Pendidikan GOTAG
pupuk
Berita
Foto (28)
-
Petani di Lombok Keluhkan Harga Pupuk Mahal hingga Bikin Mentan Amran Geram, Begini Penjelasan Kios
Kementerian Pertanian telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg) untuk pupuk urea.
-
Wujudkan Kesejahteraan Petani, Legislator NasDem Tawarkan Solusi Atasi Ketersediaan Pupuk
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi NasDem Arif Rahman, menyoroti kesejahteraan para petani yang selama ini kondisinya masih terpuruk
-
Pemerintah Ubah 64 Ribu Gapoktan Penerima Pupuk Subsidi Jadi Koperasi Secara Bertahap
Kementerian Koperasi akan melakukan piloting pada 500 Gapoktan yang akan menjadi koperasi.
-
DPR Dukung Langkah Pemerintah Pangkas Alur Distribusi Pupuk Bersubsidi
DPR dukung Pemerintah yang akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi
-
Perpadi: Pemerintah Harus Lakukan Pengawasan Distribusi Benih dan Pupuk
ketua umum Perpadi Sutarto Alimoeso menekankan, pentingnya pemerintah melakukan pengawasan distribusi benih dan pupuk.
-
Menko Zulhas Sebut Aturan yang Hambat Distribusi Pupuk Sudah Dipangkas
Zulhas mengatakan, nantinya proses perizinan bakal diserahkan kepada Kementerian Pertanian yang kemudian berkoordinasi dengan PT Pupuk Indonesia.
-
54 Taruna Pertanian Dikirim ke Seluruh Daerah di Indonesia, Berikut Rinciannya
Petrokimia Gresik memberangkatkan sebanyak 54 Taruna Makmur Batch VI ke berbagai daerah di Indonesia.
-
Regulasi Lagi Disederhanakan, PIHC Jamin Januari 2025 Petani Bisa Langsung Manfaatkan Pupuk Subsidi
Saat ini regulasi penyederhanaan distribusi pupuk bersubsidi berupa Peraturan Presiden (Perpres) telah masuk tahap finalisasi.
-
Peraturan Penyederhanaan Distribusi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final, Segera Diajukan ke Prabowo
Peraturan Presiden (Perpres) akan disiapkan dalam satu bulan ini, kemudian akan ditindaklanjuti peraturan turunan dari Kementerian Pertanian.
-
Bikin Pupuk yang Bisa Perbesar Ukuran Buah, Petrokimia Gresik Kantongi Diamond Award
Pupuk 'Gio Phosgreen' bisa memacu pertumbuhan akar yang baik serta mengubah ukuran buah menjadi lebih besar dari sebelumnya.
-
Industri Petrokimia Tertekan Oleh Produk Impor, Pengalaman Pahit Thailand Mengintai
Seperti yang terjadi di Thailand, di mana pabrik petrokimia tutup karena kalah bersaing dengan produk impor China.
-
Beban Anggaran Pupuk Subsidi Bakal Membengkak Jika Kebijakan HGTB Tak Diperpanjang
Penetapan HGBT tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 15 Tahun 2022.
-
Bos PIHC Soal Pupuk Indonesia di Bawah Kementan: Apapun Keputusan Pemerintah, Kami Ikut
Sudaryono mengusulkan agar Perum Bulog dan Pupuk Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).
-
Bos PIHC Ungkap Panjangnya Rantai Penyaluran Pupuk Subsidi hingga Sampai ke Tangan Petani
Gapoktan yang langsung berhubungan dengan petani akan bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk kepada anggotanya.
-
Mentan Amran Copot Pegawai dan Cabut Izin Usaha Pupuk Palsu, DPR: Luar Biasa, Selamatkan Petani
Tindakan Mentan Amran patut diacungi jempol karena bergerak cepat dan secara berani telah menyelamatkan petani dari gangguan pupuk palsu.
-
Kementan Dorong Lombok Timur Jadi Lumbung Bawang Putih Nasional
Kementan ingin jadikan Lombok Timur pusat produksi bibit bawang putih di tingkat nasional serta mendukung pembangunan sektor pertanian hortikultura.
-
Presiden Prabowo Perintahkan Distribusi Pupuk Langsung ke Petani
Andi Amran Sulaiman mengumumkan bahwa distribusi pupuk kini tidak lagi melalui prosedur yang rumit melainkan sudah disederhanakan
-
Pangkas Rantai Distribusi Pupuk Subsidi yang Dianggap Rumit, Petani: Kerumitan Dibuat Sendiri
Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih buka suara terkait dengan keputusan pemerintah memangkas rantai distribusi pupuk subsidi.
-
Cerita Giri Pegawai yang Banting Setir Jadi Petani, Tanam Sawit Secara Otodidak
Tapi justru profesi inilah yang akhirnya membawa keberkahan bagi kehidupan Giri dan keluarga.
-
Menko Zulkifli Hasan: Indonesia Ini Antik, Dagang Pupuk dan Minyak Goreng Bisa Masuk Penjara
Pejabat negara tidak bisa memiliki ruang gerak yang luas karena banyaknya peraturan yang harus dilalui.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved