Pendidikan GOTAG
PT Minarak Lapindo Jaya
Berita
-
Tak Dibayar, Utang Lapindo Mencapai Rp 2,23 Triliun Hingga Jatuh Tempo Pada 2020
Utang dana talangan PT Minarak Lapindo Jaya (LMJ) per 31 Desember 2020 dan sudah jatuh tempo kini telah mencapai Rp 2,23 triliun lebih.
-
Pemerintah Tetap Tagih Utang Lapindo Sesuai Perjanjian yang Disepakati
Sesuai kesepakatan antara pihak Lapindo dengan pemerintah, seharusnya utang tersebut harus sudah dilunasi pada 2019 lalu.
-
Kementerian Keuangan Tetap Tagih Utang Lapindo Rp 1,91 Triliun
Kala itu, utang yang ditarik dari pemerintah sebagai dana talangan sebesar Rp 773,8 miliar.
-
SKK Migas keberatan Nilai Nominal Rp 1,9 triliun yang Ditagih Lapindo Sebagai Piutang
"Ini bukan piutang Lapindo ke pemerintah, namun unrecovered cost atas biaya investasi yang belum dikembalikan sesuai mekanisme PSC"
-
Lapindo Sebut Punya Tagihan Piutang ke Pemerintah Rp 1,9 Triliun, Ini Tanggapan Kementerian Keuangan
Kemenkeu masih mengecek silang informasi tersebut dengan SKK Migas terkait status piutang tersebut.
-
Lapindo Bersedia Lunasi Utang Rp 773,3 Miliar ke Pemerintah, Namun Ajukan Syarat Ini
Lapindo Brantas maupun Minarak Lapindo menegaskan akan melunasi utang sebesar Rp 773,3 miliar kepada pemerintah
-
Hasil Audit BPKP Akan Tentukan Restrukturisasi Besaran Kewajiban Lapindo
"Hasil audit BPKP akan diskusikan dengan pihak lain, apakah perlu restrukturisasi atau tidak," kata Isa.
-
Restrukturisasi Kewajiban Lapindo Tunggu Audit BPKP
Kemkeu ingin meneliti kembali kemampuan perusahaan dalam membayar dana talangan yang menjadi kewajibannya.
-
88 Berkas Korban Lapindo, Belum Terbayar, Masih Nyangkut Minarak Lapindo Jaya
Warga korban lumpur Lapindo sumringah begitu melihat rekening banknya berisi dana segar transferan dari Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN
-
Tiga Menteri Bertolak ke Sidoarjo, Serahkan Bantuan kepada Korban Lumpur Lapindo
Tiga Menteri Kabinet Kerja rencananya mengunjungi Sidoarjo, Jawa Timur hari ini, Selasa (14/7/2015).
-
Menteri Basuki Jelaskan Alasan Hak Korban Lumpur Lapindo Belum Bisa Dibayarkan
"Ini nanti baru mau dirapatkan soal itu," kata Basuki.
-
Pencairan Dana Talangan Korban Lumpur Lapindo Kembali Mundur
Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengatakan pemerintah siap membayar dana talangan korban lumpur Lapindo.
-
Pemerintah Telat Bayar Hak Korban Lapindo karena Masalah Tanda Tangan
Pemerintah gagal mencairkan dana talangan korban lumpur Lapindo, Sidoarjo sebelum 26 Juni 2015.
-
Menteri Basuki Panggil PT Minarak Lapindo Jaya Dalam Waktu Dekat
PT Minarak Lapindo Jaya didorong segera membayarkan hak korban terdampak lumpur Lapindo karena batas waktu 26 Juni semakin dekat.
-
Menkumham Belum Periksa Draf Pembayaran Korban Lapindo
Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly belum memeriksa draf perjanjian antara pemerintah dan PT Minarak Lapindo Jaya terkait hak ganti rugi warga Lapindo
-
Pemerintah Konsisten Bayar Hak Korban Lapindo Sebelum 26 Juni
Pemerintah memastikan warga terdampak lumpur Lapindo Brantas menerima hak ganti rugi paling lambat 26 Juni mendatang.
-
JK: Bunga Pinjaman untuk PT Minarak Lapindo Tidak Tinggi
Pasalnya, pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan uang yang dipinjamkan ke perusahaan milik keluarga Bakrie itu.
-
Jusuf Kalla: Dana Lapindo Sudah Ada
"Dananya kan sudah ada dari APBN," kata Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (28/5/2015).
-
Sembilan Warga Mandi Lumpur Peringati Semburan Lumpur Lapindo
Peringatan 9 tahun semburan lumpur Lapindo masih satu minggu lagi.
-
Pengusaha Korban Lapindo Bawa Satu Kontainer Dokumen ke MK
Muryid berharap seambrek dokumen dan berkas itu bisa meyakinkan para majelis hakim Mahkamah Konstitusi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved