Pendidikan GOTAG
Pemilu Daerah
Berita
-
Parpol Sebut Putusan MK Tak Mengikat, Pakar UI: Ini Ancaman Serius bagi Demokrasi
Titi meminta agar partai politik tidak bermain api dengan merusak legitimasi lembaga yudisial tertinggi.
-
MK Tegaskan Pemilu Terpisah 2029 Paling Konstitusional
Fajar mengakui bahwa setiap putusan MK tentu mengundang kritik, namun hal itu dianggap sebagai dinamika demokrasi yang lumrah.
-
Guna Sikapi Putusan MK Soal Pemisahan Jadwal Pemilu, K3 MPR RI Rumuskan Opsi Strategis Ini
K3 MPR RI rumuskan opsi strategis untuk menyikapi putusan MK soal pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
-
MK: Kami Tunggu DPR Tindaklanjuti Putusan Pemilu Terpisah
Putusan Mahkamah Konstitusi soal pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah menuai kritik tajam. MK menunggu respons DPR, sementara NasDem menyebut putusan
-
BRIN: Jeda Pemilu Nasional-Daerah Berisiko Konsolidasi Kekuasaan Lebih Ekstrem
Peneliti BRIN memperingatkan potensi bahaya konsolidasi kekuasaan ekstrem yang bisa menghapus oposisi dan mengancam demokrasi.
-
Pemisahan Pemilu Mulai 2029, Pemerintah Hitung Risiko hingga Rombak Anggaran Besar-besaran
Putusan MK soal pemisahan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029 memicu perubahan besar dalam tata kelola politik. Pemerintah mulai memetakan dampaknya
-
PKB Kritik MK soal Pemilu Terpisah: Penjaga Konstitusi Enggak Usah Ikut Ngatur
Jazilul menyinggung bahwa MK kerap melahirkan putusan yang justru menyerupai produk legislasi, seperti soal usia minimum capres-cawapres dan pendidika
-
Wamendagri Kritik Putusan MK: Sistem Pemilu Jangan Berubah-ubah, Negara Butuh Fondasi Kokoh
Atas putusan pemisahan pemilu tersebut, Bima Arya juga mengkritisi posisi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
-
Parpol Akan Rapat Bahas Putusan MK soal Pemilu, Puan: Kami Akan Nyatakan Sikap Bersama
Menurut Puan, semua partai akan segera melakukan rapat koordinasi, baik secara formal maupun informal, untuk merespons keputusan MK tersebut. Koordina
-
Putusan MK dan Tafsir Baru Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Indonesia
Putusan MK mulai tahun 2029, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi dilakukan secara serentak. Putusan MK ini bukan sekadar keputusan hukum.
