Pendidikan GOTAG
PKPU
Berita
Foto (5)
-
PKPU Pemilu Berpotensi Kurangi Keterwakilan Perempuan, Anggota DPR: Itu Tafsir Saja
Berubah draf PKPU ini, kata Mardani sudah dibahas bersama dalam konsinyering KPU dengan KPU dan berdasarkan dengan fakta di lapangan.
-
JPPR Temukan Masih Banyak Bacaleg dengan Latar Belakang Pengurus Partai Hingga Mantan Terpidana
JPPR masih menemukan banyak bakal calon anggota DPD yang berlatar belakang sebagai pengurus partai dan beberapa diantaranya mantan terpidana korupsi
-
Keterwakilan Perempuan Disebut Masih Minim, KPU Tegaskan PKPU Sudah Sesuai Standar Perhitungan
Soal keterwakilan perempuan dalam PKPU sudah melalui rumusan yang disepakati bersama dan penuh perhitungan.
-
Dewan Pembina Perludem Soroti PKPU Bermasalah, Keterwakilan Perempuan Masih Kurang
Titi Anggraini melihat masih ada masalah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024
-
Pengamat Penerbangan: Restrukturisasi SDM Garuda Harus Dilakukan Hati-hati
Asosiasi Pilot Garuda (APG) meminta pihak management bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan terkait SDM mengingat pilot adalah asset
-
KPU RI Akan Revisi PKPU untuk Atur Kampanye di Media Sosial
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye ihwal penggunaan media sosial (medsos).
-
Bawaslu Dorong KPU Revisi PKPU 33/2018 Ihwal Sosialisasi di Luar Masa Kampanye
Bagja menyebut PKPU 33/2018 tersebut harus direvisi sebab ada perbedaan kondisi antara Pemilu 2019 dengan 2024.
-
KPU Jelaskan Masih Perlu SKCK dalam Tahapan Pendaftaran Bacalon Legislatif, PKS: Kita Kena Prank
(PKS) merasa dikerjai dengan penjelasan (KPU) RI terkait tetap diperlukannya SKCK untuk mendapatkan surat keterangan pengadilan bagi bakal caleg
-
KPU Sebut Dua PKPU yang Mendesak Harus Dikonsultasikan ke DPR
KPU RI berkomitmen untuk segera mengkonsultasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang dirasa mendesak.
-
Upaya PKPU ke Wanaartha Life Kandas, 6.741 Pemegang Polis Ajukan Tagihan
Kandas sudah upaya nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) lakukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
-
Respons KPU Sikapi Putusan PN Jakarta Pusat: Akan Tetap Jalankan Tahapan Pemilu
KPU RI sudah melakukan rapat internal membahas substansi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru saja menghukum KPU untuk menunda Pemilu.
-
Pengawasan Pencalonan DPD RI Dilakukan Melekat, Bawaslu: Utamakan Mediasi
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pengawasan pencalonan perseorangan untuk DPD RI dilakukan secara melekat.
-
Dirut Garuda Indonesia Soal Investasi Emirates dan Etihad: Saya Serahkan ke Pemilik
Apabila rencana investasi kedua maskapai asal Timur Tengah ini terjadi, Irfan mengatakan DPR sudah menyetujui hal tersebut.
-
Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU, Ini Kata Praktisi Hukum Bisnis
Pihak yang berwenang mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga berdasarkan peraturan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
-
KPU: Sebelum Kampanye, Bendera Parpol Hanya Boleh Dipasang di Internal Partai
(KPU) RI menegaskan bendera partai politik (parpol) hanya boleh dipasang di internal partai selama belum memasuki masa kampanye.
-
Disetujui DPR, KPU Segera Undangkan PKPU Dapil Pemilu 2024
Berdasarkan PKPU Nomor 3/2020 tentang tahapan pemilu, waktu penetapan dapil maksimal adalah tanggal 9 Februari mendatang.
-
Komisi II DPR Setuju Rancangan PKPU Dapil Pemilu 2024
DPR RI menyetujui rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang daerah pemilihan (dapil) Pemilu 2024.
-
KPU akan Rancang PKPU Hasil Putusan MK Presiden Dua Periode Tak Boleh Maju Cawapres
Mahkamah Konstitusi menegaskan presiden 2 periode tidak bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres).
-
Harapan Dana Kembali Sangat Kecil, Nasabah Wanaartha Life Ajukan PKPU
Nasabah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life), akhirnya mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
-
Peserta Pemilu Akan Kena Sanksi Jika Tak Sampaikan Laporan Akhir Dana Kampanye
Peserta Pemilu 2024 yang tidak menyampaikan laporan akhir dana kampanye (LADK) akan diberikan sanski oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
