Pendidikan GOTAG
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)
Berita
-
Masih Ada Celah Hukum Seret Lagi Setya Novanto Jadi Tersangka
"Sepanjang KPK masih memiliki paling sedikit dua alat bukti yang sah, KPK masih tetap dapat menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka"
-
KPK Punya Peluang Kembali Tetapkan Setya Novanto Sebagai Tersangka
Putusan sidang praperadilan yang mengugurkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus KTP elektronik sudah diprediksi sebelumnya.
-
Desak Copot Prasetyo Dar Kursi Jaksa Agung, Presiden Jangan Lagi Ingkari Nawacita
Presiden Joko Widodo didesak untuk mencopot HM Prasetyo dari posisinya sebagai Jaksa Agung.
-
Cara Konvensional Polri Dinilai Tak Mampu Ungkap Pelaku Teror Novel
Apabila pengungkapan kasus teror itu masih dilakukan oleh Polri, maka dikhawatirkan penanganan kasus tidak akan diselesaikan.
-
Desakan Agar Eks Petugas Kebersihan Terpidana JIS Dibebaskan Terus Bergulir
Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia bisa memberikan keadilan yang patut bagi terpidana dalam kasus JIS.
-
Surat Edaran Kapolri Dinilai Bisa Menghalangi Penyidikan KPK dan Kejaksaan
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Miko Ginting mengatakan arahan dari Jenderal Tito berpotensi bertentangan dengan hukum acara
-
PSHK Menilai Gelar Perkara Dugaan Penistaan Agama Tidak Memiliki Dasar Hukum
Apabila dugaan penodaan agama oleh Ahok belum memasuki fase penyidikan, maka gelar perkara untuk kasus tersebut tidak memiliki dasar hukum.
-
Revisi UU Terorisme Masih Gunakan Pendekatan Perang Bukan Hukum
Masih banyak pendekatan perang terhadap terorisme yang artinya terduga teroris dapat ditahan dan ditangkap
-
Kocok Ulang Pimpinan Dewan Terkendala Lamanya Proses Revisi UU MD3
Kendalanya, akan berada di internal mereka sendiri.
-
Lanjutkan Bahas RUU KPK, Pemerintah Dinilai Tak Peka Nasib Pemberantasan Korupsi
Kesepakatan membahas RUU KPK menjadi penegas sikap Presiden dan jajarannya yang menyetujui pembahasan RUU KPK.
-
PSHK Khawatir Kasus Freeport Setya Novanto Nasibnya Sama dengan Kasus Trump
Sama seperti kasus pertemuan Setya Cs dengan Donald Trump, dimana kata Bivitri kasus "masuk angin".
-
DPR Diduga Ingin Jegal Calon Pimpinan KPK yang Tidak Disukai
Diduga itu adalah cara untuk menjegal nama-nama yang tidak disenangi Dewan.
-
MKD Didesak Transparan Periksa Setya Novanto
Transparansi juga perlu dilakukan untuk menjaga wibawa DPR.
-
PSHK Beberkan Keharusan MA Terbitkan Aturan Praperadilan
Menurut Miko, harusnya keputusan MK itu diiringi oleh terbitnya sebuah peraturan dari Mahkamah Agung.
-
Ada Kekuatan Besar sedang Menyerang KPK
Miko Ginting menilai ada kekuatan besar yang sedang menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi.
-
PSHK: Tak Ada Kerugian Negara Rp 32,4 Miliar di Kasus Denny Indrayana
"Karena kami percaya pada Denny, kami sudah lihat laporan BPK. Kerugian negara Rp 32,4 miliar itu tidak ada,"
-
PSHK: Jangan Cuma Batalkan Pelantikan BG, Hentikan Juga Kriminalisasi KPK
Langkah Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Komjen (Pol) Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dinilai tidak cukup dan tidak menyelesaikan masalah.
-
PSHK: Jokowi Tidak Tegas Menyikapi Pencalonan Hingga Praperadilan BG
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Komisaris Jenderap Polisi Budi Gunawan.
-
PSHK: Hakim Sarpin Lewati Batas Kewenangan dan Tidak Konsisten
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia mengatakan ada beberapa kelemahan dalam putusan Hakim Sarpin Rizaldi yang memimpin sidang tersebut.
-
Pengamat: KMP dan KIH Harus Rekonsiliasi
perlunya rekonsiliasi antara dua kekuatan politik di DPR, yakni fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan kubu Koalisi Merah Putih (KMP).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved