Wawancara Eksklusif
VIDEO Ketua Ombudsman Sebut Lebih dari 18 Ribu Pengaduan di 2021: Tertinggi Soal Pertanahan
“Paling tinggi laporan masyarakat yang paling banyak keluhan sampai sekarang itu adalah bidang agraria tertinggi nomor satu,” kata Ketua Ombudsman RI
Editor:
Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mencatat telah menerima lebih dari 18 ribu pengaduan dari masyarakat.
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih menyebut jumlah tersebut tercatat pada tahun 2021.
“Kami sementara ini sampai 2021 kemarin, kita menerima pengaduan di atas 18 ribu pengaduan. setahun,” kata Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih di Kantor Tribun Network, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2022).
Ia merinci, setidaknya ada lima laporan yang kerap dikeluhkan masyarakat kepada Ombudsman.
Pertama sekaligus tertinggi adalah mengenai agraria.
“Paling tinggi laporan masyarakat yang paling banyak keluhan sampai sekarang itu adalah bidang agraria tertinggi nomor satu,” kata Najih.
Kemudian yang kedua ialah berkaitan dengan pemerintahan daerah, disusul isu ketenagakerjaan dan kepegawaian.
Keempat adalah perihal kepolisian dan yang kelima ialah bidang pendidikan dan kesehatan.
Lebih lanjut Najih mengatakan angka 18 ribu lebih laporan kepada Ombudsman bukan jumlah yang besar.
Sebab, lanjut dia, jika melihat lembaga yang sama di Swedia, jumlah laporan masyarakat yang diterima bisa lebih dari satu juta laporan dalam satu tahun.
Ia mengatakan angka pelaporan Ombudsman RI yang jauh lebih sedikit dibandingkan di Swedia lantaran minimnya sosialisasi kepada masyarakat terkait peran dan fungsi lembaga pengawasan ini.
Tidak hanya di pusat, sejumlah kendala di daerah pun kerap ditemukan.
Namun bedanya, kata dia, perwakilan Ombudsman di daerah sudah mulai bekerja sama dengan media mainstream.
MoU Ombudsman dengan Tribun Network Dorong Penyebarluasan Informasi Digital
Ombudsman RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU bersama Tribun Network terkait Pemanfaatan Sumber Daya Bersama dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik dan/atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik
