Pemerintah Konsisten Bayar Hak Korban Lapindo Sebelum 26 Juni
Pemerintah memastikan warga terdampak lumpur Lapindo Brantas menerima hak ganti rugi paling lambat 26 Juni mendatang.
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, BONE - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan warga terdampak lumpur Lapindo Brantas menerima hak ganti rugi paling lambat 26 Juni mendatang.
"Draf perjanjiannya sekarang masih di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Basuki di sela menemani Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Bone, Sulawesi Selatan, Minggu (7/6/2015).
Menurut Basuki, pada prinsipnya pemerintah sudah sepakat dengan PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Draft kesepakatan yang sudah disusun ini melibatkan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Lapindo yang kesulitan membayarkan kewajibannya ke masyarakat, sepakat meminta bantuan pemerintah. Rencanannya pemerintah akan menalangi pembayaran kewajiban MLJ sebesar sekitar Rp 827 miliar kepada masyarakat. Sebagai jaminan, aset MLJ senilai Rp 2,7 triliun akan diagunkan ke pemerintah dengan batas waktu pembayaran empat tahun.
Dalam draf yang saat ini ada di Kemenkum HAM, kata Basuki, mengatur soal besaran pembayaran, cara membayar, jaminan, waktu pengembalian hingga sanksi bila ada kegagalan MLJ membayar utang.
"Sudah pasti pemerintah akan bayar pembelian tanah itu untuk membantu rakyat. Jadi jangan diartikan kita bantu Lapindo, tapi kita bantu rakyat yang sudah sembilan tahun belum terbayar," jelasnya.
Ia memastikan sejauh ini proses tersebut berlangsung lancar-lancar saja, dan belum ada keberatan dari pihak MLJ soal kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibahas selama ini.
