapan ada tendensi bahwa UU Pemilu hendak diubah tergantung kepentingan partai-partai politik yang tengah berkuasa
-
DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Dari berbagai usulan baru, yang paling mengemuka adalah batas suara partai bisa mengajukan calon presiden.
-
Golkar: Tuntaskan Revisi UU Pemilu Maret Tahun Ini
"Pemilu serentak 2019 adalah yang pertama di Indonesia. Itu diproyeksikan akan ada banyak masalah."
